home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2009
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2009
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- Dalam Negeri
- BNN
- SKB
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.
- warna = BN Pengundangan utk pengumuman

cData: 562
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
401.Perindustrian
No: 147/M-IND/
PER/10/2009
Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal396 20-10-2009
402.Pertanian
No: 43/Permentan/
OT.140/10/2009
Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal397 20-10-2009-
403.Pertanian
No: 44/Permentan/OT.
140/10/2009
Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practice)398 20-10-2009
404.Pertanian
No: 45/Permentan/
OT.140/10/2009
Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida399 20-10-2009-
405.Kehutanan
No: P.65/Menhut-II/2009
Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman400 21-10-2009
406.Kehutanan
No: P.67/Menhut-II/2009
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah401 21-10-2009-
407.Pertanian
No: 48/Permentan/
OT.140/10/2009
Pedoman Budidaya Buah Dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practice For Fruit And Vegetables)402 21-10-2009
408.Pertanian
No: 49/Permentan/
OT.140/10/2009
Kebijakan Dan Strategi Penyuluhan Pertanian403 21-10-2009
409.Pertanian
No: 3237/Kpts/PD.
630/9/2009
Pendelegasian Wewenang Pemberian Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala BKPM404 21-10-2009-
410.Pertanian
No: 3237/Kpts/
PD.630/9/2009
Perubahan Lampiran I Kepmentan No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura405 21-10-2009-
411.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.
PK.07.2 Tahun 2009
Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara406 21-10-2009
412.Pertahanan
No: 22 Thn 2009
Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI407 21-10-2009
413.Pertahanan
No: 10 Thn 2009
Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara408 29-10-2009
414.Perindustrian
No: 157/M-IND/
PER/11/2009
Perubahan Permenperin No. 45/M-IND/PER/5/2009 Tentang Pemberlakuan SNI Kakao Bubuk Secara Wajib409 03-11-2009-
415.Keuangan
No: 160/PMK.07/2009
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2010410 04-11-2009-
416.Keuangan
No: 161/PMK.07/2009
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat TA 2010411 04-11-2009-
417.Keuangan
No: 162/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2006, 2007, Dan 2008412 04-11-2009-
418.Keuangan
No: 163/PMK.07/2009
Perkiraan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2009413 04-11-2009-
419.Keuangan
No: 164/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2008414 04-11-2009-
420.Keuangan
No: 165/PMK.07/2009
Perubahan Kedua Permenkeu No 15/PMK.07/2009 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 2009415 04-11-2009-
421.Keuangan
No: 166/PMK.07/2009
Perubahan Kedua Permenkeu No 16/PMK.07/2009 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2009416 04-11-2009-
422.Keuangan
No: 167/PMK.07/2009
Perubahan Kedua Permenkeu No 17/PMK.07/2009 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2009417 04-11-2009-
423.Keuangan
No: 168/PMK.07/2009
Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan418 04-11-2009-
424.Keuangan
No: 169/PMK.05/2009
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran419 04-11-2009-
425.Keuangan
No: 170/PMK.08/2009
Perubahan Kedua Permenkeu No 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional420 04-11-2009--
426.Pertanian
No: 46/Permentan/
OT.140/10/2009
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dan Angka Kreditnya421 09-10-2009-
427.LPSK
No: 4 Thn 2009
Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis Dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban422 11-11-2009
428.Keuangan
No: 171/PMK.05/2009
Skema Subsidi Resi Gudang423 11-11-2009-
429.Keuangan
No: 172/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam UU APBN TA 2010424 11-11-2009-
430.Keuangan
No: 173/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Dan Prasarana TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam UU APBN TA 2010425 11-11-2009-
431.Keuangan
No: 174/PMK.07/2009
Peta Kapasitas Fiskal Daerah426 11-11-2009info
432.Kepolisian
No: 11 Thn 2009
Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Sekolah Polisi Negara428 13-11-2009-
433.Kepolisian
No: 12 Thn 2009
Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara RI429 13-11-2009-
434.Kepolisian
No: 13 Thn 2009
Pemberlakuan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Bagi PNS Di Lingkungan Kepolisian Negara RI430 13-11-2009-
435.Agama
No: 35
Pembentukan KUA Kecamatan Di Lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Aru Propinsi Maluku431 18-11-2009-
436.Keuangan
No: 176/PMK.011/2009
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal432 16-11-2009
437.Keuangan
No: 177/PMK.04/2009
Perubahan Keempat Kepmenkeu No 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial Dan Kebudayaan433 16-11-2009-
438.Keuangan
No: 178/PMK.01/2009
Perubahan Permenkeu No 92/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)434 16-11-2009-
439.Keuangan
No: 179/PMK.06/2009
Penilaian Barang Milik Negara435 16-11-2009
440.Keuangan
No: 180/PMK.06/2009
Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara436 16-11-2009-



[tulis] » komentar « [baca]