Berita Negara Tahun 2011 :: Keuangan

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2011
KEUANGAN

Tampilkan Instansi: [Semua][Pilih]
Instansi Tahun 2011
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananLANPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganPPATKLHKDalam NegeriORIBNNDikbudRistekdiktiSKBSosialBMKGKPUBPOMBATANKominfoKesehatanBawasluPUPRKUKMBSNKPBNPPLuar NegeriPerhubunganLKPPPPN-BappenasKomnas HAMSetnegLPSBapeten

cData: 241
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
#InstansiJudulBN Diundangkan#
41.Keuangan
No: 41/PMK.01/2011
Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan126 04-03-2011
42.Keuangan
No: 42/PMK.07/2011
Perubahan Permenkeu No. 216/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2011128 07-03-2011-
43.Keuangan
No: 43/PMK.05/2011
Perubahan Permenkeu No. 196/PMK.05/2009 Tentang Penetapan Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara129 07-03-2011
44.Keuangan
No: 44/PMK.05/2011
Perubahan Permenkeu No. 181/PMK.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah133 09-03-2011-
45.Keuangan
No: 45/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama138 14-03-2011-
46.Keuangan
No: 46/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Kementerian Agama139 14-03-2011-
47.Keuangan
No: 47/PMK.07/2011
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil144 15-03-2011
48.Keuangan
No: 48/PMK.010/2011
Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua149 16-03-2011
49.Keuangan
No: 49/PMK.02/2011
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2011151 17-03-2011-
50.Keuangan
No: 50/PMK.01/2011
Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan155 22-03-2011-
51.Keuangan
No: 51/PMK.01/2011
Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan156 22-03-2011-
52.Keuangan
No: 52/PMK.01/2011
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan157 22-03-2011-
53.Keuangan
No: 53/PMK.01/2011
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara158 22-03-2011
54.Keuangan
No: 54/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00159 23-03-2011-
55.Keuangan
No: 55/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos tarif 7312.10.10.00160 23-03-2011-
56.Keuangan
No: 56/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng161 23-03-2011
57.Keuangan
No: 57/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat162 23-03-2011-
58.Keuangan
No: 58/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas Yang Dikelantang Dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached)163 23-03-2011-
59.Keuangan
No: 59/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama164 23-03-2011
60.Keuangan
No: 60/PMK.05/2011
Pelaksanaaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara165 23-03-2011-
61.Keuangan
No: 61/PMK.07/2011
Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah TA 2011172 28-03-2011-
62.Keuangan
No: 62/PMK.04/2011
Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara175 30-03-2011
63.Keuangan
No: 63/PMK.04/2011
Registrasi Kepabeanan176 30-03-2011-
64.Keuangan
No: 64/PMK.05/2011
Perubahan Permenkeu No. 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap177 30-03-2011-
65.Keuangan
No: 65/PMK.011/2011
Perubahan Keenam Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor182 31-03-2011-
66.Keuangan
No: 66/PMK.011/2011
Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan TA 2012183 31-03-2011
67.Keuangan
No: 67/PMK.03/2011
Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan189 04-04-2011-
68.Keuangan
No: 68/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2011197 05-04-2011-
69.Keuangan
No: 69/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2011198 05-04-2011-
70.Keuangan
No: 70/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 2011199 05-04-2011-
71.Keuangan
No: 71/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2011200 05-04-2011-
72.Keuangan
No: 72/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2011201 05-04-2011-
73.Keuangan
No: 73/PMK.07/2011
Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota TA 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota TA 2011202 05-04-2011-
74.Keuangan
No: 74/PMK.07/2011
Perubahan Permenkeu No. 244/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan TA 2011203 05-04-2011-
75.Keuangan
No: 75/PMK.05/2011
Perubahan Permenkeu No. 77/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah204 05-04-2011-
76.Keuangan
No: 76/PMK.03/2011
Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Dan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto205 05-04-2011-
77.Keuangan
No: 77/PMK.01/2011
Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta208 06-04-2011
78.Keuangan
No: 78/PMK.05/2011
Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible218 18-04-2011
79.Keuangan
No: 79/PMK.010/2011
Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil219 18-04-2011
80.Keuangan
No: 80/PMK.011/2011
Perubahan Ketujuh Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor222 18-04-2011-


[tulis] » komentar « [baca]