home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2010
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristekdikti
- SKB
- KIP
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 740
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
81.Pertanian
No: 20/Permentan/
OT.140/2/2010
Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian81 09-02-2010
82.Pertanian
No: 21/Permentan/
OT.140/2/2010
Pemasukan Hewan Bagi Dan Produknya Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan RI82 09-02-2010
83.Keuangan
No: 31/PMK.11/2010
Perubahan Permenkeu No. 96/PMK.11/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara RI Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi83 09-02-2010
84.Keuangan
No: 32/PMK.05/2010
Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account84 12-02-2010
85.Keuangan
No: 33/PMK.08/2010
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah85 12-02-2010
86.Keuangan
No: 34/PMK.02/2010
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Deviden Dan Sisa Surplus Bank Indonesia86 12-02-2010
87.Keuangan
No: 35/PMK.02/2010
Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik TA 201087 12-02-2010
88.Keuangan
No: 36/PMK.10/2010
Perubahan Kepmenkeu No. 513/KMK.06/2002 Tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan88 12-02-2010
89.Keuangan
No: 37/PMK.10/2010
Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan89 12-02-2010
90.BKPM
No: 2 Thn 2010
Indikator Kinerja Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal90 15-02-2010
91.Kehutanan
No: P.11/Menhut-
II/2010
Perubahan Ketiga Permenhut No. P.49/menhut-II/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Provinsi91 15-02-2010
92.Perindustrian
No: 24/M-IND/PER/
2/2010
Pencantuman Logo Tara Pangan Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik92 16-02-2010
93.Hukum Dan HAM
No: M.HH.01
AH.02.12
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata93 16-02-2010
94.Keuangan
No: 38/PMK.03/2010
Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak94 18-02-2010
95.Keuangan
No: 39/PMK.03/2010
Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri95 22-02-2010
96.Keuangan
No: 40/PMK.03/2010
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean96 22-02-2010
97.Keuangan
No: 41/PMK.09/2010
Standar Reviu Atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga97 23-02-2010
98.Perindustrian
No: 26/M-IND/
PER/2/2010
Pemberian Bantuan Peralatan Dan Atau Mesin98 23-02-2010
99.Perindustrian
No: 27/M-IND/
PER/2/2010
Perubahan Permen Perindustrian No. 95/M-IND/PER/11/2008 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) Secara Wajib99 23-02-2010
100.Kehutanan
No: P.12/Menhut-
II/2010
Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi100 23-02-2010
101.Keuangan
No: 42/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol101 24-02-2010
102.Keuangan
No: 43/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk TA 2010102 24-02-2010
103.Keuangan
No: 44/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang103 24-02-2010
104.Keuangan
No: 45/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk TA 2010104 24-02-2010
105.Keuangan
No: 46/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik Dan Karung Plastik Untuk TA 2010105 24-02-2010
106.Keuangan
No: 47/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk TA 2010106 24-02-2010
107.Keuangan
No: 48/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) Untuk TA 2010107 24-02-2010
108.Keuangan
No: 49/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk TA 2010108 24-02-2010
109.Keuangan
No: 50/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk TA 2010109 24-02-2010
110.Keuangan
No: 51/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk TA 2010110 24-02-2010
111.Keuangan
No: 52/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk TA 2010111 24-02-2010
112.Keuangan
No: 53/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk TA 2010112 24-02-2010
113.Keuangan
No: 54/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk TA 2010113 24-02-2010
114.Keuangan
No: 55/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk TA 2010114 24-02-2010
115.Perumahan
No: 03/PERMEN/
M/2010
Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi115 24-02-2010
116.Perumahan
No: 04/PERMEN/
M/2010
Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010116 24-02-2010
117.Kepolisian
No: 5 Thn 2010
Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara RI117 24-02-2010
118.Kepolisian
No: 6 Thn 2010
Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil118 24-02-2010
119.Pertahanan
No: 2 Thn 2010
Kebijakan Pertahanan Negara Tentang Minimum Essential Force Komponen Utama119 02-03-2010-
120.Keuangan
No: 56/PMK.02/2010
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah120 02-03-2010



[tulis] » komentar « [baca]