home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2011
KEUANGAN2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua][Pilih]
BN Tahun 2011
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
- KP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 241
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
01.Keuangan
No: 01/PMK.010/2011
Perubahan Permenkeu No 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor1 04-01-2011
02.Keuangan
No: 02/PMK.05/2011
Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama2 04-01-2011
03.Keuangan
No: 03/PMK.06/2011
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi3 05-01-2011
04.Keuangan
No: 04/PMK.07/2011
Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah9 10-01-2011
05.Keuangan
No: 05/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 201110 10-01-2011
06.Keuangan
No: 06/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2007, TA 2008, Dan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN Thn Anggaran 201111 10-01-2011
07.Keuangan
No: 07/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2007, TA 2008, Dan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 201112 10-01-2011
08.Keuangan
No: 08/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2006, TA 2007, Dan TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 201113 10-01-2011-
09.Keuangan
No: 09/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 201114 10-01-2011-
10.Keuangan
No: 10/PMK.05/2011
Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri TA 2010 Sebagai Anggaran Belanja TA 201115 10-01-2011
11.Keuangan
No: 11/PMK.010/2011
Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah17 12-01-2011
12.Keuangan
No: 12/PMK.03/2011
Perubahan Permenkeu No. 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga25 19-01-2011
13.Keuangan
No: 13/PMK.011/2011
Perubahan Kelima Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor32 24-01-2011
14.Keuangan
No: 14/PMK.03/2011
Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap33 24-01-2011
15.Keuangan
No: 15/PMK.011/2011
Perubahan Ketiga Kepmenkeu No. 580/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya34 24-01-2011
16.Keuangan
No: 16/PMK.03/2011
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak35 24-01-2011
17.Keuangan
No: 17/PMK.03/2011
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan36 24-01-2011
18.Keuangan
No: 18/PMK.03/2011
Perubahan Permenkeu No. 76/PMK-03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri37 24-01-2011
19.Keuangan
No: 19/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 201157 04-02-2011
20.Keuangan
No: 20/PMK.05/2011
Perubahan Permenkeu No. 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dan Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah58 04-02-2011
21.Keuangan
No: 21/PMK.010/2011
Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan61 07-02-2011
22.Keuangan
No: 22/PMK.011/2011
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk TA 201162 07-02-2011-
23.Keuangan
No: 23/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia63 07-02-2011
24.Keuangan
No: 24/PMK.04/2011
Tata cara Penagihan Di Bidang Cukai64 07-02-2011
25.Keuangan
No: 25/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah TA 201170 11-02-2011
26.Keuangan
No: 26/PMK.011/2011
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Tahun Anggaran 201172 14-02-2011
27.Keuangan
No: 27/PMK.011/2011
Perubahan Kelima Atas Kepmenkeu No. 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan94 24-02-2011
28.Keuangan
No: 28/PMK.011/2011
Perubahan Permenkeu No. 163/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum95 24-02-2011
29.Keuangan
No: 29/PMK.011/2011
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Dalam Negeri Untuk TA 2011108 28-02-2011-
30.Keuangan
No: 30/PMK.03/2011
Perubahan Permenkeu No. 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai109 28-02-2011-
31.Keuangan
No: 31/PMK.03/2011
Perubahan Kedua Permenkeu No. 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai110 28-02-2011
32.Keuangan
No: 32/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea111 28-02-2011-
33.Keuangan
No: 33/PMK.07/2011
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011112 28-02-2011
34.Keuangan
No: 34/PMK.08/2011
Perubahan Ketiga Permenkeu No. 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional113 28-02-2011-
35.Keuangan
No: 35/PMK.02/2011
Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggung Jawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT ASKES (Persero)114 28-02-2011-
36.Keuangan
No: 36/PMK.02/2011
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu115 28-02-2011
37.Keuangan
No: 37/PMK.02/2011
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung116 28-02-2011
38.Keuangan
No: 38/PMK.02/2011
Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 Pada TA 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada TA 2011 Yang Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010121 02-03-2011-
39.Keuangan
No: 39/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2011122 02-03-2011-
40.Keuangan
No: 40/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2011123 02-03-2011-

Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]


[tulis] » komentar « [baca]