info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyusunan RPJMN 2015-2019 dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan.

Pasal 4
Tahapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 meliputi tahapan sebagai berikut:
a.penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study);
b.pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014;
c.penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik;
d.penyusunan rancangan awal RPJMN 2015-2019;
e.penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019;
f.penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019;
g.penetapan RPJMN 2015-2019;
h.pelaksanaan sosialisasi RPJMN 2015-2019.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Bagian Pertama
Penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study)

(1)Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 sebagai bahan acuan penyusunan RPJMN 2015-2019.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik

Pasal 7
(1)Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyusun Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.
(2)Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari hasil evaluasi RPJMN dan disusun dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025 dan hasil Kajian Pendahuluan.

Pasal 8
(1)Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat atas Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang telah disusun.
(2)Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.
(3)Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

(1)Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan rancangan awal RPJMN 2015-2019 kepada Menteri Perencanaan sebagai bahan Sidang Kabinet.
(2)Menteri Perencanaan menyampaikan rancangan awal RPJMN 2015- 2019 kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet.
(3)Rancangan awal RPJMN 2015-2019 yang telah disepakati dalam Sidang Kabinet digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra K/L dan penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019

Pasal 11
(1)Rancangan awal RPJMN 2015-2019 dan rancangan Renstra K/L digunakan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 untuk menyusun rancangan RPJMN 2015-2019.
(2)Rancangan Renstra K/L ditelaah oleh Menteri Perencanaan untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian/lembaga dengan rancangan awal RPJMN 2015-2019.
(3)Menteri Perencanaan menugaskan para Deputi untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Hasil penelaahan Renstra K/L oleh Menteri Perencanaan dibahas dengan kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan dalam Trilateral Meeting penyusunan RPJMN 2015-2019.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Trilateral Meeting akan diaturlebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Trilateral Meeting yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(6)Hasil penelaahan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN 2015-2019 menjadi rancangan RPJMN 2015-2019.
(7)Rancangan RPJMN 2015-2019sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

(1)Rancangan RPJMN 2015-2019 yang telah disempurnakan disusun menjadi rancangan akhir RPJMN 2015-2019.
(2)Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan rancangan akhir RPJMN 2015-2019 kepada Menteri Perencanaan paling lambat3 (tiga) minggu setelah Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

Bagian Ketujuh
Penetapan RPJMN 2015-2019

Pasal 14
(1)Menteri Perencanaan menyampaikan rancangan akhir RPJMN 2015-2019 kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi RPJMN 2015-2019 dalam Peraturan Presiden.
(2)RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan penyesuaian rancangan Renstra K/L dan sebagai bahan penyusunan dan/ataupenyesuaian RPJMD.
(3)Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019.
(4)Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Bilateral Meeting akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Sosialisasi RPJMN 2015-2019

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sistematis dengan kerangka kerja logis yang koherendankonsistendisusunTata Cara Penyusunan RPJMN 2015-2019 yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 17
Dalam rangka menciptakan sinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi untuk mendukung sasaran pembangunan nasional disusun pedoman Kerangka Regulasi yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2014
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASlONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARMIDA S. ALISJAHBANA
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]