home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2011
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2011
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
- KP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 918
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
561.Keuangan
No: 155/PMK.011/2011
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional TA 2011588 19-09-2011-
562.Keuangan
No: 156/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi TA 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan TA 2011589 19-09-2011-
563.Dalam Negeri
No: 40 Thn 2011
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja590 20-09-2011
564.BPOM
No: HK.04.1.03.
11.01799
Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI593 21-09-2011-
565.BPOM
No: HK.03.1.23.
08.11.07456
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan594 21-09-2011-
566.BPOM
No: HK.03.1.23.
08.11.07331
Metode Analisis Kosmetika595 21-09-2011-
567.Hukum Dan HAM
No: M.HH-02.PW.02.03
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia596 21-09-2011-
568.BPOM
No: HK.03.1.23.
08.11.07517
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika597 26-09-2011-
569.KP
No: PER.22/MEN/2011
Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan Dan Perikanan Melalui Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011598 26-09-2011-
570.Kehutanan
No: P.64/MENHUT-II/2011
Pencabutan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)599 26-09-2011
571.PUPR
No: 11/PRT/M/2011
Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus600 26-09-2011
572.Agama
No: 22
Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus601 29-09-2011
573.BPOM
No: HK.03.1.52.
08.11.07235
Pengawasan Formula Bayi Dan Formula Bayi Untuk Keperluan Medis Khusus602 29-09-2011-
574.Kesehatan
No: 1796/Menkes/
Per/VIII/2011
Registrasi Tenaga Kesehatan603 30-09-2011
575.Kesehatan
No: 1871/Menkes/
Per/IX/2011
Pencabutan Permenkes No. 339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi604 30-09-2011-
576.Hukum Dan HAM
No: M.HH-16.KP.05.
02 Thn 2011
Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan605 30-09-2011-
577.Perdagangan
No: 25/M-DAG/
PER/9/2011
Perubahan Kedua Permendag No. 17/M-DAG/Per/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar606 30-09-2011-
578.Kesehatan
No: 1893/Menkes/
Per/IX/2011
Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Kementerian Kesehatan607 03-10-2011-
579.Kepolisian
No: 14 Thn 2011
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI608 04-10-2011
580.Perindustrian
No: 86/M-IND/
PER/10/2011
Bantuan Langsung Mesin Dan Atau Peralatan Dalam Rangka Revitalisasi Industri Gula609 04-10-2011-
581.SKB
No: *05/X/PB/2011
*SPB/03/M.PAN-RB/
10/2011
*48 Thn 2011
*158/PMK.01/2011
*11 Thn 2011
Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
- Mendiknas
- Menpan-RB

- Mendagri
- Menkeu
- Menteri Agama
610 04-10-2011
582.BPOM
No: HK.03.1.23.
07.11.6664
Pengawasan Kemasan Pangan611 04-10-2011
583.PUPR
No: 13/PRT/M/2011
Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan612 04-10-2011-
584.Keuangan
No: 159/PMK.05/2011
Perubahan Keempat Permenkeu No. 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat613 04-10-2011-
585.Keuangan
No: 160/PMK.07/2011
Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus TA 2011614 04-10-2011-
586.Keuangan
No: 161/PMK.07/2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2009 Dan TA 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan TA 2011615 04-10-2011-
587.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.IN
.04.03 Thn 2011
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan616 05-10-2011-
588.Dalam Negeri
No: 49
Perubahan Kedua Permendagri No. 23 Thn 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor617 05-10-2011-
589.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.PW
.01.01 Thn 2011
Pengawasan Intern Pemasyarakatan618 05-10-2011-
590.PUPR
No: 10/PRT/M/2011
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum619 05-10-2011-
591.Keuangan
No: 162/PMK.07/2011
Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru620 05-10-2011
592.Hukum Dan HAM
No: M.HH-18.KP.
05.02 Thn 2011
Sasaran Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia621 06-10-2011-
593.Pertanian
No: 61/Permentan/OT.
140/10/2011
Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas623 07-10-2011-
594.Dalam Negeri
No: 43 Thn 2011
Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan624 07-10-2011-
595.Dalam Negeri
No: 44 Thn 2011
Wilayah Administrasi Pulau Berhala625 07-10-2011-
596.Dalam Negeri
No: 45 Thn 2011
Wilayah Administrasi Pulau Kakabia626 07-10-2011-
597.Dalam Negeri
No: 46 Thn 2011
Perubahan Permendagri No. 16 Thn 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Thn 2010-2014627 07-10-2011
598.Dalam Negeri
No: 47 Thn 2011
Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Thn 2012628 07-10-2011-
599.Perhubungan
No: PM 83 Thn 2011
Standar Biaya Kementerian Perhubungan TA 2012629 10-10-2011-
600.Keuangan
No: 163/PMK.06/2011
Perubahan Kedua Permenkeu No. 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara630 10-10-2011-



[tulis] » komentar « [baca]