info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Permohonan untuk mendapatkan BM DTP diajukan oleh Pembina Sektor Industri kepada Menteri Keuangan dilampiri dengan:
a.analisis dan alasan perlunya Industri Sektor Tertentu diberikan BM DTP dengan memperhatikan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
b.laporan realisasi BM DTP untuk periode 2 (dua) tahun sebelumnya yang terdiri dari laporan pelaksanaan BM DTP dan laporan pemanfaatan BM DTP, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai alasan dalam hal tidak tercapai pagu anggaran BM DTP sektor industri yang bersangkutan;
c.daftar Barang dan Bahan dengan uraian spesifikasi teknis, sesuai dengan ketentuan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5); dan
d.usulan pagu anggaran BM DTP yang dilampiri dengan kerangka acuan kerja (KAK), rincian anggaran biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melakukan pengkajian sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
(3)Dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan meminta masukan dari kementerian negara/lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(4)Sesuai dengan rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran mengajukan izin prinsip penyediaan dana kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(5)Dalam hal permohonan dan jumlah pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai BM DTP atas impor Barang dan Bahan untuk Industri Sektor Tertentu.

Pasal 4
(1)Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), KPA BM DTP mengajukan usulan pengalokasian anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilampiri dengan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
(2)Atas usulan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima dan memeriksa permohonan BM DTP dan Rencana Impor Barang atau Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri, yang diajukan oleh perusahaan.

Pasal 7
(1)Pembina Sektor Industri menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember 2013.
(3)Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember 2013.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN I

KRITERIA PENILAIAN DAN BOBOT
DALAM PENENTUAN PENERIMA BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH



LAMPIRAN II

LAPORAN KEMENTERIAN/LEMBAGA MENGENAI
REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA: .......
TAHUN ANGGARAN: 2011

I.LAPORAN PELAKSANAAN BM DTP

II.LAPORAN PEMANFAATAN BM BTP



LAMPIRAN III

LAPORAN TRIWULAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENGENAI REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA: ......
TRIWULAN: I/II/III/IV *)
TAHUN ANGGARAN: 2013


*) Pilih salah satu



LAMPIRAN IV

LAPORAN TRIWULAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
MENGENAI REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TRIWULAN: I/II/III/IV *)
TAHUN ANGGARAN: 2013


*) Pilih salah satu


[tulis] » komentar « [baca]