Berita Negara Tahun 2013 :: BKPM

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, PBI, PBPK, dan POJK (dan juga Inpres)Berita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. saat ini belum dibuat)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2013
BKPM

Tampilkan Instansi: [Semua][Pilih]
Instansi Tahun 2013
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananLANPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganPPATKLHKDalam NegeriORIBNNDikbudSKBSosialBMKGKPUBPOMBATANKominfoKesehatanBawasluPUPRKUKMBSNKPBNPPPerhubunganLKPPSetnegBapetenPariwisataKejagungKKIBPSDPDT-TransKPKBPH MigasANRIKYBPKPBNPBLIPIPermaPan-RBBKNATR-BPNKo-Kesra

cData: 11
#InstansiJudulBN Diundangkan#
01.BKPM
No: 9 Thn 2012
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota93 16-01-2013-
02.BKPM
No: 10 Thn 2012
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota94 16-01-2013-
03.BKPM
No: 11 Thn 2012
Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di BKPM95 16-01-2013-
04.BKPM
No: 12 Thn 2012
Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM96 16-01-2013-
05.BKPM
No: 1 Thn 2013
Perubahan Perka BKPM No. 7 Thn 2012 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan BKPM289 15-02-2013-
06.BKPM
No: 7 Thn 2013
Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di BKPM833 13-06-2013-
07.BKPM
No: 8 Thn 2013
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun942 17-07-2013-
08.BKPM
No: 9 Thn 2013
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota943 17-07-2013-
09.BKPM
No: 10 Thn 2013
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang944 17-07-2013-
10.BKPM
No: 11 Thn 2013
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang945 17-07-2013-
11.BKPM
No: 13 Thn 2013
Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal TA 20141531 23-12-2013-


[tulis] » komentar « [baca]