home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2009
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2009
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- Dalam Negeri
- BNN
- SKB
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.
- warna = BN Pengundangan utk pengumuman

cData: 562
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
521.Keuangan
No: 231/PMK.02/2009
Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP517 28-12-2009
522.Keuangan
No: 232/PMK.04/2009
Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu518 28-12-2009
523.Lemsaneg
No: 7 Thn 2009
Visi Dan Misi Lembaga Sandi Negara519 28-12-2009-
524.Lemsaneg
No: 8 Thn 2009
Pelayanan Hukum520 28-12-2009-
525.Lemsaneg
No: 9 Thn 2009
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lembaga Sandi Negara521 28-12-2009
526.ESDM
No: 33 Thn 2009
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 2010522 28-12-2009-
527.LPSK
No: 5 Thn 2009
Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban523 28-12-2009
528.Perdagangan
No: 54/M-DAG/
PER/10/2009
Ketentuan Umum Di Bidang Impor524 28-12-2009
529.Perdagangan
No: 55/M-DAG/
PER/10/2009
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal525 28-12-2009-
530.Perdagangan
No: 57/M-DAG/
PER/10/2009
Perubahan Kedua Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Credit526 28-12-2009-
531.Perdagangan
No: 59/M-DAG/
PER/10/2009
Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia527 28-12-2009-
532.Keuangan
No: 233/PMK.11/2009
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk TA 2009528 29-12-2009-
533.Keuangan
No: 234/PMK.03/2009
Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan529 29-12-2009-
534.Keuangan
No: 235/PMK.04/2009
Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai530 30-12-2009-
535.Keuangan
No: 236/PMK.04/2009
Perdagangan Barang Kena Cukai531 30-12-2009
536.Keuangan
No: 237/PMK.04/2009
Tidak Dipungut Cukai532 30-12-2009-
537.Keuangan
No: 238/PMK.04/2009
Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Pencegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan533 30-12-2009-
538.Keuangan
No: 239/PMK.11/2009
Perubahan Permenkeu No 150/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula534 30-12-2009-
539.Kepolisian
No: 14 Thn 2009
Pedoman Penerbitan Dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus535 30-12-2009
540.Kepolisian
No: 15 Thn 2009
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, Dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil536 30-12-2009
541.Kepolisian
No: 16 Thn 2009
Pedoman Pembinaan PPNS537 30-12-2009
542.Kepolisian
No: 17 Thn 2009
Manajemen Penanggulangan Bencana538 30-12-2009-
543.Kepolisian
No: 18 Thn 2009
Penyelenggaraan Diklat Bagi Kepolisian Khusus Dan PPNS Oleh Kepolisian Negara RI539 30-12-2009
544.Keuangan
No: 240/PMK.11/2009
Perubahan Permenkeu No 45/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas540 31-12-2009-
545.Keuangan
No: 241/PMK.04/2009
Perubahan Permenkeu No 46/PMK.04/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas541 30-12-2009-
546.Keuangan
No: 242/PMK.11/2009
Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas542 30-12-2009-
547.BKPM
No: 15 Thn 2009
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam543 31-12-2009-
548.Keuangan
No: 246/PMK.011/2009
Pencabutan Permenkeu No 231/PMK.11/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk TA 2009544 31-12-2009-
549.Keuangan
No: 247/PMK.011/2009
Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Prefential Tarif (CEPT)545 31-12-2009
550.ESDM
No: 34 Thn 2009
Pengutamaan Pemasokan kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk kepentingan Dalam Negeri546 31-12-2009
551.Pertahanan
No: 26 Thn 2009
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi Dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan547 31-12-2009
552.Hukum Dan HAM
No: M.HH-09.AH.01.
10 Tahun 2009
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan548 31-12-2009-
553.PPATK
No: PER-09/1.02/
PPATK/11/2009
Tata Cara Pertukaran Informasi549 31-12-2009-
554.Pertahanan
No: 28 Thn 2009
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya Bagi PNS Dep. Pertahanan550 31-12-2009-
555.Pertahanan
No: 29 Thn 2009
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Dep. Pertahanan Dan TNI551 31-12-2009-
556.Pertanian
No: 55/Permentan/
SR.120/12/2009
Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Benih Ubi Jalar552 31-12-2009
557.Lemsaneg
No: 10 Thn 2009
Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Thn 20102014553 31-12-2009-
558.Pertahanan
No: 30 Thn 2009
Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI554 31-12-2009-
559.Hukum Dan HAM
No: M.HH-120.AH.
10.01 Thn 2009
Bentuk Formulir Dalam PP 2-2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia555 31-12-2009-
560.Perdagangan
No: 62/M-DAG/
PER/12/2009
Kewajiban Pencantuman Label pada Barang556 31-12-2009



[tulis] » komentar « [baca]