home
database peraturan
http://ngada.org




   help
daftar prolegnastabel LNLN 2014tabel BNBN • artikel • Home


>>> Tampilkan Instansi: [semua] • [pilih]
BN Tahun 2012
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Nakertrans
- PP&PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- KLH
- Dalam Negeri
- Ombudsman
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristek
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PU
- KUKM
- BSN
- KKP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
- Parekraf
- Kejagung
- KKI
- BPS
- Kesra
- PDT
- DKPP
- KPK
- BPH Migas
- Pan-RB
- BKN
 
- pada tabel di bawah ini: merah = sdh dicabut/diganti atau otomatis tidak berlaku. Arahkan mouse utk info lebih lanjut 

 cData: 133.
Hlm: [1]   2   [3]  [4]  
#InstansiJudulBN Diundangkan
41.Keuangan
No: 34/PMK.07/2012
Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2012284 09-03-2012 
42.Keuangan
No: 35/PMK.07/2012
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2012285 09-03-2012 
43.Keuangan
No: 36/PMK.02/2012
Perubahan Permenkeu No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya TA 2012286 09-03-2012 
44.Keuangan
No: 37/PMK.02/2012
Standar Biaya TA 2013287 09-03-2012-
45.Keuangan
No: 38/PMK.05/2012
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama289 12-03-2012-
46.Keuangan
No: 39/PMK.05/2012
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama290 12-03-2012-
47.Keuangan
No: 40/PMK.05/2012
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan291 12-03-2012-
48.Keuangan
No: 41/PMK.08/2012
Perubahan Kedua Permenkeu No. 67/PMK.08/2009 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang292 12-03-2012-
49.Keuangan
No: 42/PMK.01/2012
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan293 12-03-2012-
50.Keuangan
No: 43/PMK.010/2012
Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan312 15-03-2012 
51.Keuangan
No: 44/PMK.04/2012
Perubahan Permenkeu No. 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenkeu No. 255/PMK.04/2011317 16-03-2012 
52.Keuangan
No: 45/PMK.02/2012
Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2011329 20-03-2012 
53.Keuangan
No: 46/PMK.07/2012
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2012330 20-03-2012-
54.Keuangan
No: 47/PMK.04/2012
Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai331 20-03-2012-
55.Keuangan
No: 48/PMK.04/2012
Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas332 20-03-2012 
56.Keuangan
No: 49/PMK.02/2012
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012349 28-03-2012-
57.Keuangan
No: 50/PMK.010/2012
Perubahan Ketiga Kepmenkeu No. 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran Dan Manfaat Pensiun372 03-04-2012-
58.Keuangan
No: 51/PMK.02/2012
Perubahan Permenkeu No. 132/PMK.02/2010 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional373 03-04-2012-
59.Keuangan
No: 52/PMK.05/2012
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama374 03-04-2012-
60.Keuangan
No: 53/PMK.05/2012
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi375 03-04-2012-
61.Keuangan
No: 54/PMK.07/2012
Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan TA 2013417 16-04-2012-
62.Keuangan
No: 55/PMK.010/2012
Perubahan Permenkeu No. 79/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil418 16-04-2012 
63.Keuangan
No: 56/PMK.08/2012
Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara421 18-04-2012-
64.Keuangan
No: 57/PMK.011/2012
Perubahan Permenkeu No. 54/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00435 19-04-2012-
65.Keuangan
No: 58/PMK.011/2012
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, Dan Peralatan Toilet, Dari Republik Rakyat Tiongkok455 25-04-2012-
66.Keuangan
No: 59/PMK.05/2012
Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia459 26-04-2012-
67.Keuangan
No: 60/PMK.05/2012
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia460 26-04-2012-
68.Keuangan
No: 61/PMK.01/2012
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak461 26-04-2012-
69.Keuangan
No: 62/PMK.03/2012
Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas462 26-04-2012-
70.Keuangan
No: 63/PMK.011/2012
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri474 30-04-2012-
71.Keuangan
No: 64/PMK.02/2012
Perubahan Permenkeu No. 218/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram475 30-04-2012-
72.Keuangan
No: 65/PMK.02/2012
Perubahan Permenkeu No. 217/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu476 30-04-2012-
73.Keuangan
No: 66/PMK.011/2012
Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, Dan 2015477 30-04-2012-
74.Keuangan
No: 67/PMK.06/2012
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara478 30-04-2012 
75.Keuangan
No: 68/PMK.03/2012
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan480 02-05-2012-
76.Keuangan
No: 69/PMK.04/2012
Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam491 07-05-2012-
77.Keuangan
No: 70/PMK.04/2012
Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan492 07-05-2012-
78.Keuangan
No: 71/PMK.04/2012
Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai499 08-05-2012-
79.Keuangan
No: 72/PMK.05/2012
Perubahan Kedua Permenkeu No. 63/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah500 08-05-2012-
80.Keuangan
No: 73/PMK.03/2012
Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak525 15-05-2012-
Hlm: [1]   2   [3]  [4]  



[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas