info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah sebagai laporan kewaspadaan keracunan pangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas diri dan/atau nomor telepon pelapor, tanggal dan tempat kejadian, jumlah korban, gejala yang ada pada korban dan dugaan pangan penyebab keracunan pangan.
(3)Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat atau kepala desa/lurah yang menerima laporan atau yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan wajib segera melaporkan kepada puskesmas setempat dalam waktu 1 x 24 jam.
(4)Dalam hal dugaan keracunan pangan terdapat di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat, setiap orang yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada kantor kesehatan pelabuhan setempat.
(5)Petugas puskesmas, rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan yang menerima laporan kewaspadaan keracunan pangan wajib melakukan pencatatan dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana terlampir.

Pasal 4
(1)Puskesmas atau rumah sakit yang mengetahui dan/atau menerima laporan adanya dugaan keracunan pangan wajib segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 1 x 24 jam secara lisan yang diikuti laporan tertulis dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Badan dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana terlampir.
(2)Kepala KKP yang mengetahui dan/atau menerima laporan adanya dugaan keracunan pangan wajib segera melaporkan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam secara lisan yang diikuti laporan tertulis dengan tembusan kepada Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana terlampir.
(3)Dalam hal dugaan keracunan pangan bersumber dari pangan yang dikonsumsi di luar wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau di luar wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP wajib menginformasikan adanya keracunan pangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP sesuai lokasi kejadian secara lisan yang diikuti laporan tertulis dengan menggunakan Formulir 4 sebagaimana terlampir.

BAB III
PENETAPAN KLB KERACUNAN PANGAN

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP harus mencabut penetapan suatu kejadian sebagai KLB Keracunan Pangan, apabila berdasarkan laporan perkembangan situasi KLB Keracunan Pangan sudah tidak ditemukan adanya korban baru dengan menerbitkan surat pencabutan penetapan KLB Keracunan Pangan menggunakan Formulir 6 sebagaimana terlampir.

Pasal 7
Penetapan suatu kejadian sebagai KLB Keracunan Pangan diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan optimalisasi sumber daya di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan.

BAB IV
PENANGGULANGAN KLB KERACUNAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
(1)Apabila suatu kejadian ditetapkan sebagai KLB Keracunan Pangan, maka pemerintah kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan wajib melakukan upaya penanggulangan di wilayah kerjanya masing-masing.
(2)Apabila KLB Keracunan Pangan terjadi pada lintas kabupaten/kota, atau adanya permintaan penanggulangan KLB Keracunan Pangan dari pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi wajib melakukan upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan.
(3)Apabila KLB Keracunan Pangan terjadi pada lintas provinsi, atau adanya permintaan penanggulangan KLB Keracunan Pangan dari pemerintah provinsi, maka Pemerintah wajib melakukan upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan.

(1)Puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menerima korban keracunan pangan wajib melaksanakan tindakan pertolongan korban.
(2)Tindakan pertolongan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan pemeriksaan, pengobatan, detoksifikasi, dan/atau perawatan sesuai standar yang berlaku.
(3)Puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki keterbatasan dalam pemberian pertolongan pada korban wajib melakukan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Dalam hal terjadi perluasan KLB Keracunan Pangan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendekatkan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana yang diperlukan dengan lokasi kejadian.

Bagian Ketiga
Penyelidikan Epidemiologi

(1)Penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk:
a.mengetahui agen penyebab KLB Keracunan Pangan, gambaran epidemiologi dan kelompok masyarakat yang terancam keracunan pangan, sumber dan cara terjadinya keracunan pangan; dan
b.menentukan cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
(2)Agen penyebab KLB Keracunan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diketahui berdasarkan distribusi gejala dan tanda korban, gambaran masa inkubasi agen penyebab, dan dapat disertai dengan pengambilan dan pemeriksaan spesimen.
(3)Gambaran epidemiologi dan kelompok masyarakat yang terancam keracunan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah korban menurut waktu, tempat, jenis kelamin, dan kelompok umur, serta jumlah masyarakat yang berisiko keracunan atau angka serangan.
(4)Sumber dan cara terjadinya keracunan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diketahui berdasarkan analisis epidemiologi dan hasil pengujian contoh pangan, serta kondisi higiene sanitasi pangan.

Pasal 14
Pengambilan spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan sesuai tata cara sebagai berikut:
a.pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas kesehatan yang berwenang;
b.jumlah, jenis dan volume spesimen diambil sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui agen penyebab KLB Keracunan Pangan;
c.spesimen yang diambil ditempatkan pada wadah yang dilengkapi dengan label yang mencantumkan identitas korban, jenis spesimen, waktu, tanggal pengambilan spesimen, nama petugas pengambil spesimen;
d.pengambilan spesimen yang berisiko tinggi bagi korban dilakukan di rumah sakit;
e.pengambilan spesimen dilakukan dengan seksama dan menghindari risiko keracunan terhadap petugas, orang lain dan tercemarnya lingkungan; dan
f.pengambilan spesimen harus dicatat dan dibuatkan berita acara pengambilan spesimen dengan menggunakan Formulir 7 dan Formulir 8 sebagaimana terlampir.

(1)Pemeriksaan spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan sesuai standar operasional prosedur di masing-masing laboratorium pemeriksa.
(2)Kepala laboratorium dan petugas pemeriksa spesimen bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan spesimen dan kerahasiaannya.
(3)Laporan hasil pemeriksaan spesimen disampaikan secepatnya kepada pengirim spesimen.

Pasal 17
(1)Untuk menentukan sumber keracunan pangan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan, dan Badan wajib segera melakukan pengambilan, pengiriman, dan pengujian contoh pangan.
(2)Pengambilan, pengiriman, dan pengujian contoh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencegahan

Pasal 18
Dalam rangka pencegahan meluasnya KLB Keracunan Pangan dilakukan upaya penyuluhan pada masyarakat, pengendalian faktor risiko, dan kegiatan surveilans.

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan:
a.menerapkan higiene sanitasi pangan;
b.melarang mengonsumsi pangan yang diduga sebagai penyebab keracunan;
c.menarik dari peredaran dan memusnahkan pangan sebagai penyebab keracunan;
d.meliburkan sekolah atau tempat kerja, menutup fasilitas umum, atau menghentikan produksi pangan untuk sementara waktu; dan/atau
e.tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan jenis keracunan dan hasil penyelidikan.

Pasal 21
(1)Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk mengetahui perkembangan KLB Keracunan Pangan menurut orang, waktu dan tempat.
(2)Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
a.menghimpun data kasus baru pada kunjungan berobat di fasilitas pelayanan kesehatan;
b.membuat tabel, grafik dan pemetaan berdasarkan data;
c.melakukan analisis kecenderungan KLB Keracunan Pangan berdasarkan waktu, tempat, dan kelompok masyarakat tertentu lainnya;
d.melakukan pemantauan terhadap distribusi pangan sebagai sumber penyebab, dan pelaksanaan higiene sanitasi pangan;
e.mengadakan pertemuan berkala petugas kesehatan dengan kepala desa, kader dan masyarakat untuk membahas perkembangan kejadian keracunan pangan dan hasil upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan yang telah dilaksanakan; dan
f.melakukan pemantauan terhadap keberhasilan upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan yang telah dilaksanakan.

BAB V
SUMBER DAYA

(1)Dalam rangka upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan, dibentuk Tim Gerak Cepat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(2)Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, tenaga laboratorium, dengan melibatkan tenaga pada program/sektor terkait maupun (3) Tim Gerak Cepat ditetapkan oleh:
a.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota;
b.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Gubernur untuk tingkat provinsi;
c.Kepala KKP atas nama Direktur Jenderal; dan
d.Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk tingkat pusat.
(4)Tim Gerak Cepat di tingkat pusat dapat melibatkan tenaga ahli asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
(1)Pendanaan yang timbul dalam upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam kondisi pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menanggulangi KLB Keracunan Pangan, maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah dengan menggunakan Formulir 9 sebagaimana terlampir.
(3)Dalam hal penanggulangan KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat, maka pendanaan yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan penanggulangan KLB Keracunan Pangan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Badan, dan Direktur Jenderal.
(2)Kepala KKP wajib menyampaikan laporan penanggulangan KLB Keracunan Pangan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
(3)Laporan penanggulangan KLB Keracunan Pangan terdiri atas:
a.laporan hasil penyelidikan epidemiologi KLB Keracunan Pangan;
b.laporan perkembangan situasi KLB Keracunan Pangan; dan
c.laporan akhir pelaksanaan penanggulangan KLB Keracunan Pangan.
(4)Laporan hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Formulir 10 sebagaimana terlampir.
(5)Laporan perkembangan situasi KLB Keracunan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disampaikan pada saat diperlukan selama KLB Keracunan Pangan berlangsung dengan menggunakan Formulir 11 sebagaimana terlampir.
(6)Laporan akhir pelaksanaan penanggulangan KLB Keracunan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah KLB Keracunan Pangan berakhir dengan menggunakan Formulir 12 sebagaimana terlampir.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28
(1)Setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.memberikan informasi adanya dugaan keracunan pangan dan korban keracunan pangan;
b.membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan; dan/atau
c.menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan.
(3)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
(1)Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan KLB Keracunan Pangan.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.pemantauan dan evaluasi;
b.bimbingan teknis;
c.peningkatan kemampuan dan keterampilan; dan/atau
d.peningkatan jejaring kerja dan kemitraan.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
(1)Dalam hal keracunan pangan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan bersumber dari pangan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, Menteri, Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif berupa:
a.peringatan lisan dan tertulis;
b.pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
c.pemusnahan pangan;
d.penghentian produksi untuk sementara waktu;
e.pencabutan izin edar, sertifikat laik higiene sanitasi, atau sertifikat produksi industri rumah tangga pangan; dan/atau
f.rekomendasi pencabutan izin produksi.
(2)Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 31
(1)Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif terhadap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pada korban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan lisan;
b.peringatan tertulis; dan/atau
c.rekomendasi pencabutan izin atau pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas