home
 database peraturan
 http://ngada.org
 support   •  e-mail
Cari kata / nomor di JUDUL:
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN Home


>> Tampilkan Instansi: [Semua] • [pilih]
BN Tahun 2012
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Nakertrans
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- KLH
- Dalam Negeri
- Ombudsman
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristek
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PU
- KUKM
- BSN
- KKP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
- Parekraf
- Kejagung
- KKI
- BPS
- Kesra
- PDT
- DKPP
- KPK
- BPH Migas
- Pan-RB
- BKN
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 1373
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
          [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
161.PP-PA
No: 11 Thn 2012
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak168 06-02-2012-
162.PP-PA
No: 12 Thn 2012
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak169 06-02-2012-
163.PP-PA
No: 13 Thn 2012
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak170 06-02-2012-
164.PP-PA
No: 14 Thn 2012
Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak171 06-02-2012-
165.Dalam Negeri
No: 15 Thn 2012
Batas Daerah Kota Yogyakarta Dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta172 06-02-2012-
166.Dalam Negeri
No: 16 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur173 06-02-2012-
167.Dalam Negeri
No: 17 Thn 2012
Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur174 06-02-2012-
168.Dalam Negeri
No: 18 Thn 2012
Perubahan Permendagri No. 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi175 06-02-2012file 
169.Kesehatan
No: 002 Thn 2012
Tata Laksana Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Dan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM)176 06-02-2012-
170.Dalam Negeri
No: 19 Thn 2012
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Daerah177 07-02-2012-
171.Dalam Negeri
No: 20 Thn 2012
Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional178 06-02-2012-
172.Keuangan
No: 25/PMK.05/2012
Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya179 07-02-2012-
173.Pertanian
No: 06/Permentan/
OT.140/2/2012
Pedoman Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pertanian180 08-02-2012-
174.Perumahan
No: 04 Thn 2012
Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan181 08-02-2012file 
175.Perumahan
No: 05 Thn 2012
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan182 08-02-2012file 
176.Dikbud
No: 2 Thn 2012
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 2012183 08-02-2012-
177.Keuangan
No: 26/PMK.07/2012
Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Di Daerah Terpencil TA 2012184 08-02-2012-
178.Keuangan
No: 27/PMK.011/2012
Perubahan Kedua Kepmenkeu No. 231/KMK/03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk185 08-02-2012-
179.Pertahanan
No: 03 Thn 2012
Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan186 08-02-2012-
180.Pertahanan
No: 04 Thn 2012
Pedoman Administrasi Umum Kementerian Pertahanan187 08-02-2012-
181.Pertahanan
No: 05 Thn 2012
Pedoman Penyusutan Arsip Kementerian Pertahanan Dan TNI188 08-02-2012-
182.Pertahanan
No: 06 Thn 2012
Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan189 08-02-2012-
183.Kepolisian
No: 04 Thn 2012
Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan190 09-02-2012-
184.KKP
No: PER.05/MEN/2012
Perubahan Kedua Permen KKP No. PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI191 09-02-2012-
185.Keuangan
No: 28/PMK.07/2012
Perubahan Permenkeu No. 240/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat TA 2012192 09-02-2012-
186.Perumahan
No: 30 Thn 2011
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman TA 2012193 10-02-2012-
187.Pertahanan
No: 01 Thn 2012
Perubahan Permenhan No. 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran RI194 13-02-2012-
188.Perindustrian
No: 14/M-IND/
PER/2/2012
Ketentuan Pemberian Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru195 13-02-2012-
189.Parekraf
No: PM.07/HK.001/
M.PEK/2012
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif196 13-02-2012-
190.Parekraf
No: PM.20/OT.001/
M.PEK/2012
Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata197 13-02-2012-
191.Keuangan
No: 29/PMK.01/2012
Perubahan Permenkeu No. 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak198 13-02-2012-
192.Pertanian
No: 05/Permentan/
OT.140/2/2012
Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura199 13-02-2012-
193.KLH
No: 3 Thn 2012
Taman Keanekaragaman Hayati200 13-02-2012-
194.KLH
No: 4 Thn 2012
Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara201 13-02-2012-
195.Kehutanan
No: P.6/Menhut-II/2012
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah202 14-02-2012-
196.Kehutanan
No: P.7/Menhut-II/2012
Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD203 14-02-2012-
197.Perhubungan
No: PM 13 Thn 2012
Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal204 14-02-2012file 
198.Pertanian
No: 07/Permentan/
OT.140/2/2012
Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan205 14-02-2012-
199.Agama
No: 2 Thn 2012
Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah206 15-02-2012-
200.Perindustrian
No: 15/M-IND/
PER/2/2012
Perubahan Permenperin No. 123/M-IND/PER/11/2010 Tentang Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Serta Industri Alas Kaki207 15-02-2012-



[tulis] » komentar « [baca]
© LDj - 2010 • ke atas