home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2011
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2011
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
- KP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 918
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
681.PP-PA
No: 9 Thn 2011
Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang714 17-11-2011-
682.Keuangan
No: 169/PMK.04/2011
Perubahan Kedua Permenkeu No. 69/PMK.04/2009 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai715 17-11-2011-
683.Keuangan
No: 170/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota TA 2011716 17-11-2011-
684.Keuangan
No: 171/PMK.011/2011
Perubahan Permenkeu No. 196/PMK.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan717 17-11-2011-
685.Keuangan
No: 172/PMK.07/2011
Perubahan Kedua Permenkeu No. 244/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan TA 2011718 17-11-2011-
686.Keuangan
No: 173/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2006, TA 2007, Dan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN Perubahan TA 2011719 17-11-2011-
687.Keuangan
No: 174/PMK.011/2011
Perubahan Kesembilan Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor720 17-11-2011-
688.Keuangan
No: 175/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina721 17-11-2011-
689.Keuangan
No: 176/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning Dan Kerai Matahari722 17-11-2011-
690.Keuangan
No: 177/PMK.011/2011
Perubahan Kedua Kepmenkeu No. 90/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya723 17-11-2011-
691.PUPR
No: 14/PRT/M/2011
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri724 17-11-2011-
692.PUPR
No: 15/PRT/M/2011
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan725 17-11-2011-
693.LHK
No: 06 Thn 2011
Pelayanan Informasi Publik726 21-11-2011-
694.LHK
No: 07 Thn 2011
Pedoman Pelaksanaan Program Adipura727 21-11-2011
695.LHK
No: 08 Thn 2011
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup728 21-11-2011-
696.LHK
No: 09 Thn 2011
Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis729 21-11-2011-
697.LHK
No: 10 Thn 2011
Perubahan Permen KLH No. 11 Thn 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014730 21-11-2011-
698.LHK
No: 11 Thn 2011
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012731 21-11-2011-
699.Pertahanan
No: 21 Thn 2011
Pembinaan dan Penyelenggaraan Persandian Pertahanan732 21-11-2011-
700.Keuangan
No: 178/PMK.05/2011
Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dan Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah733 21-11-2011-
701.PPATK
No: PER-10/1.02.2/
PPATK/10/2011
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain734 22-11-2011-
702.Keuangan
No: 179/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III Pada Kementerian Kesehatan735 22-11-2011-
703.Keuangan
No: 180/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan736 22-11-2011-
704.Keuangan
No: 181/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan737 22-11-2011-
705.Keuangan
No: 182/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor Pada Kementerian Perindustrian738 22-11-2011-
706.Keuangan
No: 183/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama739 22-11-2011-
707.Keuangan
No: 184/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan740 22-11-2011-
708.Keuangan
No: 185/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung Pada Kementerian Kesehatan741 22-11-2011-
709.PUPR
No: 16/PRT/M/2011
Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak742 23-11-2011-
710.Keuangan
No: 186/PMK.07/2011
Perubahan Permenkeu No. 19/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2011743 23-11-2011-
711.Keuangan
No: 187/PMK.08/2011
Perubahan Permenkeu No. 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri744 23-11-2011-
712.Keuangan
No: 188/PMK.08/2011
Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik745 23-11-2011-
713.Keuangan
No: 189/PMK.03/2011
Perubahan Permenkeu No. 130/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara746 23-11-2011-
714.Kominfo
No: 22/PER/M.KOMINFO/
II/2011
Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbahaya (Free To Air)747 23-11-2011
715.LKPP
No: 12 Thn 2011
Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah748 23-11-2011-
716.Dalam Negeri
No: 57 Thn 2011
Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota749 24-11-2011
717.Pertahanan
No: 29 Thn 2011
Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Pertahanan750 24-11-2011-
718.Hukum Dan HAM
No: M.HH-05.OT.
01.01 Thn 2011
Perubahan Kepmenkeh No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan751 24-11-2011-
719.LKPP
No: 4 Thn 2011
Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah752 25-11-2011-
720.LKPP
No: 5 Thn 2011
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik753 25-11-2011-



[tulis] » komentar « [baca]