info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Setiap akses Internet tanpa kabel (wireless) harus terhubung dengan SIMMNIX yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI.
(2)Akses Internet tanpa kabel (wireless) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan uji fungsi secara sampel oleh BPPPTI sebelum dioperasionalkan.
(3)SIMMNIX berfungsi sebagai:
a.sistem penyediaan akses internet;
b.sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan internet; dan
c.pusat manajemen distribusi konten.

Pasal 4
(1)Ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi antara lain:
a.kantor pemerintahan;
b.tempat layanan transportasi;
c.tempat layanan kesehatan;
d.tempat layanan pendidikan; dan/atau
e.tempat rekreasi.
(2)Lokasi ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

BAB III
PENYEDIA JASA AKSES INTERNET
TANPA KABEL (WIRELESS)

(1)Pelelangan penyediaan jasa akses internet tanpa kabel (wireless) di ruang publik dapat dibagi dalam beberapa paket pekerjaan.
(2)Calon penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) di ruang publik yang berhak untuk mengikuti lelang yaitu penyelenggara jasa akses internet (internet service provider).
(3)Penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain yang kemitraannya dipimpin oleh penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider).
(4)Calon penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti lelang lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan dan dapat menjadi pemenang lelang lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.
(5)Ketentuan mengenai komposisi paket pekerjaan diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

Pasal 7
(1)Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang penyediaan jasa akses internet tanpa kabel (wireless) di ruang publik sekurang-kurangnya meliputi aspek:
a.besaran biaya penyediaan;
b.konfigurasi jaringan dan Routing yang paling efisien (least cost routing); dan
c.kualitas pengoperasian dan pemeliharaan akses internet tanpa kabel (wireless).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA
AKSES INTERNET TANPA KABEL (WIRELESS)

Pasal 8
Penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) pada program kewajiban pelayanan universal berhak:
a.menggunakan teknologi internet tanpa kabel (wireless) yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyediaan jasa akses internet tanpa kabel (wireless); dan
b.mendapatkan pembayaran atas biaya penyediaan jasa akses internet tanpa kabel (wireless).

(1)Penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang mengelola ruang publik untuk penempatan alat dan/atau perangkat akses internet tanpa kabel (wireless).
(2)Penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) dapat bekerjasama dengan instansi yang mengelola ruang publik atau masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas akses internet tanpa kabel (wireless).
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan oleh penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) dengan BPPPTI.
(4)Penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) harus menyediakan informasi dan petunjuk operasional penggunaan akses internet tanpa kabel (wireless).

BAB VI
KONTRAK

Pasal 11
(1)Kontrak penyediaan akses internet tanpa kabel (wireless) bersifat tahun jamak (multiyears) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan layanan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kontrak penyediaan akses internet tanpa kabel (wireless) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sepanjang anggaran tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14
(1)Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2)Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(1)Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Publik Layanan Internet Wi-Fi Kabupaten KPU/USO yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bagian dari Penyediaan jasa akses internet tanpa kabel (wireless) pada program kewajiban pelayanan universal.
(2)Kontrak Penyediaan Jasa Akses Publik Layanan Internet Wi-Fi Kabupaten KPU/USO yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas