info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2
(1)Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
(2)SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri, yang meliputi:
a.jenis pelayanan dasar;
b.indikator kinerja;
c.nilai SPM;
d.batas waktu pencapaian; dan
e.satuan kerja/lembaga penanggung jawab.
(2a)Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a.pelayanan dokumen kependudukan;
b.pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
c.penanggulangan bencana kebakaran.
(2b)Ketentuan lebih lanjut mengenai target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2c)Penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
(3)Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

2.Ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3
Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a), wajib diselenggarakan oleh kabupaten/kota sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah."

3.Pasal 4 dihapus .

4.Ketentuan Pasal 5 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

"
(1)Bupati/walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi masing-masing jenis pelayanan dasar.
(2a)Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan perencanaan pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan petunjuk teknis pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
(2b)Ketentuan mengenai petunjuk teknis pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan."

6.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6A
(1)Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diselenggarakan oleh Provinsi.
(2)Gubernur DKI Jakarta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan masyarakat.
(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi DKI Jakarta."

7.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8
(1)Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(1a)Gubernur DKI Jakarta menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sebagai bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri."

8.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11
(1)Menteri Dalam Negeri melalui komponen yang membidangi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
(2)Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah."

9.Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12
(1)Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(2)Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh inspektorat provinsi berkoordinasi dengan inspektorat kabupaten/kota.
(3)Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
(3a)Gubernur DKI Jakarta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi DKI Jakarta."

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas