BAB I
KETENTUAN UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPSK melaksanakan:
1.merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
2.melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
3.melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan atau Korban;
4.melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat;
5.melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan;
6.melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
7.melaksanakan tugas lain berkaitan dengan pelindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4
(1)Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris.
(2)Pimpinan LPSK terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota;
(3)Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi:
a.perlindungan;
b.bantuan;
c.kerjasama;
d.pendidikan dan Pelatihan;
e.pengawasan:
f.pelaporan;
g.penelitian dan pengembangan;
h.pembentukan hukum; dan
i.diseminasi dan humas.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pimpinan sekretariat LPSK sesuai Undang-Undang.

BAB III
PIMPINAN

(1)Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab atas tugas dan fungsi terkait perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan hasil rapat paripurna;
(2)Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab membina dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi bidang:
a.perlindungan;
b.bantuan, kompensasi dan restitusi;
c.kerjasama, pendidikan dan latihan;
d.pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
e.hukum, diseminasi dan humas;

Pasal 7
Bidang perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas memberikan perlindungan saksi dan/atau korban pada semua tahap proses peradilan pidana di lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan.

Pasal 8
(1)Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bidang perlindungan terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawalan; pengamanan; relokasi; dan tindakan perlindungan lainnya.
(2)Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja:
a.pengamanan yang melaksanakan tugas:
1.pemberian pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian pengamanan;
3.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian pengamanan;
4.penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) pengamanan;
5.perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengamanan.
b.pengawalan yang melaksanakan tugas:
1.pemberian pengawalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian pengawalan;
3.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian pengawalan;
4.penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) pengawalan;
5.perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengawalan.
c.relokasi yang melaksanakan tugas:
1.pemberian tindakan relokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian tindakan relokasi;
3.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian tindakan relokasi;
4.penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) relokasi;
5.perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas relokasi.
d.tindakan lain yang melaksanakan tugas:
1.pemberian tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian tindakan lain;
3.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian tindakan lain;
4.penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) tindakan lain;
5.perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas tindakan lain.

Pasal 10
Bidang bantuan, kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial, mengajukan hak kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang Berat dan mengajukan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Pasal 11
(1)Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pemberian Bantuan, pemberian kompensasi dan pemberian restitusi (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja:
a.bantuan yang melaksanakan tugas:
1.pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian bantuan;
3.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan;
4.penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bantuan;
5.perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas bantuan.
b.kompensasi yang melaksanakan tugas:
1.klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian kompensasi;
2.menindaklanjuti keputusan pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi;
4.penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) kompensasi;
5.perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas kompensasi.
c.restitusi yang melaksanakan tugas:
1.klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian restitusi;
2.menindaklanjuti keputusan pemberian restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi;
4.penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) restitusi;
5.perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas restitusi.

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang kerjasama, pendidikan dan pelatihan terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan kerja sama dengan instansi, lembaga dan badan-badan lain yang mempunyai kepentingan dan kewenangan aktivitas perlindungan saksi dan korban, fungsi pendidikan dan latihan untuk peningkatan kemampuan personil, serta fungsi evaluasi dan validasi terhadap aktivitas kerja sama maupun pendidikan dan latihan.
(2)Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja:
a.kerjasama, yang melaksanakan tugas:
1.penyiapan konsep dan bentuk-bentuk kerjasama dengan instansi, lembaga, badan-badan pemerintah, kemasyarakatan, maupun berbagai pihak di dalam negeri maupun internasional secara bilateral dan atau multilateral dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan personil, maupun kepentingan tertentu yang bersangkutan dengan aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban;
2.pembinaan dan melakukan interaksi serta komunikasi sosial dengan instansi, lembaga, badan-badan pemerintah, kemasyarakatan, maupun berbagai pihak yang telah menjadi mitra kerja LPSK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3.kerjasama yang kondusif dan berlanjut dengan berbagai pihak, dalam aktivitas pendidikan dan pelatihan guna membentuk, membina, dan memelihara peningkatan pengetahuan serta kemampuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
b.pendidikan dan latihan, yang melaksanakan tugas:
1.penyiapan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan LPSK secara periodeik maupun insidental guna penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil, dan atau kepentingan tertentu lainnya dalam rangka aktivitas perlindungan Saksi dan Korban;
2.penyiapan berbagai modul pelatihan guna dijadikan bahan ajaran dalam kegiatan diklat LPSK guna penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil, dan atau kepentingan tertentu lainnya dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
3.penyiapan kader-kader dari berbagai pihak pemangku dan pengemban kepentingan perlindungan saksi dan korban untuk menjadi narasumber, tutor, instruktur, dan tenaga diklat lainnya guna aktivitas pendidikan dan pelatihan dalam lingkup perlindungan saksi dan korban; dan
c.evaluasi dan validasi, yang melaksanakan tugas:
1.monitoring, evaluasi dan validasi wujud dan pelaksanaan kerjasama LPSK dengan berbagai pihak guna pengendalian dan tindak lanjutnya;
2.mengkoordinir aktivitas monitoring, evaluasi, dan validasi kegiatan maupun hasil pendidikan dan latihan LPSK guna pengendalian dan tindak lanjutnya.

Pasal 14
Bidang pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin berat; penyelenggaraan kegiatan pelaporan tiga bulanan, tahunan, dan laporan akuntabilitas kinerja LPSK kepada pihak yang terkait dan berwenang maupun kepada publik, dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK.

Bidang hukum, diseminasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas penyusunan regulasi LPSK, pelayanan hukum internal, diseminasi yang terkait dengan pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban serta melaksanakan penyebaran informasi mengenai kelembagaan dan kinerja LPSK.

Pasal 17
(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang hukum, diseminasi dan humas terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi penyiapan penyelenggaraan, perancangan, harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan saksi dan korban berdasarkan kebutuhan LPSK serta pelayanan hukum di internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; penyelenggaraan diseminasi; serta penyelengaraan kegiatan kehumasan terkait aktivitas perlindungan saksi dan korban.
(2)Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja:
a.hukum, yang melaksanakan tugas:
1.penyusunan dan penelaahan draft peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan aktivitas perlindungan saksi dan korban;
2.penyusunan draft regulasi mengenai peraturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keberadaan dan/atau aktivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3.penyelenggaran aktivitas guna melakukan harmonisasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan keberadaan, kewenangan dan/atau aktivitas LPSK; dan
4.pelayanan hukum bagi internal LPSK;
b.diseminasi, yang melaksanakan tugas:
1.perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kelembagaan maupun aktivitas perlindungan saksi dan korban;
2.perencanaan dan pelaksanaan kegiatan informasi layanan masyarakat yang dengan aktivitas perlindungan saksi dan korban c. hubungan masyarakat, yang melaksanakan tugas:
1.penyusunan konsep, media dan fasilitas serta melaksanakan kegiatan kehumasan mengenai aktivitas perlindungan saksi dan korban LPSK;
2.perencanaan dan penyebaran bahan-bahan terkait informasi kelembagaan dan aktivitas perlindungan saksi dan korban; dan
3.perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi perlindungan saksi dan korban di LPSK.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dan dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan LPSK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2010
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]