Berita Negara Tahun 2010

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
Tahun

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
Instansi Tahun 2010
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananLANPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganDPRPPATKLHKDalam NegeriORIBNNDikbudBWIRistekdiktiSKBKIPBMKGKPUBPOMBATANKominfoKesehatanBawasluPUPRKUKMBSN

cData: 740
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
#InstansiJudulBN Diundangkan#
81.Pertanian
No: 20/Permentan/
OT.140/2/2010
Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian81 09-02-2010
82.Pertanian
No: 21/Permentan/
OT.140/2/2010
Pemasukan Hewan Bagi Dan Produknya Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan RI82 09-02-2010
83.Keuangan
No: 31/PMK.11/2010
Perubahan Permenkeu No. 96/PMK.11/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara RI Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi83 09-02-2010
84.Keuangan
No: 32/PMK.05/2010
Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account84 12-02-2010
85.Keuangan
No: 33/PMK.08/2010
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah85 12-02-2010
86.Keuangan
No: 34/PMK.02/2010
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Deviden Dan Sisa Surplus Bank Indonesia86 12-02-2010
87.Keuangan
No: 35/PMK.02/2010
Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik TA 201087 12-02-2010
88.Keuangan
No: 36/PMK.10/2010
Perubahan Kepmenkeu No. 513/KMK.06/2002 Tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan88 12-02-2010
89.Keuangan
No: 37/PMK.10/2010
Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan89 12-02-2010
90.BKPM
No: 2 Thn 2010
Indikator Kinerja Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal90 15-02-2010
91.Kehutanan
No: P.11/Menhut-
II/2010
Perubahan Ketiga Permenhut No. P.49/menhut-II/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Provinsi91 15-02-2010
92.Perindustrian
No: 24/M-IND/PER/
2/2010
Pencantuman Logo Tara Pangan Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik92 16-02-2010
93.Hukum Dan HAM
No: M.HH.01
AH.02.12
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata93 16-02-2010
94.Keuangan
No: 38/PMK.03/2010
Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak94 18-02-2010
95.Keuangan
No: 39/PMK.03/2010
Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri95 22-02-2010
96.Keuangan
No: 40/PMK.03/2010
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean96 22-02-2010
97.Keuangan
No: 41/PMK.09/2010
Standar Reviu Atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga97 23-02-2010
98.Perindustrian
No: 26/M-IND/
PER/2/2010
Pemberian Bantuan Peralatan Dan Atau Mesin98 23-02-2010
99.Perindustrian
No: 27/M-IND/
PER/2/2010
Perubahan Permen Perindustrian No. 95/M-IND/PER/11/2008 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) Secara Wajib99 23-02-2010
100.Kehutanan
No: P.12/Menhut-
II/2010
Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi100 23-02-2010
101.Keuangan
No: 42/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol101 24-02-2010
102.Keuangan
No: 43/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk TA 2010102 24-02-2010
103.Keuangan
No: 44/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang103 24-02-2010
104.Keuangan
No: 45/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk TA 2010104 24-02-2010
105.Keuangan
No: 46/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik Dan Karung Plastik Untuk TA 2010105 24-02-2010
106.Keuangan
No: 47/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk TA 2010106 24-02-2010
107.Keuangan
No: 48/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) Untuk TA 2010107 24-02-2010
108.Keuangan
No: 49/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk TA 2010108 24-02-2010
109.Keuangan
No: 50/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk TA 2010109 24-02-2010
110.Keuangan
No: 51/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk TA 2010110 24-02-2010
111.Keuangan
No: 52/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk TA 2010111 24-02-2010
112.Keuangan
No: 53/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk TA 2010112 24-02-2010
113.Keuangan
No: 54/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk TA 2010113 24-02-2010
114.Keuangan
No: 55/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk TA 2010114 24-02-2010
115.Perumahan
No: 03/PERMEN/
M/2010
Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi115 24-02-2010
116.Perumahan
No: 04/PERMEN/
M/2010
Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010116 24-02-2010
117.Kepolisian
No: 5 Thn 2010
Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara RI117 24-02-2010
118.Kepolisian
No: 6 Thn 2010
Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil118 24-02-2010
119.Pertahanan
No: 2 Thn 2010
Kebijakan Pertahanan Negara Tentang Minimum Essential Force Komponen Utama119 02-03-2010-
120.Keuangan
No: 56/PMK.02/2010
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah120 02-03-2010


[tulis] » komentar « [baca]