home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2014
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2014
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- Perdagangan
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- KUKM
- KP
- BNPP
- Perhubungan
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- LPS
- Pariwisata
- Kejagung
- KKI
- BPS
- ANRI
- BNPB
- BPJS
- BNP2TKI
- BUMN
- DJSN
- MA-RI
- Pan-RB
- BKN
- Basarnas
- BPKP
- BNPT
- ATR-BPN
- Ko-Kesra
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 614
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
41.KP
No: 1/Permen-KP/2014
Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan41 13-01-2014-
42.KP
No: 2/Permen-KP/2014
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara42 13-01-2014-
43.KP
No: 3/Permen-KP/2014
Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Thn 2010-20143 13-01-2014-
44.Agama
No: 1 Thn 2014
Perubahan Permenag No. 78 Thn 2013 Tentang Tata Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana Abadi Umat44 13-01-2014
45.Perindustrian
No: 02/M-IND/
PER/1/2014
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah45 13-01-2014
46.Perindustrian
No: 03/M-IND/
PER/1/2014
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari APBN/APBD46 13-01-2014-
47.Perdagangan
No: 02/M-DAG/
PER/1/2014
Perubahan Permendag No. 29/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) Dan Produk Turunannya47 13-01-2014
48.Perdagangan
No: 04/M-DAG/
PER/1/2014
Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian48 13-01-2014-
49.Keuangan
No: 8/PMK.07/2014
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 201450 13-01-2014-
50.Dalam Negeri
No: 3 Thn 2014
Perubahan Keempat Permendagri No. 24 Thn 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi51 13-01-2014-
51.Ristekdikti
No: 1 Thn 2014
Pengendalian Gratifikasi Di Kementerian Ristek52 15-01-2014
52.Pertanian
No: 01/Permentan/
OT.140/1/2014
Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan TA 201453 15-01-2014-
53.Pertanian
No: 02/Permentan/
OT.140/1/2014
Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina54 15-01-2014-
54.Kehutanan
No: P.5/Menhut-II/2014
Pedoman Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microlight Trike di Lingkungan Kemenhut55 15-01-2014-
55.BPS
No: 13 Thn 2014
Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada BPS Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara57 16-01-2014-
56.MA-RI
No: 1 Thn 2014
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan59 16-01-2014
57.Kesehatan
No: 89 Thn 2013
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes TA 201460 16-01-2014-
58.Dalam Negeri
No: 4 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh61 16-01-2014-
59.Dalam Negeri
No: 5 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh62 16-01-2014-
60.Dalam Negeri
No: 6 Thn 2014
Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh63 16-01-2014-
61.Keuangan
No: 10/PMK.011/2014
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan64 16-01-2014-
62.LHK
No: 13 Thn 2014
Unit Layanan Pengadaan Di Kementerian Lingkungan Hidup65 17-01-2014-
63.ATR-BPN
No: 15 Thn 2014
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan BPN RI66 17-01-2014-
64.ESDM
No: 02 Thn 2014
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang ESDM Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 201467 17-01-2014-
65.ESDM
No: 03 Thn 2014
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 201468 17-01-2014-
66.Kominfo
No: 1 Thn 2014
Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Troposcatter69 17-01-2014-
67.Kominfo
No: 2 Thn 2014
Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Kontak (Contact Smart Card)70 17-01-2014-
68.Kehutanan
No: P.7/Menhut-II/2014
Perubahan Kedua Permenhut No. P.44/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kemenhut71 17-01-2014-
69.Kehutanan
No: P.8/Menhut-II/2014
Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri Atau IUPHHK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi72 17-01-2014
70.Pariwisata
No: 1 Thn 2014
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata73 17-01-2014-
71.Pariwisata
No: 2 Thn 2014
Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah74 17-01-2014-
72.BNPP
No: 1 Thn 2014
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan75 17-01-2014-
73.BNPP
No: 2
Pedoman Evaluasi Dan Pengawasan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan76 17-01-2014-
74.BNPP
No: 3 Thn 2014
Pedoman Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, Dan Pemberhentian Kelompok Ahli BNPP77 17-01-2014-
75.BNPP
No: 4 Thn 2014
Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Thn 201478 17-01-2014-
76.BNPP
No: 5 Thn 2014
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Dan Prasarana Kawasan Perbatasan Thn 201479 17-01-2014-
77.Keuangan
No: 11/PMK.011/2014
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk TA 201480 17-01-2014-
78.Keuangan
No: 12/PMK.02/2014
Tata Cara Penyusunan, Pendanaan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi81 17-01-2014-
79.KP
No: 4/Permen-KP/2014
Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan Dan Perikanan82 20-01-2014-
80.Dikbud
No: 1 Thn 2014
Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kemendikbud83 20-01-2014-



[tulis] » komentar « [baca]