home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2011
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2011
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
- KP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 918
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
881.ESDM
No: 20 Thn 2011
Perubahan Kedua Kepmen ESDM No. 1273 K/30/MEM/2002 Tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan922 28-12-2011-
882.BPOM
No: HK.03.1.23.12.
11.10051 Thn 2011
Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika923 28-12-2011-
883.BPOM
No: HK.03.1.23.12.
11.10052 Thn 2011
Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika924 28-12-2011-
884.BNN
No: 13 Thn 2011
Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan BNN925 28-12-2011-
885.Dalam Negeri
No: 65 Thn 2011
Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah926 28-12-2011-
886.Dalam Negeri
No: 67 Thn 2011
Perubahan Permendagri No. 15 Thn 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah927 28-12-2011
887.Perhubungan
No: PM 101 Thn 2011
Pedoman Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan928 28-12-2011-
888.PPATK
No: PER-12/1.021/
PPATK/09/2011
Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya929 28-12-2011-
889.BKPM
No: 13 Thn 2011
Perubahan Perka BKPM No. 6 Thn 2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal930 28-12-2011-
890.BKPM
No: 14 Thn 2011
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota931 28-12-2011-
891.LHK
No: 15 Thn 2011
Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup932 28-12-2011-
892.LHK
No: 16 Thn 2011
Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga933 28-12-2011-
893.Dalam Negeri
No: 66 Thn 2011
Kode Data Dan Tata Wilayah934 28-12-2011-
894.Keuangan
No: 246/PMK.01/2011
Mekanisme Penetapan, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pegawai Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan935 28-12-2011-
895.Keuangan
No: 247/PMK.01/2011
Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai936 28-12-2011-
896.Keuangan
No: 248/PMK.06/2011
Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan937 28-12-2011-
897.Keuangan
No: 249/PMK.02/2011
Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga938 28-12-2011-
898.Keuangan
No: 250/PMK.06/2011
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Diundangkan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga939 28-12-2011-
899.Keuangan
No: 251/PMK.01/2011
Perpanjangan Waktu Peralihan Penerapan Organisasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP)940 28-12-2011-
900.Keuangan
No: 252/PMK.01/2011
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan941 28-12-2011-
901.Keuangan
No: 253/PMK.04/2011
Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah , Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor942 28-12-2011-
902.Keuangan
No: 254/PMK.04/2011
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor943 28-12-2011-
903.Keuangan
No: 255/PMK.04/2011
Perubahan Permenkeu No. 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat944 28-12-2011
904.Keuangan
No: 256/PMK.011/2011
Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi945 28-12-2011
905.Keuangan
No: 257/PMK.011/2011
Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest946 28-12-2011-
906.Keuangan
No: 258/PMK.011/2011
Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi947 28-12-2011
907.Kesehatan
No: 2556/MENKES/
PER/XII/2011
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan948 28-12-2011-
908.Pertahanan
No: 31 Thn 2011
Ketentuan Tugas Belajar Di Perguruan Tinggi Di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan Dan TNI Bagi Anggota TNI Dan Pegawai Negeri Sipil949 28-12-2011-
909.Setneg
No: 19 Thn 2011
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah950 28-12-2011
910.LPS
No: 2/PLPS/2011
Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan951 28-12-2011-
911.LPS
No: 3/PLPS/2011
Perubahan Kedua Peraturan LPS No. 4/PLPS/2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik952 28-12-2011-
912.PUPR
No: 20/PRT/M/2011
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota953 28-12-2011-
913.Hukum Dan HAM
No: M.HH-172.PL.
02.03 Thn 2011
Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia954 28-12-2011-
914.KP
No: PER.50/MEN/2011
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012955 28-12-2011-
915.KP
No: PER.51/MEN/2011
Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan956 28-12-2011-
916.KP
No: PER.52/MEN/2011
Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan957 28-12-2011-
917.Perindustrian
No: 98/M-IND/
PER/12/2011
Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Menengah958 28-12-2011-
918.Hukum Dan HAM
No: M.HH-11.OT.
01.01 Thn 2011
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang959 28-12-2011-



[tulis] » komentar « [baca]