home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2009
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2009
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- Dalam Negeri
- BNN
- SKB
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.
- warna = BN Pengundangan utk pengumuman

cData: 562
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
481.Perindustrian
No: 164/M-IND/PER/12/2009
Perubahan Permenperin No. 37/M-IND/PER/3/2009 Tentang Pemberlakuan SNI Sepatu Pengaman Wajib477 08-12-2009-
482.Keuangan
No: 208/PMK.03/2009
Perubahan Permenkeu No 225/PMK.03/2008 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu478 10-12-2009-
483.Keuangan
No: 209/PMK.08/2009
Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara479 10-12-2009-
484.Keuangan
No: 210/PMK.07/2009
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencarian, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk480 10-12-2009-
485.Kehutanan
No: P.68/Menhut-II/2009
Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Perkantoran Di Lingkungan Kem. Kehutanan481 10-12-2009-
486.Kehutanan
No: P.67/Menhut-II/2009
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Pengelolaan Hutan (Dolapkeu-PHP2H)482 10-12-2009-
487.Kehutanan
No: P.67/Menhut-II/2009
8 (Delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II483 10-12-2009info
488.Kehutanan
No: P.67/Menhut-II/2009
Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota484 10-12-2009-
489.Keuangan
No: 175/PMK.07/2009
Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus TA 2010485 10-12-2009-
490.Keuangan
No: 211/PMK.07/2009
Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota TA 2009486 11-12-2009-
491.Keuangan
No: 212/PMK.07/2009
Alokasi Definitif DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 2009487 11-12-2009-
492.Pertanian
No: 51/Permentan/
OT.140/12/2009
Pedoman Standar Minimal Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian488 11-12-2009
493.Pertanian
No: 52/Permentan/
OT.140/12/2009
Metode Penyuluhan Pertanian489 11-12-2009-
494.Kehutanan
No: P.72/Menhut-II/2009
Perubahan Permenhut No P.01/Menhut-II/2009 Tentang Penyelenggaraan Pembenihan Tanaman Hutan490 11-12-2009-
495.Keuangan
No: 213/PMK.09/2009
Penggunaan Metode Peningkatan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Di Lingkungan Dep. Keuangan491 14-12-2009-
496.Keuangan
No: 214/PMK.09/2009
Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota TA 2009492 15-12-2009-
497.Keuangan
No: 215/PMK.09/2009
Perubahan Permenkeu No 85/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2009493 15-12-2009-
498.Keuangan
No: 216/PMK.06/2009
Perubahan Permenkeu No 207/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruskan Pinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah494 15-12-2009-
499.Keuangan
No: 217/PMK.05/2009
Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks Perjan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum495 17-12-2009-
500.Keuangan
No: 218/PMK.05/2009
Perubahan Permenkeu No 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga496 17-12-2009-
501.Keuangan
No: 219/PMK.05/2009
Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri497 17-12-2009-
502.Keuangan
No: 220/PMK.02/2009
Tata Cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dan Pagu Alokasi Transfer Ke Daerah TA 2010 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009498 17-12-2009-
503.Keuangan
No: 221/PMK.07/2009
Rincian Alokasi DAU Kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya TA 2010499 22-12-2009-
504.Keuangan
No: 222/PMK.07/2009
Perubahan Permenkeu No 139/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia500 22-12-2009-
505.Keuangan
No: 223/PMK.07/2009
Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2009501 23-12-2009-
506.Keuangan
No: 224/PMK.07/2009
Alokasi DBH Sumber Daya Alam Pertambangan TA 2010502 23-12-2009-
507.Pertahanan
No: 24 Thn 2009
Ketentuan Bagi Taruna Akademi TNI Penerima Beasiswa Dep. Pertahanan Untuk Mengikuti Pendidikan National Defense Academy Di Jepang503 23-12-2009-
508.Pertahanan
No: 25 Thn 2009
Pelaksanaan Tunjangan Pengamanan Persandian Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia504 23-12-2009-
509.Keuangan
No: 225/PMK.07/2009
Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penyeimbang TA 2010505 23-12-2009-
510.Keuangan
No: 226/PMK.07/2009
Alokasi DBH Sumber Daya Alam Pertambangan TA 2009506 23-12-2009-
511.BKPM
No: 11 Thn 2009
Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal507 23-12-2009-
512.BKPM
No: 12 Thn 2009
Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal508 23-12-2009
513.BKPM
No: 13 Thn 2009
Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal509 23-12-2009
514.BKPM
No: 14 Thn 2009
Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik510 23-12-2009
515.Perumahan
No: 06/PERMEN/M/2009
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala BKPM511 23-12-2009-
516.Keuangan
No: 227/PMK.07/2009
Alokasi DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2009512 23-12-2009-
517.Keuangan
No: 228/PMK.07/2009
Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2009513 23-12-2009-
518.Agama
No: 42 Thn 2009
Perubahan Lampiran Permenag No 27 Tahun 2009 Tentang Pembentukan KUA Kecamatan Di Provinsi Di Provinsi Sulawesi Tengah514 28-12-2009-
519.Keuangan
No: 229/PMK.01/2009
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum515 28-12-2009-
520.Keuangan
No: 230/PMK.05/2009
Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum516 28-12-2009-



[tulis] » komentar « [baca]