info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Tujuan diadakannya PSM:
a.terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesejahteraan sosial;
b.terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
c.tertanganinya masalah sosial.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4
(1)Pekerja Sosial Masyarakat berkedudukan di desa/kelurahan.
(2)Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Fungsi PSM di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a.perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b.pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c.pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
d.pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III
PSM

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 7
Persyaratan PSM, sebagai berikut:
a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
c.telah berumur 18 tahun ke atas;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.atas kemauan dan insiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
f.memperlihatkan itikad baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
g.terus menerus menunjukkan karya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat;
h.telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial; dan
i.memiliki sumber penghidupan yang memadai.

Bagian Kedua
Ikatan PSM

Pasal 8
(1)Ikatan PSM merupakan wadah berhimpunnya PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
(2)Ikatan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
(3)Ikatan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak hirarkis, otonom, terbuka, mandiri, dan koordinatif.
(4)Ketentuan mengenai Ikatan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja diatur dalam Peraturan Organisasi Ikatan PSM.

Lambang, atribut, dan lencana PSM dan/atau Ikatan PSM ditetapkan denganPeraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Tim Motivator dan Dinamisator PSM

Pasal 11
(1)Dalam upaya meningkatkan peran PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk tim motivator dan dinamisator PSM.
(2)Keanggotaan tim motivator dan dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
a.Instansi sosial;
b.Ikatan PSM;
c.dunia usaha;
d.tokoh masyarakat;
e.para profesional; dan
f.Instansi terkait.

(1)Hubungan kerja antara PSM dengan tim motivator dan dinamisator PSM di desa/kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(2)Hubungan kerja antar Ikatan PSM di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Nasional bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB V
RENCANA DAN PROGRAM KERJA

Pasal 14
(1)Setiap PSM, Ikatan PSM, Tim Motivator dan Dinamisator PSM memiliki rencana dan program kerja.
(2)Penyusunan rencana dan program kerja PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi, sumber, kemampuan dan kondisi kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.

(1)Pengukuhan Pengurus Ikatan PSM Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan batas kewenangannya.
(2)Surat Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di desa/kelurahan;
b.Surat Keputusan Camat untuk pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di Kecamatan;
c.Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di Kabupaten/Kota;
d.Surat Keputusan Gubernur untuk Pengukuhan Pengurus Ikatan PSM di Provinsi;
e.Surat Keputusan Menteri Sosial untuk Pengukuhan Pengurus Ikatan PSM Nasional.

BAB VII
BIMBINGAN DAN PELATIHAN

Pasal 17
(1)Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat direkrut, diakui dan dikukuhkan secara legal-formal sebagai PSM setelah mengikuti program bimbingan sosial dan/atau pelatihan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)Bimbingan sosial dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, kabupaten/kota dan/atau Jaringan Ikatan PSM.
(3)Bimbingan sosial dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18
(1)Pelatihan PSM terdiri atas:
a.pelatihan dasar; dan
b.pelatihan lanjutan.
(2)Pelatihan PSM lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan spesialisasi penanganan masalah sosial tertentu.
(3)Penyelenggara pelatihan terdiri dari:
a.Kementerian Sosial;
b.Pemerintah provinsi;
c.Pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
d.Ikatan PSM pada setiap wilayah kerja.
(4)Penyelenggaraan pelatihan di luar pemerintah harus mengacu kepada standarisasi yang disusun oleh Kementerian Sosial.

BAB VIII
PENDANAAN

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2012
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas