home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
KEUANGAN2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua][Pilih]
BN Tahun 2010
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristekdikti
- SKB
- KIP
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 259
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
01.Keuangan
No: 01/PMK.01/2010
Pencabutan Kepmenkeu No. 406/KMK.06/ 2004 Tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas5 08-01-2010
02.Keuangan
No: 02/PMK.03/2010
Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto6 08-01-2010
03.Keuangan
No: 03/PMK.05/2010
Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah7 08-01-2010
04.Keuangan
No: 04/PMK.06/2010
Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara8 08-01-2010
05.Keuangan
No: 05/PMK.05/2010
Perubahan Permenkeu No. 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja9 08-01-2010
06.Keuangan
No: 06/PMK.07/2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 201011 11-01-2010
07.Keuangan
No: 07/PMK.011/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk TA 201017 18-01-2010
08.Keuangan
No: 8/PMK.05/2010
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Bendahara Umum Negara25 25-01-2010
09.Keuangan
No: 9/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 212/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 200926 25-01-2010
10.Keuangan
No: 10/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 203/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 200927 25-01-2010
11.Keuangan
No: 11/PMK.07/2010
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah28 25-01-2010
12.Keuangan
No: 12/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 201029 25-01-2010
13.Keuangan
No: 13/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 201030 25-01-2010
14.Keuangan
No: 14/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 201031 25-01-2010
15.Keuangan
No: 15/PMK.03/2010
Perubahan Permenkeu No. 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan32 25-01-2010
16.Keuangan
No: 16/PMK.03/2010
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus33 25-01-2010
17.Keuangan
No: 17/PMK.03/2010
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi34 25-01-2010
18.Keuangan
No: 18/PMK.03/2010
Penerapan Prinsip Dasar Penyeleggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah35 25-01-2010
19.Keuangan
No: 19/PMK.01/2010
Tenaga Pengkaji Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan36 25-01-2010
20.Keuangan
No: 20/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 201037 25-01-2010
21.Keuangan
No: 21/PMK.05/2010
Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan45 28-01-2010
22.Keuangan
No: 22/PMK.05/2010
Perubahan Kedua Permenkeu No. 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat46 28-01-2010
23.Keuangan
No: 23/PMK.06/2010
Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia47 28-01-2010
24.Keuangan
No: 24/PMK.011/2010
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk TA 201050 29-01-2010
25.Keuangan
No: 25/PMK.011/2010
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk TA 201053 29-01-2010
26.Keuangan
No: 26/PMK.011/2010
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper54 01-02-2010
27.Keuangan
No: 27/PMK.05/2010
Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri TA 2009 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Anggaran 201055 01-02-2010
28.Keuangan
No: 28/PMK.05/2010
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Penerusan Pinjaman70 04-02-2010
29.Keuangan
No: 29/PMK.06/2010
Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara71 04-02-2010
30.Keuangan
No: 30/PMK.010/2010
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank77 09-02-2010
31.Keuangan
No: 31/PMK.11/2010
Perubahan Permenkeu No. 96/PMK.11/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara RI Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi83 09-02-2010
32.Keuangan
No: 32/PMK.05/2010
Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account84 12-02-2010
33.Keuangan
No: 33/PMK.08/2010
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah85 12-02-2010
34.Keuangan
No: 34/PMK.02/2010
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Deviden Dan Sisa Surplus Bank Indonesia86 12-02-2010
35.Keuangan
No: 35/PMK.02/2010
Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik TA 201087 12-02-2010
36.Keuangan
No: 36/PMK.10/2010
Perubahan Kepmenkeu No. 513/KMK.06/2002 Tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan88 12-02-2010
37.Keuangan
No: 37/PMK.10/2010
Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan89 12-02-2010
38.Keuangan
No: 38/PMK.03/2010
Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak94 18-02-2010
39.Keuangan
No: 39/PMK.03/2010
Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri95 22-02-2010
40.Keuangan
No: 40/PMK.03/2010
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean96 22-02-2010

Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]


[tulis] » komentar « [baca]