home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2012
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2012
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
- KP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
- Pariwisata
- Kejagung
- KKI
- BPS
- PDT
- DKPP
- KPK
- BPH Migas
- Pan-RB
- BKN
- Ko-Kesra
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 1373
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
1041.SKB
No: *04/PB/MA/IX/2012
*04/PB/P.KY/09/2012
Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
- Mahkamah Agung
- Komisi Yudisial
1055 29-10-2012
1042.BMKG
No: KEP.08 Thn 2012
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan BMKG1056 29-10-2012-
1043.Dikbud
No: 65 Thn 2012
Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan1057 29-10-2012-
1044.Dalam Negeri
No: 69 Thn 2012
Perubahan Permendagri No. 62 Thn 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota1058 29-10-2012
1045.Dalam Negeri
No: 70 Thn 2012
Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Thn 20131059 29-10-2012-
1046.Dalam Negeri
No: 71 Thn 2012
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan1060 29-10-2012-
1047.Dikbud
No: 66 Thn 2012
Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun1061 30-10-2012-
1048.Dikbud
No: 67 Thn 2012
Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura1062 30-10-2012-
1049.Dikbud
No: 68 Thn 2012
Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Fakfak1063 30-10-2012-
1050.ESDM
No: 26 Thn 2012
Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian, Dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara1064 30-10-2012-
1051.ESDM
No: 27 Thn 2012
Perubahan Permen ESDM No. 16 Thn 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak1065 30-10-2012-
1052.Perhubungan
No: PM.51 Thn 2012
Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api1066 31-10-2012-
1053.LHK
No: 18 Thn 2012
Perubahan Permen LH No. 16 Thn 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup1067 31-10-2012-
1054.LHK
No: 19 Thn 2012
Program Kampung Iklim1068 31-10-2012-
1055.Perindustrian
No: 97/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib1069 31-10-2012-
1056.Perindustrian
No: 98/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib1070 31-10-2012-
1057.Perindustrian
No: 99/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib1071 31-10-2012-
1058.Perindustrian
No: 100/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib1072 31-10-2012-
1059.Perindustrian
No: 101/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib1073 31-10-2012-
1060.Perindustrian
No: 102/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (BJ.P) Secara Wajib1074 31-10-2012-
1061.Perindustrian
No: 103/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Paduan Lapis Alumunium-Seng (BJ.LAS) Secara Wajib1075 31-10-2012-
1062.Perindustrian
No: 104/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib1076 31-10-2012-
1063.Perindustrian
No: 105/M-IND/
PER/10/2012
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib1077 31-10-2012-
1064.BNN
No: 13 Thn 2012
Persyaratan Pendidikan Dan Pelatihan Teknik Dasar Penyelidikan Dan Penyidikan Bagi Calon Penyidik Tingkat "C"1078 31-10-2012-
1065.BNN
No: 14 Thn 2012
Jabatan Struktural Tertentu Di Lingkungan BNN Yang Dapat Diduduki Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia1079 31-10-2012-
1066.Bawaslu
No: 13 Thn 2012
Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum1080 31-10-2012-
1067.Bawaslu
No: 14 Thn 2012
Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1081 31-10-2012-
1068.Perumahan
No: 30 Thn 2012
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat1082 01-11-2012-
1069.Perumahan
No: 31 Thn 2012
Pedoman Penyusutan Arsip Kementerian Perumahan Rakyat1083 01-11-2012-
1070.Kepolisian
No: 20 Thn 2012
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kepolisian Negara RI1084 02-11-2012-
1071.BWI
No: 3 Thn 2012
Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf1085 02-11-2012
1072.Pertahanan
No: 34 Thn 2012
Tataran Wewenang Bidang Administrasi Kepegawaian Kementerian Pertahanan1086 02-11-2012-
1073.KP
No: PER.21/MEN/2012
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan1087 02-11-2012-
1074.PP-PA
No: 12 Thn 2012
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2013 Kepada 10 (Sepuluh) Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah1088 02-11-2012-
1075.Perhubungan
No: PM.52 Thn 2012
Alur Pelayaran Sungai Dan Danau1089 02-11-2012-
1076.Bapeten
No: 15 Thn 2012
Unit Layanan Pengadaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir1090 05-11-2012-
1077.Perindustrian
No: 106/M-IND/
PER/10/2012
Perubahan Kedua Permenperin No. 19/ M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal1091 06-11-2012-
1078.Keuangan
No: 167/PMK.01/2012
Perubahan Kedua Permenkeu No. 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak1092 06-11-2012-
1079.Keuangan
No: 168/PMK.01/2012
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai1093 06-11-2012-
1080.Keuangan
No: 169/PMK.01/2012
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan1094 06-11-2012-



[tulis] » komentar « [baca]