Berita Negara Tahun 2009

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, PBI, PBPK, dan POJK (dan juga Inpres)Berita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. masih dalam tahap awal)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2009
Tahun

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
Instansi Tahun 2009
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganDPRPPATKDalam NegeriBNNSKB

cData: 562
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
#InstansiJudulBN Diundangkan#
41.Perindustrian
No: 31/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 91/M-IND/Per/11/2008 Tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula41 16-03-2009
42.Perindustrian
No: 32/M-IND/
PER/3/2009
Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan SNI Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib42 16-03-2009
43.Perindustrian
No: 33/M-IND/
PER/3/2009
Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan SNI Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.LAS) Secara Wajib43 16-03-2009
44.BKPM
No: 1/P/2009
Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan BKPM44 16-03-2009
45.BKPM
No: 2/P/2009
Penempatan Pejabat Promosi Investasi BKPM Di Luar Negeri45 24-03-2009
46.ESDM
No: 05 Thn 2009
Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain46 24-03-2009
47.Kehutanan
No: P.17/Menhut-
II/2009
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu47 24-03-2009
48.Kehutanan
No: P.18/Menhut-
II/2009
Perubahan Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan48 24-03-2009
49.Kehutanan
No: P.19/Menhut-
II/2009
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional49 24-03-2009
50.Kehutanan
No: P.20/Menhut-
II/2009
Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree)50 24-03-2009
51.Kehutanan
No: P.21/Menhut-
II/2009
Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan51 24-03-2009
52.Hukum Dan HAM
No: M.HH-10.OT.01.
01 Thn 2009
Perubahan Kedua Permenkumham No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dep. Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI52 27-03-2009
53.Perindustrian
No: 36/M-IND/
PER/3/2009
Pemberlakuan SNI Baterai Primer Secara Wajib53 27-03-2009
54.Perindustrian
No: 37/M-IND/
PER/3/2009
Pemberlakuan SNI Sepatu Pengaman Secara Wajib54 27-03-2009
55.Perindustrian
No: 38/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 01/M-IND/PER/1/2009 Tentang Pemberlakuan SNI Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib55 27-03-2009
56.Perindustrian
No: 39/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2009 Tentang Pemberlakuan SNI Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.LAS) Secara Wajib56 27-03-2009
57.Perumahan
No: 01/PERMEN/
M/2009
Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan57 27-03-2009
58.Kepolisian
No: 3 Thn 2009
Sistem Operasi Kepolisian Negara RI58 31-03-2009
59.BKPM
No: 4/P/2009
Perubahan Peraturan Kepala BKPM No. 90/SK/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM59 07-04-2009
60.Kehutanan
No: P.22/Menhut-
II/2009
Perubahan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2005 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan60 07-04-2009
61.Kehutanan
No: P.23/Menhut-
II/2009
Tata Cara Penyerahan kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir61 07-04-2009
62.Kehutanan
No: P.24/Menhut-
II/2009
Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu62 07-04-2009
63.Kehutanan
No: P.25/Menhut-
II/2009
Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA)63 07-04-2009
64.Keuangan
No: 61/PMK.05/2009
Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Pengeluaran64 07-04-2009
65.Keuangan
No: 71/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 200965 08-04-2009-
66.Keuangan
No: 72/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 200966 08-04-2009-
67.Keuangan
No: 75/PMK.08/2009
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)67 17-04-2009-
68.Kehutanan
No: P.26/Menhut-
II/2009
Perubahan Permenhut No. P.4B/Menhut-II/2007 Tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat68 17-04-2009
69.Kehutanan
No: P.27/Menhut-
II/2009
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Dep. Kehutanan69 17-04-2009
70.Kehutanan
No: P.28/Menhut-
II/2009
Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah70 20-04-2009
71.Kepolisian
No: 4 Thn 2009
Dewan Diklat Kepolisian Negara RI71 20-04-2009
72.Keuangan
No: 79/PMK.010/2009
Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi-Perusahaan-Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi72 22-04-2009
73.Keuangan
No: 76/PMK.01/2009
Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Dep. Keuangan73 22-04-2009
74.Keuangan
No: 77/PMK.05/2009
Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum74 22-04-2009
75.Perindustrian
No: 40/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib75 22-04-2009
76.BSSN
No: 1 Thn 2009
Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian76 22-04-2009
77.Keuangan
No: 84/PMK.07/2009
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD77 23-04-2009
78.Keuangan
No: 85/PMK.07/2009
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 200978 23-04-2009-
79.Kepolisian
No: 5 Thn 2009
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara RI79 23-04-2009
80.ESDM
No: 06 Thn 2009
Penetapan dan Pemeberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Diklat Tenaga Listrik80 28-04-2009


[tulis] » komentar « [baca]