home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2010
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristekdikti
- SKB
- KIP
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 740
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
561.Keuangan
No: 205/PMK.11/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner)569 24-11-2010-
562.PP-PA
No: 22 Thn 2010
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang570 25-11-2010-
563.Kepolisian
No: 27 Thn 2010
Pembentukan Tutor Dan Trainer Of Trainers Manajemen Training Di Lingkungan Kepolisian Negara RI571 25-11-2010-
564.Perindustrian
No: 120/M-IND/PER/11/2010
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O Dan L Secara Wajib572 25-11-2010-
565.Keuangan
No: 206/PMK.05/2010
Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih573 29-1-2010-
566.Keuangan
No: 207/PMK.06/2010
Perubahan Permenkeu No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia574 29-11-2010
567.Keuangan
No: 208/PMK.05/2010
Tarif Layanan Badan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan575 29-11-2010-
568.Keuangan
No: 209/PMK.07/2010
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 2010576 29-11-2010-
569.Keuangan
No: 210/PMK.07/2010
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota TA 2010577 29-11-2010-
570.Keuangan
No: 211/PMK.07/2010
Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2010578 29-11-2010-
571.Keuangan
No: 212/PMK.07/2010
Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2010579 29-11-2010-
572.SKB
No: *213/PMK.07/2010
*58 Thn 2010
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
- Menkeu
- Mendagri
581 30-11-2010
573.LHK
No: 19 Thn 2010
Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi582 30-11-2010
574.Perindustrian
No: 122/M-IND/
PER/11/2010
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib583 01-12-2010-
575.Perindustrian
No: 123/M-IND/
PER/11/2010
Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Serta Industri Alas Kaki584 01-12-2010
576.Kesehatan
No: 1144/MENKES/
PER/
VIII/2010
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan585 01-12-2010-
577.Keuangan
No: 214/PMK.011/2010
Perubahan Permenkeu No. 47/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk TA 2010586 02-12-2010-
578.PUPR
No: 14/PRT/M/2010
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang587 02-12-2010-
579.KIP
No: 2 Thn 2010
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik588 02-12-2010-
580.Keuangan
No: 215/PMK.02/2010
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Minyak, Bahan Bakar Nabati Dan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi TA 2010589 03-12-2010-
581.Keuangan
No: 216/PMK.07/2010
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2011590 03-12-2010-
582.Keuangan
No: 217/PMK.04/2010
Keberatan Di Bidang Kepabeanan591 03-12-2010
583.Agama
No: 10 Thn 2010
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama592 03-12-2010-
584.Keuangan
No: 218/PMK.02/2010
Tata Cara Penghitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero)593 08-12-2010-
585.Dalam Negeri
No: 59 Thn 2010
Perubahan Permendagri No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah594 08-12-2010
586.Kehutanan
No: P.48/Menhut-II/2010
Pengusaha Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam595 08-12-2010-
587.Agama
No: 16 Thn 2010
Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah596 08-12-2010
588.Keuangan
No: 219/PMK.04/2010
Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator597 13-12-2010-
589.BPOM
No: HK.03.1.23.12.
10.11983 Thn 2010
Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika598 13-12-2010
590.ESDM
No: 19 Thn 2010
Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi599 13-12-2010-
591.Pertanian
No: 45/Permentan/
OT.140/7/2010
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian600 13-12-2010-
592.PP-PA
No: 23 Thn 2010
Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat601 14-12-2010-
593.PP-PA
No: 24 Thn 2010
Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender602 14-12-2010-
594.ORI
No: 4 Thn 2010
Organisasi Dan Tata Kerja Di Lingkungan Ombudsman603 14-12-2010-
595.ORI
No: 5 Thn 2010
Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman604 14-12-2010
596.Keuangan
No: 220/PMK.05/2010
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol605 15-12-2010-
597.PUPR
No: 15/PRT/M/2010
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur606 15-12-2010-
598.Keuangan
No: 221/PMK.011/2010
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)607 16-12-2010-
599.BPOM
No: HK.03.1.23.12.10.
12123 Thn 2010
Pedoman Dokumen Informasi Produk608 17-12-2010
600.Perindustrian
No: 129/M-IND/
PER/12/2010
Perubahan Permenin No. 85/M-IND/PER/11/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib609 17-12-2010-



[tulis] » komentar « [baca]