BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
(3)Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor.

Pasal 4
(1)Penanggulangan Pemasungan dilakukan melalui:
  1. pencegahan Pemasungan;
  2. penanganan Pemasungan; dan
  3. Rehabilitasi.
(2)Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ODGJ, keluarga, dan masyarakat.
(3)Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersinergi dengan lintas program melalui pendekatan keluarga.

(1)Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk membebaskan ODGJ dari Pemasungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan haknya.
(2)Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  1. advokasi dan sosialisasi;
  2. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  3. pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas;
  4. rujukan ke rumah sakit umum (RSU) atau rumah sakit jiwa (RSJ);
  5. kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care);
  6. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk layanan rawat harian (day care); dan
  7. pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 7
(1)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali praktik Pemasungan pada ODGJ dan pemberdayaan ODGJ dalam proses reintegrasi ke masyarakat serta peningkatan kualitas hidup.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  1. advokasi dan edukasi;
  2. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  3. penyediaan akses ke layanan kesehatan termasuk jaminan keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa;
  4. tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi dan non medikasi;
  5. kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care);
  6. Rehabilitasi vokasional dan okupasional;
  7. fasilitasi ODGJ dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan;
  8. pengembangan layanan di tempat kediaman (residensial) termasuk layanan rawat harian (day care);
  9. pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluarga; dan
  10. fasilitasi proses kembali (reintegrasi) ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini;
  2. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
  3. melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
  4. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup provinsi;
  5. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  6. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan di tingkat provinsi;
  7. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
  8. menyediakan dukungan pembiayaan;
  9. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11
Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini;
  2. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
  3. melakukan bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
  4. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup kabupaten/kota;
  5. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat kabupaten/kota;
  6. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan di tingkat kabupaten/kota;
  7. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
  8. menyediakan dukungan pembiayaan;
  9. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
  10. melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan Pemasungan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menilai keberhasilan program penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.
(3)Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14
Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Pemasungan dilaksanakan melalui:
  1. keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
  2. pemberian informasi, edukasi, dan bimbingan;
  3. pemberian dukungan dalam bentuk finansial, materiil, dan sosial;
  4. pembentukan dan pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluarga; dan
  5. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.

BAB VII
PENDANAAN

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2)Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau tenaga ahli di bidang Kesehatan Jiwa.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  1. advokasi dan sosialisasi;
  2. bimbingan teknis; dan
  3. pelatihan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  1. monitoring dan evaluasi; dan
  2. verifikasi laporan kegiatan.
(5)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencapai tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]