home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2014
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2014
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- Perdagangan
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- KUKM
- KP
- BNPP
- Perhubungan
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- LPS
- Pariwisata
- Kejagung
- KKI
- BPS
- ANRI
- BNPB
- BPJS
- BNP2TKI
- BUMN
- DJSN
- MA-RI
- Pan-RB
- BKN
- Basarnas
- BPKP
- BNPT
- ATR-BPN
- Ko-Kesra
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 614
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
321.KPU
No: 18 Thn 2014
Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Thn 2014497 16-04-2014-
322.KPU
No: 19 Thn 2014
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Thn 2014498 16-04-2014-
323.KPU
No: 20 Thn 2014
Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Thn 2014499 16-04-2014-
324.KPU
No: 21 Thn 2014
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Thn 2014500 16-04-2014-
325.Perhubungan
No: PM.14 Thn 2014
Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014501 17-04-2014-
326.Keuangan
No: 64/PMK/011/2014
Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah502 17-02-2014-
327.KP
No: 18/PERMEN-KP/2014
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI503 17-04-2014-
328.BNN
No: 8 Thn 2014
Jadwal Retensi Arsip Keuangan506 17-04-2014-
329.BNN
No: 9 Thn 2014
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian507 17-04-2014-
330.Kehutanan
No: P.21/MENHUT-II/2014
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan508 17-04-2014-
331.Pertahanan
No: 15 Thn 2014
Pelayanan Kesehatan Di Luar Tanggungan BPJS509 17-04-2014-
332.Perindustrian
No: 18/M-IND/PER/4/2014
Perubahan Permenperin No. 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib511 17-04-2014-
333.ESDM
No: 11 Thn 2014
Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan Dan Pemurnian512 17-04-2014-
334.Hukum Dan HAM
No: 7 Thn 2014
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenkumham513 17-04-2014-
335.Pertanian
No: 49/PERMENTAN/
OT.140/4/2014
Pedoman Teknis Budidaya Kopi Yang Baik (Good Agriculuture Practices/GAP On Coffee)517 21-04-2014-
336.Pertanian
No: 51/PERMENTAN/
HK.310/4/2014
Rekomendasi Ekspor Dan Impor Beras Tertentu519 21-04-2014-
337.Dalam Negeri
No: 18 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Subang Dengan Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Subang Dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat520 21-04-2014-
338.Dalam Negeri
No: 19 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Wonogiri Dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah521 21-04-2014-
339.Dalam Negeri
No: 20 Thn 2014
Batas Daerahkabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Pemalang Dan Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah522 21-04-2014-
340.Dalam Negeri
No: 21 Thn 2014
Batas Daerah Kota Semarang Dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah523 21-04-2014-
341.Dalam Negeri
No: 22 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Purwakarta Dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat524 21-04-2014-
342.Dalam Negeri
No: 23 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Karawang Dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat525 21-04-2014-
343.Dalam Negeri
No: 24 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Indramayu Dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat526 21-04-2014-
344.Dalam Negeri
No: 25 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Karawang Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat527 21-04-2014-
345.KP
No: 17/PERMEN-KP/2014
Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan528 21-04-2014
346.Keuangan
No: 65/PMK.03/2014
Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai530 21-04-2014-
347.Perindustrian
No: 19/M-IND/
PER/4/2014
Perubahan Permenperin No. 63/M-IND/PER/12/2013/ Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara Wajib531 21-04-2014-
348.Keuangan
No: 66/PMK.05/2014
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Pada Kementerian Kesehatan532 23-04-2014-
349.Keuangan
No: 67/PMK.06/2014
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara533 23-04-2014-
350.Keuangan
No: 68/PMK.011/2014
Perubahan Kelima Belas Kepmenkeu No. 89/KMk.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia534 23-04-2014-
351.Kehutanan
No: P.22/Menhut-II/2014
Pencabutan Permenhut No. P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Operasi Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenhut No. P.29/Menhut-II/2012535 23-04-2014-
352.Ko-Kesra
No: 2 Thn 2014
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat536 23-04-2014-
353.Ko-Kesra
No: 03 Thn 2014
Logo Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat537 23-04-2014-
354.Perhubungan
No: PM.16 Thn 2014
Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonom538 23-04-2014-
355.BPKP
No: 4 Thn 2014
Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Dan Perwakilan BPKP539 23-04-2014-
356.Kesehatan
No: 15 Thn 2014
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, Serta Produsen Dan Distributor Susu Formula Bayi Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif541 23-04-2014-
357.Perindustrian
No: 20/M-IND/
PER/4/2014
Perubahan Permenperin No. 22/M-Ind/Per/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran Secara Wajib542 23-04-2014-
358.Perindustrian
No: 21/M-IND/
PER/4/2014
Perubahan Permenperin No. 21/M-Ind/Per/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib543 23-04-2014-
359.Perindustrian
No: 22/M-IND/
PER/4/2014
Perubahan Permenperin No. 104/M-Ind/Per/10/2012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib544 23-04-2014-
360.Perindustrian
No: 23/M-IND/
PER/4/2014
Perubahan Permenperin No. 36/M-Ind/Per/7/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib545 23-04-2014-



[tulis] » komentar « [baca]