Berita Negara Tahun 2009

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, PBI, PBPK, dan POJK (dan juga Inpres)Berita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. masih dalam tahap awal)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2009
Tahun

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
Instansi Tahun 2009
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganDPRPPATKDalam NegeriBNNSKB

cData: 562
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
#InstansiJudulBN Diundangkan#
281.Keuangan
No: 140/PMK.010/2009
Pembinaan Dan Pengawasan Pembiayaan Ekspor Indonesia276 31-08-2009-
282.Keuangan
No: 141/PMK.010/2009
Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia277 31-08-2009-
283.Keuangan
No: 142/PMK.010/2009
Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia278 31-08-2009
284.Keuangan
No: 143/PMK.010/2009
Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia279 31-08-2009-
285.LPSK
No: 3 Thn 2009
Tata Cara Pembentukan Jalinan Dan Forum Kerja Sama Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban Dengan Instasi Terkait Yang Berwenang280 31-08-2009-
286.Keuangan
No: 138/PMK.07/2009
Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2010281 31-08-2009-
287.Keuangan
No: 144/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2008282 02-09-2009
288.Keuangan
No: 145/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak TA 2006, 2007, Dan 2008 Yang Dialokasikan Dalam UU APBN TA 2009 Dan Perubahannya283 02-09-2009
289.Hukum Dan HAM
No: M.HH-11.
OT.01.01 Thn 2009
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi284 02-09-2009-
290.Kehutanan
No: P.57/Menhut-II/2009
Tata Cara Verifikasi Klaim Kredit Macet Kredit Usaha Tani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)285 03-09-2009-
291.Keuangan
No: 147/PMK.04/2009
Perubahan Permenkeu No. 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai286 04-09-2009
292.Keuangan
No: 148/PMK.04/2009
Perubahan Permenkeu No. 125/PMK.04/2007 Tentang Audit Kepabeanan287 04-09-2009
293.Hukum Dan HAM
No: M.HH-04.
KP.07.05 Thn 2009
Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pindah Korupsi Serta Bentuk Dan Jenis Piagam Penghargaan288 04-09-2009-
294.Kehutanan
No: P.58/Menhut-
II/2009
Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman289 04-09-2009info
295.Kehutanan
No: P.59/Menhut-
II/2009
Rencana Kerja (Renja) Dep. Kehutanan Tahun 2010290 08-09-2009-
296.Perumahan
No: 03/Permen/M/2009
Pemberhentian Layanan Bantuan Kepada Golongan IV/a Dan IV/b Serta Pemberhentian Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil291 08-09-2009-
297.Keuangan
No: 149/PMK.02/2009
Perubahan Permenkeu No. 115/PMK.02/2009 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu292 10-09-2009
298.ESDM
No: 20 Thn 2009
Susunan Keanggotaan Dan Tata Kerja Kelompok Kerja293 11-09-2009
299.ESDM
No: 21 Thn 2009
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korpri Dep. ESDM294 11-09-2009
300.Hukum Dan HAM
No: M.HH-05.GR.01.
06 Tahun 2009
Perubahan Kesebelas Kepmenkumham No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan295 16-09-2009info
301.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.DL.08.
01 Tahun 2009
Panduan Penelitian Di Bidang Hak Asasi Manusia296 16-09-2009-
302.Hukum Dan HAM
No: M.HH-06.GR.01.
01 Tahun 2009
Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah)Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing Yang Terkena Biaya Beban Dan Surat Perjalanan Republik Indonesia297 16-09-2009-
303.Perdagangan
No: 35/M-DAG/
PER/8/2009
Perubahan Kedua Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras298 16-09-2009-
304.Perdagangan
No: 36/M-DAG/
PER/8/2009
Ketentuan Ekspor Rotan299 16-09-2009-
305.Perdagangan
No: 37/M-DAG/
PER/8/2009
Penetapan Harga Patokan Ekpor Atas Barang Ekpsor Yang Dikenakan Bea Keluar300 16-09-2009-
306.Perdagangan
No: 38/M-DAG/
PER/8/2009
Perubahan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit301 16-09-2009-
307.Perdagangan
No: 39/M-DAG/
PER/9/2009
Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)302 17-09-2009-
308.Naker
No: PER.19/MEN/IX/2009
Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan303 17-09-2009-
309.Pertanian
No: 40/Permentan/
PD.400/9/2009
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi304 17-09-2009-
310.Pertanian
No: 41/Permentan/
OT.140/9/2009
Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian305 17-09-2009
311.Pertanian
No: 3237/Kpts/
PD.630/9/2009
Bentuk Dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan306 17-09-2009-
312.Pertanian
No: 3238/Kpts/
PD.630/9/2009
Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa307 17-09-2009-
313.Perindustrian
No: 86/M-IND/
PER/9/2009
SNI Bidang Industri308 24-09-2009
314.Perindustrian
No: 87/M-IND/
PER/9/2009
Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia309 24-09-2009-
315.Pertahanan
No: 17 Thn 2009
Pembinaan Penghapusan Materiil Pertahanan Negara Di Lingkungan Dep. Pertahanan Dan TNI310 24-09-2009-
316.Kepolisian
No: 10 Thn 2009
Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI311 24-09-2009-
317.Agama
No: 6 Thn 2009
Pembentukan KUA Kecamatan Di Provinsi Sulawesi Barat312 28-09-2009-
318.Keuangan
No: 150/PMK.11/2009
Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula313 28-09-2009-
319.Keuangan
No: 151/PMK.11/2009
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku314 28-09-2009-
320.Keuangan
No: 152/PMK.03/2009
Perubahan Permenkeu No. 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambalian, Pengisian Penandatanganan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan315 29-09-2009-


[tulis] » komentar « [baca]