Berita Negara Tahun 2011 :: Keuangan

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2011
KEUANGAN

Tampilkan Instansi: [Semua][Pilih]
Instansi Tahun 2011
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananLANPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganPPATKLHKDalam NegeriORIBNNDikbudRistekdiktiSKBSosialBMKGKPUBPOMBATANKominfoKesehatanBawasluPUPRKUKMBSNKPBNPPLuar NegeriPerhubunganLKPPPPN-BappenasKomnas HAMSetnegLPSBapeten

cData: 241
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
#InstansiJudulBN Diundangkan#
121.Keuangan
No: 123/PMK.04/2011
Perubahan Keempatbelas Kepmekeu No. 89/Kmk.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia464 01-08-2011
122.Keuangan
No: 124/PMK.09/2011
Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan465 01-08-2011-
123.Keuangan
No: 125/PMK.06/2011
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum TA 2011476 08-08-2011-
124.Keuangan
No: 126/PMK.08/2011
Perubahan Kedua Permenkeu No. 170/PMK.08/2008 Tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung499 -
125.Keuangan
No: 127/PMK.07/2011
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2012500 15-08-2011-
126.Keuangan
No: 128/PMK.011/2011
Perubahan Permenkeu No. 67/Pmk.011/2010 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar501 15-08-2011-
127.Keuangan
No: 129/PMK.08/2011
Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara502 15-08-2011-
128.Keuangan
No: 130/PMK.011/2011
Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan503 15-08-2011-
129.Keuangan
No: 136/PMK.03/2011
Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah509 19-08-2011-
130.Keuangan
No: 137/PMK.03/2011
Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah510 19-08-2011-
131.Keuangan
No: 138/PMK.05/2011
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pensiun Bulan September 2011516 22-08-2011
132.Keuangan
No: 139/PMK.011/2011
Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta518 22-08-2011-
133.Keuangan
No: 140/PMK.07/2011
Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA 2011524 23-08-2011-
134.Keuangan
No: 142/PMK.04/2011
Impor Sementara548 05-09-2011-
135.Keuangan
No: 143/PMK.04/2011
Gudang Berikat549 05-09-2011-
136.Keuangan
No: 145/PMK.05/2011
Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara552 05-09-2011-
137.Keuangan
No: 146/PMK.05/2011
Perubahan Permenkeu No. 173/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Di Sumatera553 05-09-2011-
138.Keuangan
No: 147/PMK.04/2011
Kawasan Berikat558 06-09-2011
139.Keuangan
No: 148/PMK.04/2011
Perubahan Permenkeu No. 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor559 07-09-2011-
140.Keuangan
No: 149/PMK.03/2011
Sensus Pajak Nasional573 12-09-2011-
141.Keuangan
No: 150/PMK.02/2011
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah574 12-09-2011-
142.Keuangan
No: 151/PMK.05/2011
Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri575 12-09-2011
143.Keuangan
No: 152/PMK.05/2011
Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Lainnya576 12-09-2011-
144.Keuangan
No: 153/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus TA 2010586 19-09-2011-
145.Keuangan
No: 154/PMK.06/2011
Perubahan Permenkeu No. 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina587 19-09-2011
146.Keuangan
No: 155/PMK.011/2011
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional TA 2011588 19-09-2011-
147.Keuangan
No: 156/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi TA 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan TA 2011589 19-09-2011-
148.Keuangan
No: 159/PMK.05/2011
Perubahan Keempat Permenkeu No. 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat613 04-10-2011-
149.Keuangan
No: 160/PMK.07/2011
Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus TA 2011614 04-10-2011-
150.Keuangan
No: 161/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2009 Dan TA 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan TA 2011615 04-10-2011-
151.Keuangan
No: 162/PMK.07/2011
Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru620 05-10-2011
152.Keuangan
No: 163/PMK.06/2011
Perubahan Kedua Permenkeu No. 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara630 10-10-2011-
153.Keuangan
No: 164/PMK.05/2011
Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran631 10-10-2011
154.Keuangan
No: 165/PMK.02/2011
Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2011645 17-10-2011-
155.Keuangan
No: 166/PMK.11/2011
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)657 20-10-2011-
156.Keuangan
No: 167/PMK.011/2011
Perubahan Ketiga Permenkeu No. 181/Pmk.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau700 09-11-2011-
157.Keuangan
No: 168/PMK.01/2011
Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI)702 09-11-2011-
158.Keuangan
No: 169/PMK.04/2011
Perubahan Kedua Permenkeu No. 69/PMK.04/2009 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai715 17-11-2011-
159.Keuangan
No: 170/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota TA 2011716 17-11-2011-
160.Keuangan
No: 171/PMK.011/2011
Perubahan Permenkeu No. 196/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan717 17-11-2011-


[tulis] » komentar « [baca]