Berita Negara Tahun 2012

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2012
Tahun

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
Instansi Tahun 2012
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananLANPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganDPRPPATKLHKDalam NegeriORIBNNDikbudBWIRistekdiktiSKBSosialBMKGKPUBPOMBATANKominfoKesehatanBawasluPUPRKUKMBSNKPBNPPLuar NegeriPerhubunganLKPPPPN-BappenasKomnas HAMSetnegLPSBapetenPariwisataKejagungKKIBPSDPDT-TransDKPPKPKBPH MigasPan-RBBKNKo-Kesra

cData: 1373
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
#InstansiJudulBN Diundangkan#
81.Perdagangan
No: 48/M-DAG/
PER/12/2011
Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru81 18-01-2012
82.Perdagangan
No: 01/M-DAG/
PER/1/2012
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal82 18-01-2012-
83.Perdagangan
No: 02/M-DAG/
PER/1/2012
Ketentuan Impor Mutiara83 18-01-2012-
84.Perdagangan
No: 03/M.DAG/
PER/1/2012
Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)84 18-01-2012-
85.Pertahanan
No: 37 Thn 2011
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI85 18-01-2012-
86.Pertahanan
No: 38 Thn 2011
Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara86 18-01-2012-
87.Pertahanan
No: 39 Thn 2011
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pertahanan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI87 18-01-2012-
88.Pertahanan
No: 2 Thn 2012
Organisasi Dan Tata Kerja Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertahanan Dan TNI88 18-01-2012-
89.Sosial
No: 186 Thn 2012
Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-201491 19-01-2012-
90.Perhubungan
No: PM.4 Thn 2012
Perubahan Keenam Kepmenhub No. KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter92 19-01-2012-
91.Perhubungan
No: PM.5 Thn 2012
Perubahan Kelima Kepmenhub No. KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal93 19-01-2012-
92.Perumahan
No: 01 Thn 2012
Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Melalui Dekonsentrasi Tahun 201297 20-01-2012-
93.Perdagangan
No: 42/M-DAG/
Per/12/2011
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 201298 24-01-2012-
94.Perdagangan
No: 43/M-DAG/
Per/12/2011
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan TA 201299 24-01-2012-
95.Perdagangan
No: 46/M-DAG/
Per/12/2011
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan TA 2012100 24-01-2012 
96.Sosial
No: 01 Thn 2012
Pekerja Sosial Masyarakat101 25-01-2012
97.Sosial
No: 2 Thn 2012
Taman Anak Sejahtera102 25-01-2012
98.Sosial
No: 3 Thn 2012
Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya103 25-01-2012
99.Dalam Negeri
No: 1 Thn 2012
Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan104 26-01-2012-
100.Dalam Negeri
No: 3 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Gianyar Dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali105 26-01-2012-
101.Dalam Negeri
No: 4 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Bandung Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali106 26-01-2012-
102.Dalam Negeri
No: 7 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah109 26-01-2012-
103.Dalam Negeri
No: 8 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Pati Dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah110 26-01-2012-
104.Dalam Negeri
No: 9 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah111 26-012012-
105.Dalam Negeri
No: 10 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Kendal Dan Batas Daerah Kabupaten Wonosobo Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah112 26-01-2012-
106.Dalam Negeri
No: 11 Thn 2012
Batas Daerah Kota Tangerang Selatan Dengan Kota Tangerang Provinsi Banten113 26-01-2012-
107.Dalam Negeri
No: 12 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Bombawa Dengan Kabupaten Kolaka Dan Batas Daerah Kabupaten Bombawa Dengan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara114 26-01-2012-
108.Dalam Negeri
No: 13 Thn 2012
Monografi Desa Dan Kelurahan115 26-01-2012-
109.Dalam Negeri
No: 14 Thn 2012
Perubahan Permendagri No. 41 Thn 2009 Tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri116 26-01-2012-
110.KP
No: Per.03/Men/2012
Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Di Bidang Kelautan Dan Perikanan117 26-01-2012-
111.Perhubungan
No: PM 8 Thn 2012
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda118 26-01-2012-
112.Pertahanan
No: 40 Thn 2011
Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan119 26-01-2012-
113.BPOM
No: HK.03.1.23.12.
11.10217 Thn 2011
Obat Wajib Uji Ekivalensi120 26-01-2012-
114.BPOM
No: HK.03.1.23.12.
11.10569 Thn 2011
Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik121 26-01-2012-
115.Kesehatan
No: 1 Thn 2012
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan122 30-01-2012-
116.Kesehatan
No: 3 Thn 2012
Standar Mineral Mix123 30-01-2012-
117.Kehutanan
No: P.4/Menhut-II/2012
Perubahan Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam124 30-01-2012-
118.BSSN
No: 1 Thn 2012
Pedoman Pelaksanaan Ananlisis Beban Kerja Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara125 30-01-2012-
119.Keuangan
No: 13/PMK.05/2012
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan126 30-01-2012-
120.Keuangan
No: 14/PMK.08/2012
Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing127 30-01-2012-


[tulis] » komentar « [baca]