home
database peraturan
http://ngada.org




   help
UU ke MKdaftar prolegnastabel LNLN 2014tabel BN • BN 2014 • artikel • Home


>>> Tampilkan Instansi: [semua] • [pilih]
BN Tahun 2013
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Nakertrans
- PP&PA
- LPSK
- Perdagangan
- PPATK
- KLH
- Dalam Negeri
- Ombudsman
- BNN
- Dikbud
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PU
- KUKM
- BSN
- KKP
- BNPP
- Perhubungan
- LKPP
- Setneg
- Bapeten
- Parekraf
- Kejagung
- KKI
- BPS
- Kesra
- PDT
- KPK
- BPH Migas
- ANRI
- KY
- BPKP
- BNPB
- LIPI
- Perma
- Pan-RB
- BKN
- BPN
 
- pada tabel di bawah ini: merah = sdh dicabut/diganti atau otomatis tidak berlaku. Arahkan mouse utk info lebih lanjut 

 cData: 141.
Hlm:  1   [2]  [3]  [4]  
#InstansiJudulBN Diundangkan
01.Keuangan
No: 1/PMK.06/2013
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat4 02-01-2013 
02.Keuangan
No: 2/PMK.05/2013
Pembayaran Santunan Cacat Prajurit TNI5 02-01-2013 
03.Keuangan
No: 3/PMK.06/2013
Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh Bendahara Penerimaan6 02-01-2013 
04.Keuangan
No: 4/PMK.06/2013
Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam7 02-01-2013 
05.Keuangan
No: 5/PMK.02/2013
Tata Cara Penyetoran PNBP Dari Dividen8 02-01-2013 
06.Keuangan
No: 6/PMK.02/2013
Tata Cara Penyetoran PNBP Dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah9 02-01-2013 
07.Keuangan
No: 7/PMK.011/2013
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk TA 201310 02-01-2013 
08.Keuangan
No: 8/PMK.03/2013
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak11 02-01-2013-
09.Keuangan
No: 9/PMK.03/2013
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan12 02-01-2013 
10.Keuangan
No: 10/PMK.03/2013
Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang13 02-01-2013 
11.Keuangan
No: 11/PMK.03/2013
Tata Cara Pembetulan14 02-01-2013 
12.Keuangan
No: 12/PMK.08/2013
Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah26 04-01-2013 
13.Keuangan
No: 13/PMK.02/2013
Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN27 04-01-2013 
14.Keuangan
No: 14/PMK.05/2013
Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara28 04-01-2013-
15.Keuangan
No: 15/PMK.05/2013
Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara29 04-01-2013-
16.Keuangan
No: 16/PMK.03/2013
Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan30 04-01-2013-
17.Keuangan
No: 17/PMK.03/2013
Tata Cara Pemeriksaan47 07-01-2013 
18.Keuangan
No: 18/PMK.03/2013
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan48 07-01-2013 
19.Keuangan
No: 19/PMK.07/2013
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 201353 08-01-2013-
20.Keuangan
No: 20/PMK.07/2013
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 201354 08-01-2013-
21.Keuangan
No: 21/PMK.07/2013
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh TA 201355 08-01-2013-
22.Keuangan
No: 22/PMK.07/2013
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 201356 08-01-2013-
23.Keuangan
No: 23/PMK.07/2013
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 201357 08-01-2013-
24.Keuangan
No: 24/PMK.02/2013
Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT. Taspen (Persero)90 16-01-2013-
25.Keuangan
No: 25/PMK.02/2013
Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, Dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan Oleh PT. Taspen (Persero)91 16-01-2013 
26.Keuangan
No: 26/PMK.011/2013
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan109 18-01-2013-
27.Keuangan
No: 27/PMK.05/2013
Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil129 22-01-2013-
28.Keuangan
No: 28/PMK.06/2013
Penyusunan, Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan130 22-01-2013-
29.Keuangan
No: 29/PMK.02/2013
Perubahan Permenkeu No. 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran175 29-01-2013-
30.Keuangan
No: 30/PMK.04/2013
Perubahan Permenkeu No. 213/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu206 05-02-2013-
31.Keuangan
No: 31/PMK.02/2013
Perubahan Permenkeu No. 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya TA 2013211 06-02-2013-
32.Keuangan
No: 32/PMK.02/2013
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013212 06-02-2013-
33.Keuangan
No: 34/PMK.01/2013
Perubahan Kedua Permenkeu No. 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah225 11-02-2013-
34.Keuangan
No: 35/PMK.07/2013
Perubahan Permenkeu No. 205/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan TA 2013287 15-02-2013-
35.Keuangan
No: 36/PMK.02/2013
Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga288 15-02-2013-
36.Keuangan
No: 37/PMK.04/2013
Toko Bebas Bea335 27-02-2013 
37.Keuangan
No: 38/PMK.011/2013
Perubahan Permenkeu No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak336 27-02-2013 
38.Keuangan
No: 39/PMK.011/2013
Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan337 27-02-2013 
39.Keuangan
No: 40/PMK.02/2013
Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)338 27-02-2013 
40.Keuangan
No: 41/PMK.07/2013
Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2013339 27-02-2013-
Hlm:  1   [2]  [3]  [4]  



[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas