BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemeriksa Bea dan Cukai berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
(2)Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4
(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula;
b.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil;
c.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;
b.Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
c.Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
(4)Pangkat, golongan ruang Pemeriksa Bea dan Cukai keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, pangkat:
1.Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3.Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
c.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, pangkat:
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat:
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(5)Pangkat, golongan ruang Pemeriksa Bea dan Cukai keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat:
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat:
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat:
1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat:
1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(6)Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN,
DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

(1)Unsur kegiatan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
a.unsur utama; dan
b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.pendidikan;
b.pemeriksaan bea dan cukai;
c.pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
d.pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
e.kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai;
f.pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
g.pengembangan profesi.
(3)Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a.pendidikan, meliputi:
1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
2.pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang kepabeanan dan cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
b.pemeriksaan bea dan cukai, meliputi:
1.pemeriksaan barang, badan, dan sarana pengangkut;
2.pemeriksaan identifikasi dan klasifikasi barang secara laboratoris;
3.analisis proyeksi penerimaan negara, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO), pemutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan fasilitas kepabeanan dan cukai;
4.penelitian dokumen kepabeanan dan cukai;
5.perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit kepabeanan dan cukai;
6.penelitian keberatan, proses banding, dan penagihan kepabeanan dan cukai; dan
7.analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi kebijakan kepabeanan dan cukai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
c.pencegahan dan penyidikan, meliputi:
1.Pengolahan informasi kepabeanan dan cukai;
2.Patroli di bidang kepabeanan dan cukai; dan
3.Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
d.pengembangan profesi, meliputi:
1.pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai;
2.penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
3.penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
(4)Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai;
b.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepabeanan dan cukai;
c.keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
d.keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
e.perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
f.perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI
JENJANG JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7
(1)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi:
1.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan sederhana;
2.melaksanakan pemeriksaan barang penumpang dan awak sarana pengangkut;
3.melaksanakan pemeriksaan barang kiriman;
4.penyiapan bahan analisis penelitian laporan periodik atas pelaksanaan fasilitas kepabeanan;
5.melaksanakan pencacahan pita cukai;
6.melaksanakan pencacahan Barang Kena Cukai (BKC);
7.melaksanakan perekaman data cukai;
8.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat wilayah;
9.melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota II;
10.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Asisten Analis;
11.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Asisten Analis;
12.melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota II;
13.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori IV;
14.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota II;
15.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka (helpdesk)/Agent Junior;
16.melakukan perekaman data kepabeanan dan cukai;
17.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan Patroli pada kapal patroli kategori III;
18.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada kapal patroli kategori III;
19.Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori III;
20.melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Handler;
21.melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II; dan
22.melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II.
b.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:
1.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan sederhana;
2.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan menengah;
3.melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
4.melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Etil Alkohol;
5.melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa Hasil Tembakau;
6.melaksanakan pemeriksaan badan;
7.melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut;
8.melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara;
9.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang kargo bandara;
10.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
11.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
12.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
13.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
14.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
15.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
16.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
17.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian, pembekuan, dan/atau pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
18.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
19.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
20.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
21.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
22.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan kepabeanan berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
23.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat nasional;
24.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
25.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
26.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
27.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Pembayaran Berkala;
28.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Pembebasan Cukai;
29.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemusnahan pita cukai/Barang Kena Cukai (BKC);
30.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
31.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Pengembalian Cukai/Pita Cukai;
32.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian kemudahan cukai berupa Penundaan Pembayaran;
33.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka pemberian fasilitas cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
34.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penerimaan Laporan Pajak Rokok;
35.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka analisis Dokumen Cukai;
36.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori II;
37.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori III;
38.melaksanakan pemeriksaan Barang Kena Cukai;
39.melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota II;
40.melaksanakan program mutu kategori IV;
41.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota V;
42.melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota I;
43.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Analis;
44.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analis;
45.melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota I;
46.melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota II;
47.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Anggota I;
48.melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
49.melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
50.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai;
51.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit khusus lainnya;
52.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
53.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
54.membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai;
55.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori III;
56.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori III;
57.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
58.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
59.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori III;
60.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori III;
61.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota III;
62.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
63.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk Client Coordinator (CC) Umum;
64.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
65.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai;
66.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Agent Senior;
67.menyiapkan bahan kategori II kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
68.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota II;
69.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota II;
70.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota III;
71.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota II;
72.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota II;
73.menyiapkan bahan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
74.melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program sederhana;
75.melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori sederhana;
76.menyusun petunjuk pengoperasian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
77.melakukan pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
78.melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
79.melakukan implementasi sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
80.melakukan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
81.melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
82.melakukan update data sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
83.melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori I;
84.melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori I;
85.membuat dokumentasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
86.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
87.melaksanakan penyiapan dalam rangka Analyzing Point kepabeanan dan cukai;
88.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori III;
89.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
90.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori III;
91.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori II;
92.Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori II;
93.melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Trainer;
94.melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
95.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
96.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
97.melaksanakan pengelolaan rumah tahanan dan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
98.melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I.
c.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:
1.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan menengah;
2.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
3.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor dengan tingkat kesulitan tinggi;
4.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Anggota II;
5.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Anggota II;
6.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota II;
7.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota II;
8.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai Anggota II;
9.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Anggota II;
10.melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota II;
11.melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota II;
12.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota II;
13.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota II;
14.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Anggota II;
15.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota II;
16.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota II;
17.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota II;
18.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II;
19.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota II;
20.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai sebagai Anggota II;
21.melaksanakan program mutu kategori III;
22.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota IV;
23.melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua;
24.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis II;
25.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis II;
26.melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Ketua;
27.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
28.melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori II;
29.melaksanakan penelitian dokumen cukai;
30.melaksanakan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
31.melaksanakan penelitian dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
32.melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Bayar);
33.melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Non-Bayar);
34.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
35.melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan lanjutan dalam rangka analisis Penelitian Ulang;
36.melaksanakan penyiapan bahan Tingkat Kesulitan Lanjutan dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
37.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit investigasi;
38.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) Program Audit;
39.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih;
40.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
41.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori II;
42.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
43.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
44.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
45.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori II;
46.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
47.melaksanakan kegiatan penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
48.melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;
49.melaksanakan pengumpulan data dalam rangka bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk Client Coordinator (CC) MITA/Client Manager (CM) AEO;
50.melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;
51.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Team Leader Inbound;
52.menyiapkan bahan kategori I kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
53.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Anggota I;
54.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Anggota I;
55.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota II;
56.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Anggota I;
57.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota I;
58.melakukan pengembangan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori program kompleks;
59.melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
60.melakukan peremajaan program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori kompleks;
61.melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;
62.melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
63.melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
64.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
65.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori II;
66.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
67.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori II;
68.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori I;
69.Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli kategori I;
70.melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
71.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
72.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah; dan
73.melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua.
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
1.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan tingkat kesulitan tinggi;
2.melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan karakteristik barang pindahan;
3.melaksanakan evaluasi program mutu kategori II;
4.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota III;
5.melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Pengawas;
6.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas II;
7.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas II;
8.melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Pengawas;
9.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai;
10.melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori I;
11.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori III yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
12.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai;
13.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
14.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
15.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;
16.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;
17.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan Kategori I;
18.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
19.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
20.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
21.melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK Kategori I;
22.menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori I;
23.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
24.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori I;
25.melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori I;
26.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional; dan
27.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional.
(2)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1.melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
3.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
4.melaksanakan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
5.melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
6.melaksanakan analisis dalam rangka penetapan Hubungan Keterkaitan;
7.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
8.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
9.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
10.melaksanakan analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
11.melaksanakan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
12.melaksanakan analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
13.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
14.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut;
15.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
16.melaksanakan analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
17.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
18.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
19.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
20.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
21.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
22.melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
23.melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
24.melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
25.melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
26.melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
27.melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
28.melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Laporan Periodik terkait pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan;
29.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Anggota I;
30.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Anggota I;
31.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I;
32.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota I;
33.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai Anggota I;
34.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Anggota I;
35.melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota I;
36.melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota I;
37.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota I;
38.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Anggota I;
39.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Anggota I;
40.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Anggota I;
41.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I;
42.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Anggota I;
43.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota I;
44.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Anggota I;
45.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I;
46.melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai anggota I;
47.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu kategori I;
48.melaksanakan program mutu kategori II 49. melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota I;
50.melaksanakan evaluasi program mutu kategori III;
51.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota II;
52.melaksanakan pengendalian rekaman mutu;
53.melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota;
54.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis I;
55.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis I;
56.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori II yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
57.melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat sederhana;
58.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk audit yang berskala nasional;
59.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
60.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
61.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
62.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
63.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit khusus lainnya;
64.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk audit investigasi;
65.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua auditor untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
66.melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Sederhana;
67.melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai verifikator;
68.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori II;
69.melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
70.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
71.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK;
72.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
73.melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
74.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
75.melaksanakan analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
76.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
77.melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
78.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
79.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
80.melaksanakan analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
81.melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama (KPU) atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
82.melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan Kategori I;
83.melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;
84.melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
85.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai Client Coordinator (CC) Umum;
86.melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Assessor;
87.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Team Leader Email, Outbond, and Social Media (EOS);
88.melakukan analisis kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal kepabeanan dan cukai;
89.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Ketua Tim;
90.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Ketua Tim;
91.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Anggota I;
92.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori II sebagai Ketua Tim;
93.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tim;
94.melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
95.menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
96.melakukan pengembangan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
97.melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks;
98.merancang skenario pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
99.melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
100.melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai kategori II;
101.melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori II;
102.melakukan pengelolaan Kualitas data kepabeanan dan cukai;
103.melakukan pengelolaan akses sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
104.melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori II;
105.melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
106.melaksanakan Analyzing Point kepabeanan dan cukai;
107.melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Head Trainer;
108.melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;
109.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
110.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
111.melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai;
112.melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik;
113.Membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai; dan
114.melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala.
b.Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:
1.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
4.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi;
5.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
6.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
7.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
8.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan, dan/Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
9.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
10.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
11.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
12.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
13.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
14.melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
15.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
16.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
17.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala;
18.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai;
19.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
20.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
21.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pengembalian Cukai/Pita Cukai;
22.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
23.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;
24.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
25.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Penelitian Dokumen Cukai;
26.melaksanakan telaah atas permasalahan kepabeanan dan cukai;
27.melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, atau jabatan yang setingkat;
28.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di KPPBC;
29.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di KPPBC;
30.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
31.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;
32.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) di KPPBC;
33.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC;
34.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC;
35.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC;
36.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Ketua;
37.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai Ketua;
38.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua;
39.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Ketua;
40.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Ketua;
41.melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai Ketua;
42.melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai ketua;
43.melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai ketua;
44.melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) sebagai ketua;
45.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua;
46.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua;
47.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian perizinan Kepabeanan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Ketua;
48.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Ketua;
49.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua;
50.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua;
51.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua;
52.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai Ketua;
53.melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Ketua;
54.melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Anggota;
55.melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Anggota;
56.melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Anggota;
57.melaksanakan program mutu kategori I;
58.melaksanakan Audit Internal sebagai Ketua;
59.melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Anggota;
60.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Anggota I;
61.melaksanakan evaluasi pengendalian rekaman mutu;
62.melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
63.melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas I;
64.melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas I;
65.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah;
66.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
67.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Merah dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
68.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning;
69.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
70.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL);
71.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau;
72.melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;
73.melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Merah;
74.melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur Hijau;
75.melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori I yang ditunjuk oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
76.melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat menengah;
77.melaksanakan penelitian ulang;
78.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor untuk audit yang berskala nasional;
79.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
80.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
81.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
82.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
83.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit khusus lainnya;
84.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk audit investigasi;
85.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali teknis audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);
86.melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Menengah;
87.melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai evaluator;
88.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penelitian dokumen keberatan;
89.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;
90.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
91.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
92.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
93.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
94.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Supervisor;
95.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
96.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
97.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
98.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
99.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
100.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
101.melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Pusat atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
102.melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai;
103.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di KPPBC;
104.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka sebagai Client Coordinator (CC) MITA/Client Manager (CM) AEO;
105.melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I;
106.melakukan telaah atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
107.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Supervisor;
108.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori II sebagai Penanggung jawab;
109.melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori I sebagai Ketua;
110.melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal kategori II sebagai Pengendali;
111.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Supervisor;
112.melakukan pengembangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai sebagai project manager;
113.melakukan pengelolaan Standarisasi data kepabeanan dan cukai;
114.melakukan verifikasi rancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
115.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas model/kriteria analisis pengolahan informasi tingkat nasional;
116.melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
117.melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;
118.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
119.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
120.melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
121.melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.
c.Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, meliputi:
1.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
2.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
3.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
4.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
5.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
6.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
7.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
8.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian, Pembekuan dan/Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER) di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
9.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
10.melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai anggota;
11.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
12.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);
13.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat;
14.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;
15.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;
16.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pengembalian Cukai/Pita Cukai;
17.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;
18.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
19.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
20.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);
21.melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);
22.melaksanakan penyusunan program mutu kategori I sebagai Ketua;
23.melaksanakan penyusunan program mutu kategori II sebagai Ketua;
24.melaksanakan penyusunan program mutu kategori III sebagai Ketua;
25.melaksanakan evaluasi program mutu kategori I sebagai Ketua;
26.melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai Ketua;
27.melaksanakan penyusunan program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
28.melaksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang kepabeanan dan cukai;
29.melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Anggota;
30.melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri;
31.melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, atau jabatan yang setingkat;
32.melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat tinggi;
33.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengendali Teknis Audit untuk audit yang berskala nasional;
34.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;
35.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;
36.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit umum dengan 3 (tiga) program audit atau lebih;
37.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
38.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit khusus lainnya;
39.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk audit investigasi;
40.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali mutu audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA):
41.melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai Tingkat Tinggi;
42.melaksanakan Quality Assurance proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Anggota;
43.melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai eksaminator;
44.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penelitian dokumen keberatan;
45.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Keberatan;
46.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
47.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
48.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
49.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK;
50.melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Koordinator;
51.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Strategi Penanganan Perkara Hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
52.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas mediasi, gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, bukti, kesimpulan atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
53.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
54.melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Kajian Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;
55.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;
56.melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua;
57.melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
58.melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebagai Penanggung jawab;
59.melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal Kategori I sebagai Pengendali;
60.melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Penanggung jawab;
61.melaksanakan penyusunan rekomendasi pengelolaan sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai;
62.melaksanakan penyusunan rekomendasi tema targeting analisis kepabeanan dan cukai;
63.melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
64.melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional;
65.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);
66.melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
67.melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
68.melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
1.melaksanakan Quality Assurance proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Ketua;
2.melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai ketua;
3.Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, kategori keahlian, atau jabatan yang setingkat;
4.melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam Bentuk Tim sebagai Ketua;
5.melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai dalam bentuk Naskah Akademis;
6.melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengawas Mutu Audit (PMA) untuk audit yang berskala nasional;
7.melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
8.melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.
(3)Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan dan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Hasil Kerja

Pasal 8
(1)Hasil kerja tugas jabatan bagi pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pemula/Pemula, meliputi:
1.Laporan Hasil Pemeriksaan;
2.Laporan Analisis;
3.Berita Acara;
4.Laporan Perekaman;
5.Laporan Pengujian; dan
6.Laporan.
b.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:
1.Laporan Hasil Pemeriksaan;
2.Surat Keputusan/Penolakan;
3.Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
4.Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
5.Sertifikat/Surat Penolakan;
6.Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
7.Laporan;
8.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;
9.Laporan/Berita Acara;
10.Laporan Analisis;
11.Berita Acara;
12.Dokumen Mutu;
13.Laporan Hasil Audit (LHA);
14.Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis;
15.Laporan Hasil Audit;
16.Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
17.Surat Penjelasan Tertulis;
18.Memori PK/Kontra Memori PK;
19.Surat Tagihan;
20.Laporan Bahan Analisis;
21.Source code;
22.Buku petunjuk operasional;
23.Laporan atau Surat Jawaban;
24.Dokumentasi;
25.Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
26.P-18/SP-3;
27.P-21/SP-3; dan
28.Laporan Penelitian.
c.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:
1.Laporan Hasil Pemeriksaan;
2.Laporan Monitoring dan Evaluasi;
3.Laporan;
4.Dokumen Mutu;
5.Telaahan/Kajian;
6.Dokumen Ekspor;
7.Dokumen Cukai;
8.Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
9.Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP);
10.Customs Declaration;
11.Laporan Analisis;
12.Laporan Hasil Audit (LHA);
13.Surat Keputusan/Penolakan;
14.Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
15.Surat Penjelasan Tertulis;
16.Memori PK/Kontra Memori PK;
17.Laporan/Berita Acara/Surat Tagihan;
18.Berita Acara;
19.Source code;
20.Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
21.P-18/SP-3;
22.P-21/SP-3; dan
23.Laporan Penelitian.
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
1.Laporan Hasil Pemeriksaan;
2.Laporan;
3.Dokumen Mutu;
4.Dokumen ekspor;
5.Laporan Hasil Audit (LHA);
6.Surat Keputusan/Penolakan;
7.Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
8.Surat Penjelasan Tertulis;
9.Memori PK/Kontra Memori PK;
10.Dokumen rancangan;
11.Lembar Kerja Analisis Intelijen/LKAI;
12.P-18/SP-3;
13.P-21/SP-3; dan
14.Laporan Penelitian.
(2)Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1.Laporan analisis;
2.Sertifikat/Surat Penolakan;
3.Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
4.Surat Keputusan/Penolakan;
5.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;
6.Laporan/Berita Acara;
7.Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
8.Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
9.Laporan Monitoring dan Evaluasi;
10.Laporan Validasi;
11.Laporan;
12.Laporan Evaluasi;
13.Dokumen Mutu;
14.Laporan Hasil Uji;
15.Laporan Hasil Audit (LHA);
16.Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
17.Memori PK/Kontra Memori PK;
18.Surat Penjelasan Tertulis;
19.Laporan sidang;
20.Laporan/Surat;
21.Replik/Duplik;
22.Bukti Perkara;
23.Legal Opini/Laporan;
24.Kajian Hukum/Laporan;
25.Laporan Hasil Analisis;
26.Dokumen rancangan;
27.Source code;
28.Dokumen skenario pengujian;
29.Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
30.Laporan Penelitian;
31.P-18/SP-3; dan
32.P-21/SP-3.
b.Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:
1.Surat Keputusan/Penolakan;
2.Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
3.Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
4.Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
5.Sertifikat/Surat Penolakan;
6.Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
7.Laporan;
8.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat Penolakan;
9.Berita Acara;
10.Telaahan/Kajian;
11.Laporan Monitoring dan Evaluasi;
12.Laporan Validasi;
13.Program Mutu;
14.Laporan Evaluasi;
15.Dokumen Mutu;
16.Laporan Hasil Uji;
17.Dokumen impor;
18.Risalah/Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT)/Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP);
19.Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan;
20.Nota Hasil Penelitian Ulang;
21.Laporan Hasil Audit (LHA);
22.Laporan Analisis;
23.Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
24.Memori PK/Kontra Memori PK;
25.Surat Penjelasan Tertulis;
26.Laporan/Surat;
27.Replik/Duplik;
28.Bukti Perkara;
29.Legal Opini/Laporan;
30.Kajian Hukum/Laporan;
31.Rekomendasi;
32.Laporan Telaahan;
33.Surat/Nota Dinas;
34.Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
35.Laporan Penelitian;
36.P-18/SP-3; dan
37.P-21/SP-3.
c.Pemeriksa Bea dan Cukai/Ahli Madya, meliputi:
1.Surat Keputusan/Penolakan;
2.Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
3.Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat Penolakan;
4.Laporan;
5.Berita Acara;
6.Sertifikat/Surat Penolakan;
7.Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
8.Program Mutu;
9.Laporan Evaluasi;
10.Dokumen Mutu;
11.Program Penelitian;
12.Naskah Akademis;
13.Laporan Hasil Audit (LHA);
14.Laporan analisis;
15.Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan;
16.Memori PK/Kontra Memori PK;
17.Surat Penjelasan Tertulis;
18.Legal Opini/Laporan;
19.Kajian Hukum/Laporan;
20.Surat/Nota Dinas;
21.Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
22.Laporan Penelitian;
23.P-18/SP-3; dan
24.P-21/SP-3.
d.Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
1.Laporan;
2.Naskah Akademis;
3.Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis; dan
4.Laporan Hasil Audit.

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai yang berada satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
b.Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma III (D-III) di bidang kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang kepabeanan dan cukai; dan
f.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e.mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanan dan cukai; dan
f.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(3)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS.
(4)Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14
(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memenuhi persyaratan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) kecuali huruf f;
b.memiliki pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai paling singkat 2 (dua) tahun;
c.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d.berusia paling tinggi:
1..50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;
2..53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
3..55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
4..57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.
e.syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(2)Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3)Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(4)Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma III (D-III) di bidang Kepabeanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e.mengikuti dan lulus uji kompetensi;
f.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g.syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.berstatus PNS;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) Kepabeanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e.mengikuti dan lulus uji kompetensi;
f.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g.syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(3)Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(4)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
(5)Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII untuk kategori keterampilan dan Lampiran IX untuk kategori keahlian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.

BAB VII
KOMPETENSI

Pasal 17
(1)PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2)Kompetensi Pemeriksa Bea dan Cukai, meliputi:
a.kompetensi teknis;
b.kompetensi manajerial; dan
c.kompetensi sosial-kultural.
(3)Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18
(1)Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

(1)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.
(2)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(4)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Pasal 21
(1)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
(2)Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan.
(3)Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

(1)Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai, untuk:
a.Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan SLTA atau setara SLTA, atau Diploma I tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan Diploma III tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c.Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d.Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
e.Pemeriksa Bea dan Cukai dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai Pemeriksa Bea dan Cukai, yaitu:
a.paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
b.paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24
(1)Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(2)Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(3)Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat |I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(4)Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 14 (empat belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi (5) Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib mengumpulkan sebanyak 16 (enam belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1)Pemeriksa Bea dan Cukai yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b.apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
c.apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
(2)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT

Pasal 28
(1)Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
(3)DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
(4)Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

BAB XI
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT PENETAP
ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29
Usul penetapan angka kredit Pemeriksa Bea dan Cukai diajukan oleh:
a.Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk angka kredit Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
b.Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepabeanan dan Cukai kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
c.Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
d.Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pemeriksa Bea dan Cukai, yaitu:
a.Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk angka kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan.
b.Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
c.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
d.Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 31
Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
a.Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk angka kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan;
b.Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
c.Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
d.Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk angka kredit:
1.Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia; dan
2.Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 32
(1)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
(2)Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a.seorang Ketua merangkap anggota;
b.seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c.paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
(5)Syarat untuk menjadi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai yang dinilai;
b.memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai; dan
c.aktif melakukan penilaian kinerja.
(6)Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
(7)Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a.Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
b.Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal;
c.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah; dan
d.Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 33
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XII
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 34
(1)Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 35
(1)Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
(3)Selain memenuhi syarat kinerja, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

BAB XIII
PELATIHAN

Pasal 36
(1)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai diikutsertakan pelatihan.
(2)Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pemeriksa Bea dan Cukai.
(3)Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
a.pelatihan fungsional; dan
b.pelatihan teknis.
(4)Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya, antara lain:
a.mempertahankan kompetensi sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (maintain rating);
b.seminar;
c.lokakarya (workshop); atau
d.konferensi.
(5)Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Pasal 37
(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dihitung berdasarkan beban kerja.
(2)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38
(1)Pemeriksa Bea dan Cukai diberhentikan dari jabatannya apabila:
a.diberhentikan sementara sebagai PNS;
b.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
d.ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
e.tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2)Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai.
(3)Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai setelah selesai menjalani tugas belajar.
(4)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi berusia:
a.50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;
b.53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;
c.55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
d.57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.

BAB XVI
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah Kementerian Keuangan.

Pasal 40
(1)Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2)Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a.menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
b.menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
c.menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
d.menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
e.menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
f.menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
g.menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
h.menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
i.membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
j.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
k.melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
l.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
m.memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
n.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
o.memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
p.melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
q.melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
(3)Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4)Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf o, dan huruf p kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 41
(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
(2)Pemeriksa Bea dan Cukai wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
(3)Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4)Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(5)Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai mempunyai tugas:
a.menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b.memberikan advokasi; dan
c.memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6)Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 44
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya.

Pasal 45
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAM/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAM/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]