home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2010
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristekdikti
- SKB
- KIP
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 740
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
601.Keuangan
No: 222/PMK.07/2010
Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota TA 2010610 17-12-2010-
602.Keuangan
No: 223/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 207/PMK.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah TA 2010611 17-12-2010-
603.Keuangan
No: 224/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 206/PMK.07/2009 Tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Dan Kabupaten/Kota TA 2010612 17-12-2010-
604.Keuangan
No: 225/PMK.07/2010
Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi TA 2004 Dan TA 2005613 17-12-2010-
605.Keuangan
No: 226/PMK.011/2010
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk TA 2010614 17-12-2010-
606.PP-PA
No: 25 Thn 2010
Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi615 17-12-2010-
607.PP-PA
No: 17 Thn 2010
Panduan Perencanaan penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perdagangan616 17-12-2010-
608.PP-PA
No: 27 Thn 2010
Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Politik Pada Pemilihan Umum617 17-12-2010-
609.Pertahanan
No: 19 Thn 2010
Perubahan Permenhan No. 39 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia618 17-12-2010
610.Perdagangan
No: 13.1/M-DAG/
PER/3/2010
Perubahan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) Di Luar Negeri619 17-12-2010-
611.Perdagangan
No: 16/M-DAG/
PER/3/2010
Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty Paid)620 17-12-2010-
612.Perdagangan
No: 23/M-DAG/
PER/5/2010
Perubahan Kedua Permendag No. 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu621 17-12-2010-
613.Perdagangan
No: 27/M-DAG/
PER/6/2010
Pencabutan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendag No. 57/M-DAG/PER/10/2009622 17-12-2010-
614.Perdagangan
No: 37/M-DAG/
PER/9/2010
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 2011623 17-12-2010-
615.Perdagangan
No: 38/M-DAG/
PER/10/2010
Perubahan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon624 17-12-2010-
616.Perdagangan
No: 39/M-DAG/
PER/10/2010
Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen625 17-12-2010-
617.Perdagangan
No: 43/M-DAG/
PER/11/2010
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan626 17-12-2010-
618.Perdagangan
No: 44/M-DAG/
PER/11/2010
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengawasan Mutu Barang Di Lingkungan Kementerian Perdagangan627 17-12-2010-
619.Perdagangan
No: 45/M-DAG/
PER/11/2010
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan628 17-12-2010-
620.Perdagangan
No: 47/M-DAG/
PER/12/2010
Tanda Tera Tahun 2011629 17-12-2010
621.Perdagangan
No: 48/M-DAG/
PER/12/2010
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian630 17-12-2010-
622.Keuangan
No: 227/PMK.011/2010
Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah631 20-12-2010-
623.Keuangan
No: 228/PMK.05/2010
Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah632 20-12-2010-
624.Keuangan
No: 229/PMK.07/2010
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 2011633 20-12-2010-
625.Keuangan
No: 230/PMK.07/2010
Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat TA 2011634 20-12-2010-
626.Keuangan
No: 231/PMK.07/2010
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2011635 20-12-2010-
627.Keuangan
No: 232/PMK.07/2010
Perubahan Kedua Permenkeu No. 06/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Panas Bumi TA 2011636 20-12-2010-
628.Keuangan
No: 233/PMK.07/2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum TA 2010637 20-12-2010-
629.Keuangan
No: 234/PMK.07/2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2010638 20-12-2010-
630.Keuangan
No: 235/PMK.07/2010
Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2010639 20-12-2010-
631.Keuangan
No: 236/PMK.07/2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 2010640 20-12-2010-
632.Keuangan
No: 237/PMK.04/2010
Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara641 20-12-2010-
633.PPATK
No: PER-07/1.02/
PPATK/12/10
Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan642 21-12-2010-
634.Keuangan
No: 238/PMK.05/2010
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan643 21-12-2010-
635.Keuangan
No: 239/PMK.011/2010
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk TA 2010644 21-12-2010-
636.Keuangan
No: 240/PMK.011/2010
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)645 21-12-2010-
637.Keuangan
No: 241/PMK.011/2010
Perubahan Keempat Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor646 22-12-2010-
638.BSN
No: 135/PER/BSN/12/2010
Sistem Standardisasi Nasional647 22-12-2010-
639.Dalam Negeri
No: 60 Thn 2010
Perubahan Permendagri 39-2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri648 22-12-2010-
640.Keuangan
No: 242/PMK.07/2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2010649 23-12-2010-



[tulis] » komentar « [baca]