Berita Negara Tahun 2009

http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, PBI, PBPK, dan POJK (dan juga Inpres)Berita NegaraTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. masih dalam tahap awal)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Home • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2009
Tahun

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
Instansi Tahun 2009
Hukum Dan HAMAgamaKepolisianPertahananPerindustrianKehutananPerumahanBKPMKeuanganESDMBSSNPertanianNakerPP-PALPSKPerdaganganDPRPPATKDalam NegeriBNNSKB

cData: 562
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
#InstansiJudulBN Diundangkan#
521.Keuangan
No: 231/PMK.02/2009
Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP517 28-12-2009
522.Keuangan
No: 232/PMK.04/2009
Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu518 28-12-2009
523.BSSN
No: 7 Thn 2009
Visi Dan Misi Lembaga Sandi Negara519 28-12-2009-
524.BSSN
No: 8 Thn 2009
Pelayanan Hukum520 28-12-2009-
525.BSSN
No: 9 Thn 2009
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lembaga Sandi Negara521 28-12-2009
526.ESDM
No: 33 Thn 2009
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 2010522 28-12-2009-
527.LPSK
No: 5 Thn 2009
Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban523 28-12-2009
528.Perdagangan
No: 54/M-DAG/
PER/10/2009
Ketentuan Umum Di Bidang Impor524 28-12-2009
529.Perdagangan
No: 55/M-DAG/
PER/10/2009
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal525 28-12-2009-
530.Perdagangan
No: 57/M-DAG/
PER/10/2009
Perubahan Kedua Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Credit526 28-12-2009-
531.Perdagangan
No: 59/M-DAG/
PER/10/2009
Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia527 28-12-2009-
532.Keuangan
No: 233/PMK.11/2009
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk TA 2009528 29-12-2009-
533.Keuangan
No: 234/PMK.03/2009
Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan529 29-12-2009-
534.Keuangan
No: 235/PMK.04/2009
Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai530 30-12-2009-
535.Keuangan
No: 236/PMK.04/2009
Perdagangan Barang Kena Cukai531 30-12-2009
536.Keuangan
No: 237/PMK.04/2009
Tidak Dipungut Cukai532 30-12-2009-
537.Keuangan
No: 238/PMK.04/2009
Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Pencegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan533 30-12-2009-
538.Keuangan
No: 239/PMK.11/2009
Perubahan Permenkeu No 150/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula534 30-12-2009-
539.Kepolisian
No: 14 Thn 2009
Pedoman Penerbitan Dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus535 30-12-2009
540.Kepolisian
No: 15 Thn 2009
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, Dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil536 30-12-2009
541.Kepolisian
No: 16 Thn 2009
Pedoman Pembinaan PPNS537 30-12-2009
542.Kepolisian
No: 17 Thn 2009
Manajemen Penanggulangan Bencana538 30-12-2009-
543.Kepolisian
No: 18 Thn 2009
Penyelenggaraan Diklat Bagi Kepolisian Khusus Dan PPNS Oleh Kepolisian Negara RI539 30-12-2009
544.Keuangan
No: 240/PMK.11/2009
Perubahan Permenkeu No 45/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas540 31-12-2009-
545.Keuangan
No: 241/PMK.04/2009
Perubahan Permenkeu No 46/PMK.04/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas541 30-12-2009-
546.Keuangan
No: 242/PMK.11/2009
Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas542 30-12-2009-
547.BKPM
No: 15 Thn 2009
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam543 31-12-2009-
548.Keuangan
No: 246/PMK.011/2009
Pencabutan Permenkeu No 231/PMK.11/2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk TA 2009544 31-12-2009-
549.Keuangan
No: 247/PMK.011/2009
Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Prefential Tarif (CEPT)545 31-12-2009
550.ESDM
No: 34 Thn 2009
Pengutamaan Pemasokan kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk kepentingan Dalam Negeri546 31-12-2009
551.Pertahanan
No: 26 Thn 2009
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi Dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan547 31-12-2009
552.Hukum Dan HAM
No: M.HH-09.AH.01.
10 Tahun 2009
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan548 31-12-2009-
553.PPATK
No: PER-09/1.02/
PPATK/11/2009
Tata Cara Pertukaran Informasi549 31-12-2009-
554.Pertahanan
No: 28 Thn 2009
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya Bagi PNS Dep. Pertahanan550 31-12-2009-
555.Pertahanan
No: 29 Thn 2009
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Dep. Pertahanan Dan TNI551 31-12-2009-
556.Pertanian
No: 55/Permentan/
SR.120/12/2009
Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Benih Ubi Jalar552 31-12-2009
557.BSSN
No: 10 Thn 2009
Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Thn 20102014553 31-12-2009-
558.Pertahanan
No: 30 Thn 2009
Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI554 31-12-2009-
559.Hukum Dan HAM
No: M.HH-120.AH.
10.01 Thn 2009
Bentuk Formulir Dalam PP 2-2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia555 31-12-2009-
560.Perdagangan
No: 62/M-DAG/
PER/12/2009
Kewajiban Pencantuman Label pada Barang556 31-12-2009


[tulis] » komentar « [baca]