info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Besarnya pengenaan IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, e, f, g, dan huruf h, dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan besarnya tarif IIUPH.
(2)Besarnya pengenaan IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan besarnya tarif IIUPH dikalikan dengan jangka waktu pemanfaatan.

Pasal 4
(1)IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan juga terhadap penambahan/perluasan areal kerja dan atau perpanjangan izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi.
(2)Besarnya tarif IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan SPP-IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemegang izin selaku Wajib Bayar membayar IIUPH yang terutang ke Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima Departemen Kehutanan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan mencantumkan kode referensi 15 digit.

Pasal 7
(1)Jangka waktu pembayaran IIUPH yang terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPP-IIUPH yang terutang.
(2)Apabila pemegang izin selaku Wajib Bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang izin diberikan surat teguran yang berisi permintaan pelunasan IIUPH yang merupakan persyaratan diserahkannya Keputusan pemberian IUPH, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk setiap teguran.
(3)Apabila sampai dengan berakhirnya tenggang waktu teguran III, pemegang izin selaku Wajib Bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang, Keputusan pemberian IUPH tidak diserahkan dan kepada Wajib Bayar diterbitkan surat pemberitahuan yang ditandatangani atas nama pejabat penerbit izin.

Pasal 8
(1)Dalam hal telah melunasi pembayaran IIUPH yang terutang, pemegang izin selaku Wajib Bayar melaporkan realisasi pembayaran IIUPH tersebut dengan menyerahkan bukti pelunasan yang dilegalisir bank penerima kepada Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Bukti pelunasan IIUPH yang dilegalisir bank penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penyerahan Keputusan pemberian IUPH.

(1)Terhadap Keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang pemberian HPH/HPHTI yang telah diserahkan dan pemegang izin telah membayar IIUPH untuk jangka waktu tertentu, tetapi masih memiliki IIUPH terutang untuk daur berikutnya, pemegang izin wajib melunasi IIUPH terutang dimaksud dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya SPP-IIUPH.
(2)Penerbitan SPP-IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1), terhadap pemegang IUPH dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:
a.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, dan
b.Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran 1:


SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (SPP-IIUPH)

Nomor:
Tanggal:

Berdasarkan:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
7.Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia;
8.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.../Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.
9.Keputusan ........................Nomor: ................... tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan .....................
10.Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P......./VI-Set/200..


7.Ketentuan:
a.Rekening Penerima: Bank Mendiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening 102-000-4203870
b.Batas waktu pembayaran ........................
c.Salinan/fotocopy bukti pembayaran yang telah dilegalisir oleh bank agar disampaikan kepada:
1)Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan,
2)Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan,
3)Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan,
4)Kepala Binas Kehutanan Provinsi ......................
d.Pada SSB-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit yaitu ..........................

Direktur Jenderal
......................................


NIP: ......................


Tembusan:
1.Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2.Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi .........................;
4.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten .............................;
5.Wajib Bayar yang bersangkutan.

Lampiran 2:


SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (SPP-IIUPH)

Nomor:
Tanggal:

Berdasarkan:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
7.Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia;
8.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.../Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.
9.Keputusan ................ Nomor: .......................... tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan .......................
10.Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P..../VI-Set/200..


7.Ketentuan:
a.Rekening Penerima: Bank Mendiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening 102-000-4203870
b.Batas waktu pembayaran --------------
c.Salinan/fotocopy bukti pembayaran yang telah dilegalisir oleh bank agar disampaikan kepada:
1)Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan,
2)Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan,
3)Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan,
4)Kepala Binas Kehutanan Provinsi ............................
d.Pada SSB-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit yaitu ......................

Kepala Dinas
Provinsi .............................


NIP .................

Tembusan:
1.Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2.Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3.Gubernur .........................;
4.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten ..........................;
5.Wajib Bayar yang bersangkutan.


Lampiran 3:


SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (SPP-IIUPH)

Nomor:
Tanggal:

Berdasarkan:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
7.Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia;
8.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.../Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.
9.Keputusan .................... Nomor: ................... tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan .....................;
10.Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P..../VI-Set/200..,


7.Ketentuan:
a.Rekening Penerima: Bank Mendiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening 102-000-4203870.
b.Batas waktu pembayaran .........................
c.Salinan/fotocopy bukti pembayaran yang telah dilegalisir oleh bank agar disampaikan kepada:
1)Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan,
2)Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan,
3)Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan,
4)Kepala Binas Kehutanan Provinsi .........................
d.Pada SSB-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit yaitu .............................

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota ........................


NIP ...........................

Tembusan:
1.Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2.Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3.Bupati ...........................;
5.Wajib Bayar yang bersangkutan.

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas