Berita Negara Tahun 2010

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2010
Tahun

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
Instansi Tahun 2010
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananLANPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganDPRPPATKLHKDalam NegeriORIBNNDikbudBWIRistekdiktiSKBKIPBMKGKPUBPOMBATANKominfoKesehatanBawasluPUPRKUKMBSN

cData: 740
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
#InstansiJudulBN Diundangkan#
01.Perindustrian
No: 01/M-IND/
PER/1/2010
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib1 04-01-2010
02.Kehutanan
No: P.01/MENHUT-II/2010
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal2 05-01-2010
03.Kehutanan
No: P.02/MENHUT-II/2010
Sistem Informasi Kehutanan3 05-01-2010
04.Kehutanan
No: P.03/MENHUT-II/2010
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan TA 20104 05-01-2010
05.Keuangan
No: 01/PMK.01/2010
Pencabutan Kepmenkeu No. 406/KMK.06/ 2004 Tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas5 08-01-2010
06.Keuangan
No: 02/PMK.03/2010
Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto6 08-01-2010
07.Keuangan
No: 03/PMK.05/2010
Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah7 08-01-2010
08.Keuangan
No: 04/PMK.06/2010
Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara8 08-01-2010
09.Keuangan
No: 05/PMK.05/2010
Perubahan Permenkeu No. 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja9 08-01-2010
10.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.GR.01.01
Thn 2010
Perubahan Permenkumham No. M.HH-06.GR.01.01 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif RP0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing Yang Terkena Biaya Beban, Dan Surat Perjalanan RI10 11-01-2010
11.Keuangan
No: 06/PMK.07/2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 201011 11-01-2010
12.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01-GR.01.06
Thn 2010
Visa Kunjungan Saat Kedatangan12 12-01-2010
13.LPSK
No: 1 Thn 2010
Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban13 13-01-2010
14.LPSK
No: 2 Thn 2010
Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Kompensasi14 13-01-2010
15.Kehutanan
No: P.04/Menhut-II/2010
Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan15 13-01-2010
16.Kehutanan
No: P.05/Menhut-II/2010
Standar Peralatan Polisi Kehutanan16 13-01-2010
17.Keuangan
No: 07/PMK.011/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk TA 201017 18-01-2010
18.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.PH.02.05
Thn 2010
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus,Aqcuired Immunedeficiency Syndrome Dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2010-201418 18-01-2010
19.Perindustrian
No: 04/M-IND/PER/
1/2010
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran Secara Wajib19 18-01-2010
20.Perumahan
No: 01/PERMEN/
M/2010
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perumahan Dan Pemukiman20 18-01-2010
21.PPATK
No: PER-01/1.02/
PPATK/11/2010
Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan21 18-01-2010
22.ESDM
No: 1 Thn 2010
Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral22 22-01-2010
23.Kepolisian
No: 1 Thn 2010
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Kesehatan Di Lingkungan Kepolisian Negara RI23 22-01-2010
24.Kepolisian
No: 2 Thn 2010
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara24 22-01-2010
25.Keuangan
No: 8/PMK.05/2010
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Bendahara Umum Negara25 25-01-2010
26.Keuangan
No: 9/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 212/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 200926 25-01-2010
27.Keuangan
No: 10/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 203/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 200927 25-01-2010
28.Keuangan
No: 11/PMK.07/2010
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah28 25-01-2010
29.Keuangan
No: 12/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 201029 25-01-2010
30.Keuangan
No: 13/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 201030 25-01-2010
31.Keuangan
No: 14/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 201031 25-01-2010
32.Keuangan
No: 15/PMK.03/2010
Perubahan Permenkeu No. 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan32 25-01-2010
33.Keuangan
No: 16/PMK.03/2010
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus33 25-01-2010
34.Keuangan
No: 17/PMK.03/2010
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi34 25-01-2010
35.Keuangan
No: 18/PMK.03/2010
Penerapan Prinsip Dasar Penyeleggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah35 25-01-2010
36.Keuangan
No: 19/PMK.01/2010
Tenaga Pengkaji Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan36 25-01-2010
37.Keuangan
No: 20/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 201037 25-01-2010
38.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.
PR.01.01 Thn 2010
Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-201438 25-01-2010-
39.BSSN
No: 1 Thn 2010
Logo Dan Bendera Pataka Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara Dan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bumi Sanapati Lembaga Sandi Negara39 25-01-2010
40.BSSN
No: 2 Thn 2010
Pedoman Pemakaian Tanda Jabatan Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara40 25-01-2010


[tulis] » komentar « [baca]