info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:
a.BMN pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan yang diperoleh dari Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (Bagian Anggaran 069);
b.BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
c.BMN yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.

Pasal 4
Dalam rangka inventarisasi dan penilaian, BMN dibedakan menurut golongan:
a.Barang tidak bergerak;
b.Barang bergerak;
c.Hewan, ikan, dan tanaman;
d.Barang persediaan;
e.Konstruksi dalam pengerjaan;
f.Aset tidak berwujud; dan
g.Lain-lain.

Penertiban BMN dilakukan oleh:
a.Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang cq. Direktur Jenderal;
b.Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang;
c.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Unit penerima BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
d.Kementerian Negara/Lembaga yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya;
e.Instansi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 7
(1)Koordinasi pelaksanaan kegiatan penertiban BMN secara nasional dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
(2)Pelaksanaan kegiatan penertiban BMN di daerah dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah tugasnya masing-masing.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional dilakukan oleh KPKNL yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN.
(4)Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban BMN di wilayah kerjanya, Kantor Wilayah DJKN/KPKNL membentuk Tim Pelaksana yang anggotanya berasal dari Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL bersangkutan.
(5)Apabila diperlukan, Kantor Wilayah DJKN dapat meminta bantuan tenaga dari Kantor Pusat DJKN untuk duduk sebagai anggota Tim Pelaksana pada Kanwil DJKN.

Pasal 8
(1)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat.
(2)Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan kepada Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban BMN.
(3)Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
a.menyiapkan usulan kebijakan dan pedoman serta langkah-langkah percepatan penertiban BMN;
b.menetapkan rencana target penertiban BMN secara nasional;
c.menunjuk pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan penertiban BMN untuk dan atas nama Pengelola Barang;
d.melakukan koordinasi tugas Kelompok Kerja penertiban BMN;
e.melakukan pengolahan data berdasarkan laporan dari Kelompok Kerja; dan
f.menyampaikan rekomendasi hasil penertiban BMN kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan setelah mendapat arahan Tim Pengarah.
(4)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
a.melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Kanwil DJKN dalam penyusunan Rencana Kerja dan distribusi tugas;
b.melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan penertiban BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Instansi Vertikal DJKN;
c.melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penertiban BMN pada Kanwil DJKN dan KPKNL;
d.melakukan pengolahan data dan melaporkan hasil penertiban BMN secara nasional kepada Tim Kerja;
e.melakukan rekonsiliasi hasil penertiban BMN dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan Neraca Pemerintah Pusat; dan
f.menyampaikan rekomendasi tindak lanjut penertiban BMN kepada Tim Kerja.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara di bidang administrasi dan dukungan teknis.

KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertanggungjawab untuk:
a.menyusun rencana kerja penertiban BMN/rencana inventarisasi dan penilaian di wilayahnya, sesuai dengan rencana kerja Kanwil DJKN;
b.membentuk Tim Pelaksana DJKN yang akan melaksanakan pendampingan kegiatan inventarisasi dan penilaian di wilayah kerjanya;
c.melaksanakan sosialisasi kegiatan penertiban BMN kepada mitra kerja di wilayah kerjanya;
d.mengkoordinasikan pelaksanaan penertiban BMN di wilayah kerjanya;
e.melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil inventarisasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan penyampaian laporan pada tingkat KPKNL kepada Kanwil DJKN;
f.melakukan rekonsiliasi hasil penertiban BMN dengan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka penyusunan Neraca;
g.melaporkan perkembangan (progress report) pelaksanaan kegiatan penertiban BMN di wilayah KPKNL setempat kepada Kanwil DJKN secara periodik;
h.melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penertiban BMN di wilayah kerjanya; dan
i.melakukan pembinaan Tim Pelaksana yang bertugas pada wilayah kerjanya.

Pasal 11
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bertanggungjawab untuk:
a.mengumpulkan data awal BMN dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan penilaian;
b.melakukan pencocokan dan klarifikasi antara data awal BMN dengan data yang dimiliki satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga;
c.melakukan pendampingan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
d.melakukan penilaian BMN;
e.melakukan pengolahan data hasil inventarisasi dan penilaian; dan
f.menyusun laporan hasil inventarisasi dan penilaian, serta menyampaikannya kepada KPKNL untuk dilakukan kompilasi dan distribusi.

(1)Dalam pelaksanaan penertiban BMN di Kementerian Negara/Lembaga oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan Kuasa Pengguna Barang.
(2)Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
a.menunjuk pejabat/staf atau membentuk tim pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi pada satuan kerja yang bersangkutan;
b.menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data awal yang diperlukan dalam rangka inventarisasi dan penilaian BMN pada satuan kerja yang bersangkutan kepada Tim Pelaksana DJKN;
c.melaksanakan inventarisasi/cek fisik atas seluruh BMN yang berada pada penguasaan satuan kerja yang bersangkutan;
d.melakukan pemutakhiran (update) data BMN pada sistem aplikasi berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian;
e.menyusun laporan BMN pada satuan kerja yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada unit pelaporan di atasnya;
f.melakukan koreksi nilai aset tetap Neraca per 31 Desember 2004 pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 pada satuan kerja yang bersangkutan;
g.melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJKN/KPKNL dan Kanwil DJPB/KPPN; dan
h.menindaklanjuti hasil inventarisasi dan penilaian berupa antara lain pengamanan BMN.

Pasal 14
Dalam penertiban BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertanggung jawab untuk:
a.menunjuk pejabat/staf atau membentuk tim pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi pada unit yang bersangkutan;
b.menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data awal yang diperlukan dalam rangka inventarisasi dan penilaian BMN pada unit yang bersangkutan kepada Tim Pelaksana DJKN;
c.melaksanakan inventarisasi atas seluruh BMN yang berada pada penguasaan unit yang bersangkutan;
d.melakukan pemutakhiran (update) data berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian; dan
e.menyusun laporan BMN pada unit yang bersangkutan dan menyampaikan kepada unit pelaporan di atasnya.

(1)Instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola Barang untuk melakukan kegiatan penertiban BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertanggungjawab untuk:
a.mengumpulkan data awal BMN dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan penilaian;
b.melakukan pencocokan dan klarifikasi data awal BMN;
c.melakukan pendampingan terhadap Tim Pelaksana Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan inventarisasi BMN;
d.melakukan pengolahan data hasil inventarisasi dan penilaian;
e.melakukan monitoring pemutakhiran (update) data dan tindak lanjutnya pada Satuan Kerja; dan
f.menyusun laporan hasil inventarisasi dan penilaian, serta menyampaikannya kepada KPKNL.
(2)Instansi Pemerintah atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
a.mengumpulkan data awal BMN dalam rangka pelaksanaan inventarisasi;
b.melakukan pencocokan dan klarifikasi antara data awal BMN dengan data yang dimiliki satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga;
c.melakukan inventarisasi BMN;
d.melakukan pengolahan data hasil inventarisasi dan Penilaian; dan
e.menyusun laporan hasil inventarisasi.

BAB IV
PELAKSANAAN PENERTIBAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 17
Lingkup penertiban BMN meliputi kegiatan:
a.inventarisasi;
b.Penilaian;
c.pengolahan data dan penyusunan laporan;
d.tindak lanjut hasil penertiban; dan
e.monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 18
Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a.pengumpulan data awal;
b.pencocokan dan klarifikasi data awal; dan
c.cek fisik.

(1)Pencocokan dan klarifikasi data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pencocokan data antara data awal BMN satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dengan data yang dimiliki Tim Pelaksana DJKN.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan dalam hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana melakukan klarifikasi kepada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga terkait.
(3)Hasil dari klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan cek fisik.

Pasal 21
(1)Cek fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dengan didampingi oleh Tim Pelaksana DJKN.
(2)Cek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keberadaan suatu BMN, termasuk kondisi dan permasalahannya.
(3)Pelaksanaan cek fisik dilakukan dengan urutan aktivitas sebagai berikut:
a.Meneliti keberadaan barang (ditemukan atau tidak ditemukan);
b.Menghitung jumlah barang (sesuai atau tidak sesuai dengan dokumennya);
c.Meneliti pengkodean dan pelabelan;
d.Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);
e.Meneliti keberadaan surat-surat/dokumen barang (ada atau tidak ada);
f.Meneliti status penguasaan barang (digunakan, dimanfaatkan, idle, sengketa, dikuasai pihak lain, dimanfaatkan tanpa sewa, dimanfaatkan tanpa prosedur yang berlaku, dan lain-lain);
g.Meneliti nilai barang dan tanggal perolehan;
h.Mengisi/melengkapi Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) dan harus dilengkapi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dan Nomor Kode Barang (NKB); dan
i.Menandatangani Berita Acara Hasil Inventarisasi.
(4)Pengisian KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dilakukan sesuai format dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1)Penilaian BMN dilakukan oleh Tim Pelaksana DJKN.
(2)Penilaian dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku.

Pasal 24
Penilaian dilakukan untuk memperoleh:
a.Nilai BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 melalui proses koreksi seluruh aset tetap pada neraca awal 31 Desember 2004;
b.Nilai BMN yang diperoleh setelah 31 Desember 2004, namun belum tercatat atau sudah tercatat dalam pembukuan yang tidak ada harga perolehannya atau harga perolehannya Rp1,00.

(1)Pelaksanaan penilaian menggunakan Kertas Kerja Penilaian (KKP).
(2)Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kekurangan dalam pengisian KKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penilai melakukan klarifikasi dengan petugas inventarisasi.
(3)Apabila berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam pengisian KKI, petugas inventarisasi harus melakukan koreksi atas KKI tersebut.
(4)Penggunaan KKP dilakukan sesuai format dan tata cara pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 28
(1)Hasil penilaian dituangkan dalam Laporan Penilaian, yang terdiri dari:
a.Laporan Hasil Penilaian BMN per 31 Desember 2004 (Format LP-01).
b.Laporan Hasil Penilaian atas Hasil Inventarisasi BMN setelah 31 Desember 2004 (Format LP-02).
(2)Laporan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi satuan kerja untuk melakukan koreksi data BMN melalui Sistem Aplikasi.

Pasal 29
(1)Penilaian atas tanah pada prinsipnya dinilai secara terpisah dengan konstruksi teknis yang melekat di atasnya, seperti Land and Other Improvement (LOI).
(2)Penilaian dapat dilakukan sebagai satu kesatuan apabila:
a.satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga mencatat tanah tersebut dalam Sistem Aplikasi menjadi satu kesatuan dengan konstruksi teknis di atasnya; atau
b.satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga mencatat tanah tersebut dalam Sistem Aplikasi menjadi satu hamparan tanah/dicatat sebagai satu kodefikasi.
(3)Dalam hal satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga memisahkan tanah dalam beberapa kategori/kodefikasi, penilaian juga dilakukan terhadap masing-masing kategori/kodefikasi tersebut.
(4)Hasil penilaian atas LOI dimasukkan ke dalam klasifikasi yang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasinya.

Pasal 30
(1)Penilaian atas bangunan didasarkan pada nilai konstruksi bangunan dan tidak termasuk nilai peralatan dan fasilitas bangunan yang melekat pada bangunan tersebut.
(2)Penilaian atas peralatan dan fasilitas bangunan yang dipisahkan didasarkan pada data peralatan dan fasilitas bangunan yang memiliki kodefikasi tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggolongan dan kodefikasi BMN.

Pasal 31
(1)Penilaian atas jalan dilakukan berdasarkan pencatatan aset tersebut dalam Sistem Aplikasi.
(2)Dalam hal satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga mencatat jalan termasuk tanah di bawahnya, penilaiannya dilakukan untuk kedua aset tersebut.
(3)Dalam hal satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga mencatat jalan terbatas pada konstruksi teknis yang melekat di atas tanah, penilaian juga hanya terbatas pada konstruksi tersebut.
(4)Penilaian atas jalan dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya, dengan memperhatikan informasi mengenai luas, spesifikasi teknis, dan/atau informasi lain yang diperlukan.

Pasal 32
(1)Penilaian atas aset yang termasuk kategori jaringan/saluran dan irigasi dilakukan berdasarkan klasifikasi/kodefikasi yang ada dalam Sistem Aplikasi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya, dengan memperhatikan rincian mengenai luas, panjang, volume, dan/atau informasi lain yang diperlukan.

Pasal 33
(1)Penilaian atas peralatan dan mesin dilakukan dengan menggunakan metode kalkulasi biaya.
(2)Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 34
(1)Penilaian atas aset tetap lainnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar, untuk barang-barang yang diperjualbelikan di pasar atau mempunyai data pembanding di pasar.
(2)Dalam hal pendekatan data pasar tidak dimungkinkan untuk dilakukan, nilai aset tetap lainnya dicatat sesuai dengan harga perolehan aset tersebut.

Bagian Keempat
Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan

Pasal 35
(1)Satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, Tim Pelaksana DJKN, KPKNL, Kantor Wilayah DJKN, Kelompok Kerja dan Tim Kerja Satuan Tugas Penertiban BMN melakukan pengolahan data dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN.
(2)Pengolahan data dan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga.
(3)Tata cara dan format pelaporan penertiban BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB V
TINDAK LANJUT PENERTIBAN

Pasal 36
Tindak lanjut atas hasil inventarisasi dan penilaian BMN dalam rangka penertiban BMN berupa:
a.Penyesuaian/koreksi nilai aset tetap dalam Neraca Awal per 31 Desember 2004 yang dituangkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I/II Tahun 2009.
b.Penyelesaian aset bermasalah, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan:
i.Sertifikasi;
ii.Pengusulan Pengelolaan BMN, antara lain penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan atas BMN, aset eks BPPN, aset bekas milik Asing/Cina, eks Kepabeanan/Bea Cukai, aset Bank Dalam Likuidasi, eks Kontraktor Kontrak Kerjasama, barang rampasan, dan Benda Cagar Budaya/Barang Muatan Kapal Tenggelam; dan
iii.Rekomendasi tindak lanjut atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
c.Penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPP yang terkait dengan pengelolaan BMN dan sistem pengendalian internnya.
d.Penerapan/implementasi Sistem Aplikasi di seluruh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 37
Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b. i dilakukan sebagai berikut:
a.BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
b.BMN berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
c.BMN selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.

Pasal 38
(1)Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan berdasarkan permohonan Pengguna Barang.
(2)Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang.
(3)Hasil pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pengelola Barang cq. Direktur Jenderal.

Pasal 39
(1)Penyimpanan asli bukti kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang cq. Direktur Jenderal.
(2)Dalam rangka penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang wajib:
a.menyampaikan asli bukti kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang cq. Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku atau 3 (tiga) bulan setelah selesainya proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
b.menyimpan salinan (copy) bukti kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan secara tertib.
(3)Penyimpanan asli bukti kepemilikan BMN selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang.
(4)Pengguna Barang membuat rekapitulasi bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengelola Barang cq. Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5)Untuk kepentingan Penatusahaan BMN, Pengelola Barang cq. Direktur Jenderal dapat meminta kepada Pengguna Barang untuk menyampaikan salinan (copy) bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 40
Tata cara pelaksanaan sertifikasi dan penyimpanan bukti kepemilikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mekanisme pendanaan yang diperlukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI PENERTIBAN

Pasal 41
Guna kelancaran pelaksanaan penertiban BMN, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 42
(1)Pelaksanaan penertiban BMN, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkembangan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian (progress report), dituangkan dalam suatu laporan bulanan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi matriks, target, capaian, dan kendala yang dihadapi serta solusi/usulan rekomendasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 43
(1)KPKNL melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di dalam wilayah kerjanya.
(2)KPKNL menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Kanwil DJKN.

Pasal 44
(1)Kanwil DJKN melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan pembinaan di wilayah kerjanya.
(2)Kanwil DJKN menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Tim Kerja Satuan Tugas Penertiban BMN c.q. Kelompok Kerja.
(3)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan bulanan KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN bersangkutan dan data atau informasi lain yang diperoleh.

Pasal 45
(1)Masing-masing Kelompok Kerja dalam Satuan Tugas Penertiban BMN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada tim kerja secara bulanan.
(3)Berdasarkan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja Satuan Tugas Penertiban melakukan kajian, menetapkan solusi dan menindaklanjutinya.
(4)Ketentuan mengenai isi dan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku terhadap isi dan waktu pelaporan Kelompok Kerja.

Pasal 46
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya dilakukan sesuai tata cara dan format sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47
(1)Kegiatan inventarisasi dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dapat diberlakukan terhadap:
a.Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
b.Aset Bekas Milik Asing/Cina;
c.Aset hasil sitaan/tegahan/rampasan yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara;
d.Aset Bank Dalam Likuidasi yang telah diserahkan Bank Indonesia (dalam hal ini Tim Likuidasi) kepada Departemen Keuangan;
e.Aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);
f.Benda cagar budaya/benda berharga asal muatan kapal tenggelam yang telah ditetapkan sebagai BMN; dan
g.Aset yang dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48
(1)Penertiban Barang Milik Negara yang telah selesai dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
(2)Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Negara yang telah berjalan namun belum selesai sampai dengan saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dan pelaksanaan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)Satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang belum menerapkan Sistem Aplikasi, harus segera menerapkan Sistem Aplikasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Dalam hal Tim Penertiban BMN telah berakhir masa kerjanya dan tidak dilakukan perpanjangan masa kerja, kewenangan dalam koordinasi pelaksanaan penertiban BMN selanjutnya dilakukan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal.

Pasal 50
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2009
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas