home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2010
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristekdikti
- SKB
- KIP
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 740
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
161.Dalam Negeri
No: 26 Thn 2010
Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja161 31-03-2010
162.Dalam Negeri
No: 27 Thn 2010
Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja162 31-03-2010
163.Kehutanan
No: P.13/Menhut-II/2010
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan163 31-03-2010
164.Kehutanan
No: P.14/Menhut-II/2010
Perubahan Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa164 31-03-2010
165.BKPM
No: 5 Thn 2010
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun165 31-03-2010-
166.BKPM
No: 6 Thn 2010
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun166 31-03-2010-
167.Keuangan
No: 77/PMK.06/2010
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah167 05-04-2010-
168.Keuangan
No: 78/PMK.03/2010
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak168 05-04-2010-
169.Keuangan
No: 79/PMK.03/2010
Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu169 05-04-2010-
170.Keuangan
No: 80/PMK.03/2010
Perubahan Permenkeu No. 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak,Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,Dan Tata Cara Pembayaran,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak,Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak170 05-04-2010-
171.Keuangan
No: 81/PMK.03/2010
Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduk171 05-04-2010-
172.Dikbud
No: 2 Thn 2010
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014172 05-04-2010-
173.BKPM
No: 7 Thn 2010
Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal173 05-04-2010-
174.Keuangan
No: 82/PMK.11/2010
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu174 07-04-2010-
175.PP-PA
No: 03
Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui175 08-04-2010
176.Perindustrian
No: 44/M-IND/
PER/4/2010
Perubahan Kedua Permen Perindustrian No. 91/M-IND/PER/11/2008 Tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula176 08-04-2010-
177.ORI
No: 1/ORI-Sekjen-
PR/IV/2010
Organisasi Dan Tata Kerja SetJen Ombudsman RI177 08-04-2010-
178.Pertanian
No: 30/Permentan/
OT.140/3/2010
Pelarangan Pemasukan Komoditas Pertanian Tertentu Dari Negara Korea Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan RI178 08-04-2010-
179.Kehutanan
No: P.15/Menhut-II/2010
Perubahan Permenhut No. P.13/Menhut-II/2009 Tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi179 08-04-2010-
180.Kehutanan
No: P.16/Menhut-II/2010
Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan180 08-04-2010-
181.Kehutanan
No: P.17/Menhut-II/2010
Pemohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Baru181 08-04-2010-
182.Kehutanan
No: P.18/Menhut-II/2010
Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu182 08-04-2010-
183.Kehutanan
No: P.19/Menhut-II/2010
Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru183 08-04-2010-
184.Lemsaneg
No: 8 Thn 2010
Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi Dan Sertifikasi Diklat Sandi Di Lingkungan Instansi Pemerintah184 08-04-2010-
185.Lemsaneg
No: 9 Thn 2010
Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi185 08-04-2010-
186.Lemsaneg
No: 10 Thn 2010
Standar Tempat Kegiatan Sandi186 08-04-2010-
187.Keuangan
No: 83/PMK.03/2010
Perubahan Permenkeu No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak187 13-04-2010
188.Keuangan
No: 84/PMK.03/2010
Perubahan Permenkeu No. 189/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak188 13-04-2010
189.Keuangan
No: 85/PMK.03/2010
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus189 13-04-2010-
190.Dalam Negeri
No: 29 Thn 2010
Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tengah190 13-04-2010-
191.Ristekdikti
No: 01/M/PER/
IV/2010
Kriteria, Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar USD 0,00 (Nol Dolar Amerika) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi Yang Berasal Dari Perizinan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing191 15-04-2010-
192.Ristekdikti
No: 02/M/PER/
IV/2010
Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi Yang Berasal Dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi192 15-04-2010-
193.Dalam Negeri
No: 30 Thn 2010
Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut193 15-04-2010-
194.Dalam Negeri
No: 31 Thn 2010
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pengelola Perbatasan194 15-04-2010
195.Perindustrian
No: 48/M-IND/
PER/4/2010
Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan195 19-04-2010
196.Keuangan
No: 86/PMK.01/2010
Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan196 21-04-2010info
197.Keuangan
No: 87/PMK.01/2010
Pemberian Peringatan Tertulis Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan197 21-04-2010
198.Keuangan
No: 88/PMK.11/2010
Perubahan Ketiga Permenkeu No. 110/PMK.10/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor198 21-04-2010-
199.Keuangan
No: 89/PMK.07/2010
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah199 21-04-2010info
200.Keuangan
No: 90/PMK.08/2010
Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri200 21-04-2010-



[tulis] » komentar « [baca]