info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pengaturan meliputi pengakuan sistem keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi dan pengakuan keamanan PSAT tempat produksi PSAT, pemasukan PSAT, dan pengeluaran PSAT.

Pasal 4
(1)Setiap orang yang memasukkan ke atau mengeluarkan PSAT dari dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan PSAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Keamanan PSAT untuk pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi PSAT yang mengandung cemaran kimia tidak melebihi batas maksimum.
(3)Cemaran kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi residu pestisida, cemaran mikotoksin dan/atau logam berat.
(4)Pengawasan pengeluaran dilaksanakan terhadap pengeluaran PSAT yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran PSAT dapat dilakukan melalui:
a.pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal;
b.perjanjian ekivalensi antara Indonesia dengan negara asal atau negara tujuan PSAT;
c.pengakuan terhadap pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi; atau
d.pemeriksaan terhadap setiap pemasukan/pengeluaran PSAT.

BAB II
PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT, PERJANJIAN EKIVALENSI, DAN
PENGAKUAN PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI TEMPAT PRODUKSI

Bagian Kesatu
Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT

Pasal 7
(1)Sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal dapat diakui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal PSAT dengan dilengkapi keterangan mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT yang diterapkan selama budidaya, panen, penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan di negara asal sampai ke atas alat angkut untuk dimasukan ke Indonesia.
(3)Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal PSAT.
(4)Kepala Badan Karantina Pertanian dalam melakukan pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8
(1)Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal ditetapkan pengakuan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Keputusan.
(2)Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal tidak diberikan pengakuan yang diberitahukan kepada pemohon oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dengan disertai alasan secara tertulis.

(1)Perjanjian ekivalensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan antara Badan Karantina Pertanian dengan otoritas kompeten kemanan PSAT negara asal.
(2)Badan Karantina Pertanian dalam melakukan perjanjian ekivalensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi kesiapan sistem pengawasan keamanan PSAT Indonesia dalam memenuhi penerapan perjanjian ekivalensi.

Pasal 11
(1)Syarat dan tata cara perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2)Jenis PSAT yang dapat dilakukan perjanjian ekivalensi seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pengakuan Terhadap Pengawasan Keamanan PSAT Di Tempat Produksi

(1)Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi.
(2)Kepala Badan Karantina Pertanian dalam melakukan pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi diberikan pengakuan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Keputusan.
(4)Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi tidak diberikan pengakuan yang diberitahukan kepada pemohon oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dengan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 14
(1)Syarat dan tata cara pengajuan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2)Jenis PSAT yang dapat diberikan pengakuan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III
PEMASUKAN PSAT

Bagian Kesatu
Umum

(1)Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b dan c wajib:
a.dilengkapi keterangan PSAT;
b.melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk pengawasan keamanan PSAT.
(2)Keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
a.nama dan alamat pemilik/kuasanya;
b.nama dan alamat pengirim;
c.tanggal dan tempat pengiriman;
d.tanggal dan tempat pemasukan;
e.alat angkut;
f.identitas PSAT;
g.jenis dan jumlah PSAT, kemasan, dan pelabelan;
h.asal/tempat produksi; dan
i.tujuan pemasukan.
(3)Identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menerangkan nama umum atau nama ilmiah, merk dagang, berat per kemasan, dan produsen.

Pasal 17
(1)Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d wajib:
a.dilengkapi dengan sertifikat/dokumen keamanan PSAT dari negara asal dan keterangan PSAT;
b.melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk pengawasan keamanan PSAT.
(2)Sertifikat/dokumen keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal.
(3)Untuk negara asal yang tidak memiliki otoritas kompeten keamanan PSAT, sertifikat/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan oleh lembaga lain yang melakukan pengawasan dan/atau monitoring/surveilans pelaksanaan praktek-praktek yang baik untuk menjamin tingkat keamanan PSAT, baik untuk keperluan konsumsi domestik maupun untuk keperluan ekspor.

Bagian Kedua
Pengawasan Pemasukan PSAT dari Negara Sistem Pengawasan
Keamanan PSAT Diakui, Memiliki Perjanjian Ekivalensi, atau dari
Tempat Produksi yang Pengawasan Keamanan PSAT Diakui

Pasal 18
(1)Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan keterangan PSAT kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan alat angkut PSAT.
(2)Keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(3)Pada saat PSAT tiba di tempat pemasukan, Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan identitas pada kemasan PSAT dan/atau fisik PSAT dengan data pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT telah diakui.

(1)PSAT yang diberikan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan monitoring untuk mengetahui kandungan cemaran kimia pada PSAT.
(2)Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas karantina tumbuhan melakukan pengambilan sampel PSAT pada saat melakukan pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
(3)Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji cepat (rapid test) dan/atau uji di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk.
(4)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(5)Tatacara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 21
(1)Apabila berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ternyata PSAT mengandung cemaran kimia melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
a.pemilik/kuasanya wajib melakukan penarikan PSAT dari peredaran; dan
b.dilakukan notifikasi ketidaksesuaian (notification of non compliance) ke negara atau tempat produksi asal PSAT oleh Badan Karantina Pertanian.
(2)Biaya pengujian laboratorium dalam rangka pelaksanaan monitoring menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian.

Bagian Ketiga
Pembekuan dan Pengakuan Kembali Terhadap Sistem Pengawasan
Keamanan PSAT Negara Asal, Perjanjian Ekivalensi, atau
Pengawasan Keamanan PSAT di Tempat Produksi

(1)Pengakuan kembali terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian setelah dilakukan pengkajian dan verifikasi kembali di negara asal.
(2)Kepala Badan Karantina Pertanian dalam melakukan pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 24
Terhadap pemasukan PSAT yang berasal dari negara atau tempat produksi yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengawasan keamanan PSAT diberlakukan sebagaimana pemasukan PSAT yang berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui, belum memiliki perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT belum diakui.

Bagian Keempat
Pengawasan Pemasukan PSAT dari Negara Sistem Pengawasan
Keamanan PSAT Belum Diakui, Belum Memiliki Perjanjian Ekivalensi,
atau Pengawasan Keamanan PSAT di Tempat Produksi Belum Diakui

(1)Apabila hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pelepasan.
(2)Apabila hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan penolakan.
(3)Biaya pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 28
Terhadap hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (notification of non-compliance) kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal PSAT.

Pasal 29
(1)Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26 atau Pasal 27 diberikan dalam bentuk surat penolakan yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan.
(2)Terhadap penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal.
(3)Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSAT tidak dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan pemusnahan dengan menerbitkan berita acara pemusnahan.
(4)Biaya yang timbul dalam pelaksanaan penolakan atau pemusnahan menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

BAB IV
PENGELUARAN PSAT

Pasal 30
(1)Pengeluaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan keamanan PSAT negara tujuan, apabila dipersyaratkan.
(2)Pengeluaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam wilayah negara Republik Indonesia harus:
a.dilengkapi sertifikat atau dokumen yang menerangkan kondisi keamanan PSAT yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau Otoritas Kompeten Keamanan PSAT;
b.melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
c.dilaporkan kepada petugas karantina tumbuhan.
(3)Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, PSAT dapat dikirim ke negara tujuan.
(5)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, PSAT tidak diperbolehkan untuk dikirim ke negara tujuan yang mempersyaratkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pengawasan keamanan PSAT yang dimasukkan ke dan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 32
Peraturan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas