home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2010
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristekdikti
- SKB
- KIP
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 740
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
121.Perindustrian
No: 30/M-IND/PER/
3/2010
Perubahan Kedua Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2008 Tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil121 08-03-2010
122.Pertanian
No: 26/Permentan/
OT.140/3/2010
Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian122 08-03-2010
123.Keuangan
No: 57/PMK.03/2010
Perubahan Permenkeu No. 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto123 09-03-2010
124.Keuangan
No: 58/PMK.05/2010
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/PPT Enjiniring Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi124 09-03-2010-
125.Keuangan
No: 59/PMK.09/2010
Kebijakan Pengawasan Intern Kemenkeu Tahun 2010125 09-03-2010-
126.Keuangan
No: 60/PMK.06/2010
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara126 10-03-2010
127.Keuangan
No: 61/PMK.07/2010
Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan TA 2011127 10-03-2010-
128.LPSK
No: 3 Thn 2010
Penyelenggaraan Rapat128 10-03-2010-
129.LPSK
No: 4 Thn 2010
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Dan Pelanggaran Disiplin Berat129 10-03-2010
130.LPSK
No: 5 Thn 2010
Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban130 10-03-2010
131.Dalam Negeri
No: 24 Thn 2010
Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota131 10-03-2010 
132.Kepolisian
No: 7 Thn 2010
Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara RI132 10-03-2010-
133.Kepolisian
No: 8 Thn 2010
Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara133 10-03-2010
134.Perindustrian
No: 35/M-IND/PER/
3/2010
Pedoman Teknis Kawasan Industri134 15-03-2010
135.Keuangan
No: 62/PMK.11/2010
Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol135 17-03-2010-
136.Lemsaneg
No: 5 Thn 2010
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Operator Transmisi Sandi136 17-03-2010-
137.Lemsaneg
No: 6 Thn 2010
Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Sandi137 17-03-2010-
138.Lemsaneg
No: 7 Thn 2010
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman138 17-03-2010-
139.Keuangan
No: 63/PMK.05/2010
Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah139 18-03-2010
140.Keuangan
No: 64/PMK.06/2010
Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan140 18-03-2010
141.Keuangan
No: 65/PMK.03/2010
Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan141 18-03-2010
142.Keuangan
No: 66/PMK.07/2010
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA 2010142 19-03-2010
143.Keuangan
No: 67/PMK.07/2010
Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar143 22-03-2010
144.Perindustrian
No: 37/M-IND/
PER/3/2010
Perubahan Permen Perindustrian No. 19/M-IND/PER/2/2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib144 22-03-2010
145.Naker
No: PER.05/Men/III/2010
Bantuan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja145 23-03-2010
146.Keuangan
No: 68/PMK.03/2010
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai146 23-03-2010
147.Keuangan
No: 69/PMK.02/2010
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2010147 23-03-2010-
148.Agama
No: 2 Thn 2010
Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara148 25-03-2010-
149.Agama
No: 3 Thn 2010
Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara149 25-03-2010-
150.Agama
No: 4 Thn 2010
Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah Dan Kantor Kementerian Agama Sumba Di Provinsi Nusa Tenggara Timur150 25-03-2010-
151.Kepolisian
No: 9 Thn 2010
Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI151 25-03-2010
152.Perindustrian
No: 42/M-IND/
PER/3/2010
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib152 30-03-2010-
153.Keuangan
No: 70/PMK.03/2010
Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai153 31-03-2010-
154.Keuangan
No: 71/PMK.03/2010
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak154 31-03-2010-
155.Keuangan
No: 72/PMK.03/2010
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah155 31-03-2010-
156.Keuangan
No: 73/PMK.03/2010
Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya156 31-03-2010-
157.Keuangan
No: 74/PMK.03/2010
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu157 31-03-2010-
158.Keuangan
No: 75/PMK.03/2010
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak158 31-03-2010
159.Keuangan
No: 76/PMK.03/2010
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri159 31-03-2010
160.Perumahan
No: 5 Thn 2010
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)160 31-03-2010-



[tulis] » komentar « [baca]