info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani Keputusan untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa atau mendelegasikan wewenang kepada pejabat kepegawaian di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3)Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memberi kuasa.
(4)Pejabat yang diberi kuasa, tidak dapat memberi kuasa lagi kepada pejabat lain.

BAB II
WEWENANG, PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 4
Menteri berwenang untuk:
a.menandatangani keputusan:
1.rencana kebutuhan PNS;
2.pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
3.pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat;
4.penempatan dalam jabatan struktural eselon I dan II serta jabatan fungsional setingkat;
5.kenaikan pangkat PNS golongan IV/b;
6.kenaikan pangkat PNS golongan IV/a yang bertugas di lingkungan Dephan;
7.pemberian tanda jasa dan penghargaan;
8.hukuman disiplin PNS tingkat berat;
9.pemberhentian tidak atas permintaan sendiri PNS golongan IV/b ke bawah;
10.pemberhentian karena penyederhanaan organisasi PNS golongan IV/b ke bawah;
11.pemberhentian karena melakukan tindak pidana PNS golongan IV/b ke bawah;
12.pemberhentian sementara (Schorsing) PNS golongan IV/a dan IV/b;
13.pemberhentian karena meninggalkan tugas PNS golongan IV/b ke bawah;
14.pemberhentian karena hal-hal lain PNS golongan IV/b ke bawah;
15.pemberian bebas tugas/MPP PNS golongan IV/a dan IV/b yang bertugas di lingkungan Dephan; dan
16.pemberhentian sementara dari jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat eselon II.
b.menandatangani surat perintah:
1.tim Panitia Pengadaan CPNS tingkat Pusat; dan
2.kenaikan pangkat militer berpangkat Letjen/Laksdya/Marsdya yang bertugas di lingkungan Dephan.
c.menandatangani surat izin:
1.kawin, cerai dan rujuk pejabat eselon I dan eselon II;
2.kawin, cerai dan rujuk PNS golongan IV/d dan IV/e;
3.cuti tahunan pejabat eselon I;
4.cuti besar pejabat eselon I;
5.cuti sakit pejabat eselon I;
6.cuti karena alasan penting pejabat eselon I;
7.cuti PNS di luar tanggungan Negara;
8.cuti bersalin pejabat eselon I; dan
9.cuti ibadah di luar negeri yang bertugas di lingkungan Dephan.
d.menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) pejabat eselon I dan pejabat fungsional setingkat.

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang di lingkungan Dephan kepada Sekjen Dephan, meliputi;
a.penandatanganan surat perintah:
1.penempatan jabatan dan kenaikan pangkat militer berpangkat Brigjen/Laksma dan Marsma yang bertugas di lingkungan Dephan;
2.pendidikan luar negeri;
3.pemberhentian dengan tidak hormat personel militer berpangkat Perwira, Bintara dan Tamtama; dan
4.penggantian perubahan nama, gelar dan pindah agama.
b.penandatanganan surat izin:
1.kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Letkol dan Mayor; dan
2.kawin, cerai dan rujuk PNS pejabat eselon III dan IV.
c.penandatanganan kartu tanda anggota pejabat eselon II dan pejabat fungsional setingkat.

Pasal 7
Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Karopeg Setjen Dephan, untuk menandatangani kartu tanda anggota pejabat eselon III, IV dan non eselon serta pejabat fungsional setingkat.

Pasal 8
Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Kabadiklat Dephan, meliputi penandatangan keputusan:
a.pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV yang dilaksanakan di Badiklat Dephan; dan
b.pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Menteri Pertahanan memberi kuasa kepada Sekjen Dephan, meliputi:
a.penandatanganan keputusan:
1.pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
2.hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
3.penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
4.pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dengan hormat Golongan III;
5.pengangkatan dari CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6.penempatan dalam jabatan struktural pejabat eselon III dan IV;
7.penempatan dalam jabatan fungsional PNS Golongan IV/b ke bawah;
8.kenaikan pangkat PNS golongan III;
9.pemindahan PNS Golongan III ke atas dari Dephan ke Departemen/Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan;
10.penyesuaian ijazah;
11.peninjauan masa kerja PNS Golongan III, IV/a dan IV/b yang bertugas di lingkungan Dephan;
12.pemberhentian sementara (Schorsing) PNS Golongan III; dan
13.pemberian bebas tugas/MPP PNS Golongan III.
b.penandatanganan surat perintah tentang Kenaikan pangkat militer berpangkat Mayjen/Laksda/Marsda, Brigjen/Laksma/Marsma dan Kolonel yang bertugas di lingkungan Dephan;
c penandatanganan surat izin:
1.cuti besar pejabat eselon II, III, IV dan non eselon; dan
2.cuti sakit pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan Dephan.
d.penandatanganan surat usul tentang Formasi PNS.

Pasal 11
Menteri Pertahanan memberikan kuasa kepada Karopeg Setjen Dephan, meliputi penandatanganan keputusan:
a.pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dengan hormat Golongan II/d ke bawah;
b.penempatan dalam jabatan non eselon;
c.kenaikan pangkat PNS Golongan II/d ke bawah;
d.pemindahan PNS Golongan II/d ke bawah dari Dephan ke Departemen/Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan;
e.peninjauan masa kerja PNS Golongan II/d ke bawah;
f.pemberhentian sementara (Schorsing) PNS Golongan II/d ke bawah; dan
g.pemberian bebas tugas/MPP PNS Golongan II/d ke bawah.

(1)Menteri Pertahanan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Irjen Dephan.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekjen Dephan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 15
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas