BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
(2)Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
(3)Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
  1. secara langsung kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
  2. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.
(4)Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  1. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  2. potensi sumber daya perikanan dan Pergaraman;
  3. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  4. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  5. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
  6. kearifan lokal.

Pasal 4
Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  1. penyusunan perencanaan;
  2. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  3. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  4. pendanaan dan pembiayaan; dan
  5. pengawasan.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
  1. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  2. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  3. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  4. mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
  5. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
  6. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 7
(1)Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk:
  1. Penangkapan Ikan antara lain:
    1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
    2. pelabuhan perikanan;
    3. jalan akses ke pelabuhan;
    4. sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau
    5. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
  2. Pembudidayaan Ikan antara lain:
    1. lahan dan air;
    2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
    3. saluran pengairan;
    4. bangunan untuk pembenihan, pembesaran, dan labora­torium;
    5. jalan produksi;
    6. sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi;
    7. instalasi penanganan limbah; dan/atau
    8. tempat penyimpanan dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.
(2)Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk Pergaraman antara lain:
  1. lahan;
  2. saluran pengairan;
  3. jalan produksi;
  4. tempat penyimpanan Garam;
  5. kolam penampung air;
  6. kolam pengolahan (treatment) yang dilengkapi dengan alat vakum dan pipa;
  7. kolam pencucian Garam; dan/atau
  8. jembatan penghubung tambak.

Pasal 8
(1)Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk:
  1. Penangkapan Ikan antara lain:
    1. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
    2. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
    3. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
    4. air bersih dan es.
  2. Pembudidayaan Ikan antara lain:
    1. induk;
    2. benih dan bibit;
    3. bahan baku pakan Ikan;
    4. pakan Ikan;
    5. obat Ikan;
    6. geoisolator;
    7. air bersih;
    8. peralatan laboratorium kesehatan Ikan;
    9. pupuk;
    10. alat pemanen;
    11. kapal pengangkut Ikan hidup;
    12. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
    13. pompa air;
    14. kincir;
    15. mesin pembuat pakan;
    16. keramba jaring apung; dan/atau
    17. generator.
(2)Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk Pergaraman antara lain:
  1. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  2. pompa air;
  3. kincir angin;
  4. geoisolator;
  5. alat ukur salinitas;
  6. mesin pemurnian atau pencucian garam;
  7. alat angkut sederhana;
  8. alat iodisasi;
  9. alat pengemas;
  10. alat perata tanah;
  11. alat ukur suhu atau termometer;
  12. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter); dan/atau
  13. bahan tambahan (additive) untuk pemisahan natrium klorida (NaCl).

Partisipasi Masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:
  1. Nelayan:
    1. keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
    2. keikutsertaan dalam asuransi jiwa; dan/atau
    3. menyebarluaskan informasi cuaca.
  2. Pembudi Daya Ikan:
    1. keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
    2. menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik dan cara pembesaran Ikan yang baik;
    3. melestarikan jalur hijau;
    4. menjaga kualitas air; dan/atau
    5. menyebarluaskan informasi cuaca.
  3. Petambak Garam:
    1. keikutsertaan dalam asuransi pergaraman;
    2. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir; dan/atau
    3. menyebarluaskan informasi cuaca.

Pasal 11
Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain:
  1. Nelayan:
    1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan/atau
    2. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
  2. Pembudi Daya Ikan:
    1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudi Daya Ikan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan;
    2. menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau
    3. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudi Daya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
  3. Petambak Garam, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan Usaha Pergaraman.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:
  1. pendidikan dan pelatihan;
  2. penyuluhan dan pendampingan;
  3. kemitraan usaha;
  4. kemudahaan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  5. penguatan kelembagaan.

Pasal 14
Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain:
  1. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  3. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  4. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  5. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  6. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
  7. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau Pergaraman.

(1)Partisipasi Masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain:
  1. Penangkapan Ikan:
    1. penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es, dan perbekalan operasi Penangkapan Ikan;
    2. penyediaan anak buah kapal;
    3. pengolahan hasil Penangkapan Ikan;
    4. pemasaran hasil Penangkapan Ikan; dan/atau
    5. pengembangan usaha Penangkapan Ikan.
  2. Pembudidayaan Ikan:
    1. penyediaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
    2. penyediaan penggarap lahan budidaya;
    3. pengolahan hasil Pembudidayaan Ikan;
    4. pemasaran hasil Pembudidayaan Ikan; dan/atau
    5. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan.
  3. Pergaraman:
    1. penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman;
    2. penyediaan penggarap tambak Garam;
    3. pengolahan Garam;
    4. pemasaran Garam; dan/atau
    5. pengembangan Usaha Pergaraman.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 17
Partisipasi Masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain:
  1. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (Compact Disk), dan poster;
  2. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit Ikan, ketersediaan bahan baku;
  3. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
  4. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah data, dan peralatan audio visual.

Pasal 18
Partisipasi Masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, antara lain:
  1. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan;
  2. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
  3. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau
  4. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain:
  1. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan pelindungan dan pemberdayaan;
  2. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan;
  3. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan; dan/atau
  4. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019 5 Maret 2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]