home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
BERITA NEGARA
TAHUN 2011
Tahun2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017

Tampilkan Instansi: [Semua] • [Pilih]
BN Tahun 2011
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Naker
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- PPATK
- LHK
- Dalam Negeri
- ORI
- BNN
- Dikbud
- Ristekdikti
- SKB
- Sosial
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PUPR
- KUKM
- BSN
- KP
- BNPP
- Luar Negeri
- Perhubungan
- LKPP
- PPN-Bappenas
- Komnas HAM
- Setneg
- LPS
- Bapeten
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 918
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
161.Keuangan
No: 57/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat162 23-03-2011-
162.Keuangan
No: 58/PMK.011/2011
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas Yang Dikelantang Dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached)163 23-03-2011-
163.Keuangan
No: 59/PMK.05/2011
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama164 23-03-2011
164.Keuangan
No: 60/PMK.05/2011
Pelaksanaaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara165 23-03-2011-
165.Kehutanan
No: P.17/Menhut-II/2011
Perubahan Permenhut No. P.33/Menhut II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi166 23-03-2011
166.Perindustrian
No: 35/M-IND/
PER/3/2011
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib167 23-03-2011-
167.Dalam Negeri
No: 14 Thn 2011
Perubahan Permendagri 41-2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri168 23-03-2011-
168.Kesehatan
No: 565/Menkes/
Per/III/2011
Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014169 28-03-2011-
169.Pertahanan
No: 4 Thn 2011
Penilaian Kompetensi Individu Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan170 28-03-2011
170.Pertahanan
No: 5 Thn 2011
Kebijakan Pertahanan Negara Tentang Tugas TNI Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme171 28-03-2011
171.Keuangan
No: 61/PMK.07/2011
Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah TA 2011172 28-03-2011-
172.Hukum Dan HAM
No: M.HH-04.IN.
04.02 Thn 2011
Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia173 29-03-2011
173.Bawaslu
No: 1 Thn 2011
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah174 29-03-2011
174.Keuangan
No: 62/PMK.04/2011
Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara175 30-03-2011
175.Keuangan
No: 63/PMK.04/2011
Registrasi Kepabeanan176 30-03-2011-
176.Keuangan
No: 64/PMK.05/2011
Perubahan Permenkeu No. 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap177 30-03-2011-
177.Pertanian
No: 18/Permentan/
OT.140/3/2011
Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik Indonesia Nasional Single Window (INSW)178 31-03-2011-
178.Pertanian
No: 19/Permentan/
OT.140/3/2011
Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)179 31-03-2011-
179.Pertanian
No: 20/Permentan/
OT.140/3/2011
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan Dan/Atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif180 31-03-2011
180.Perindustrian
No: 36/M-IND/
PER/3/2011
Perubahan Permenin No. 75/M-IND/PER/10/2008 Tentang Penunjukan/Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Industri181 31-03-2011-
181.Keuangan
No: 65/PMK.011/2011
Perubahan Keenam Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor182 31-03-2011-
182.Keuangan
No: 66/PMK.011/2011
Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan TA 2012183 31-03-2011
183.PUPR
No: 03/PRT/M/2011
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Semen Tanah Sebagai Komponen Utama Bangunan Sabo184 31-03-2011
184.Perdagangan
No: 03/M-DAG/
PER/3/2011
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan185 31-03-2011-
185.Perdagangan
No: 04/M-DAG/
PER/3/2011
Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan186 31-03-2011-
186.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.AH.
01.01 Thn 2011
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas187 01-04-2011
187.Kesehatan
No: 631/Menkes/
Per/III/2011
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan188 01-04-2011-
188.Keuangan
No: 67/PMK.03/2011
Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan189 04-04-2011-
189.BNN
No: 1 Thn 2011
Petunjuk Teknis Penyusunan Kerjasama Badan Narkotika190 04-04-2011-
190.Kehutanan
No: P.18/Menhut-II/2011
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan191 04-04-2011
191.Kehutanan
No: P.19/Menhut-II/2011
Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan192 04-04-2011-
192.Kehutanan
No: P.20/Menhut-II/2011
Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota193 04-04-2011-
193.Pertahanan
No: 6 Thn 2011
Muhibah KRI Yos Sudarso (353) Dan KRI Abdul Halim Perdanakusuma (355) Ke Srilanka Dan Oman194 04-04-2011-
194.PUPR
No: 04/PRT/M/2011
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional195 04-04-2011
195.PUPR
No: 05/PRT/M/2011
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing196 04-04-2011
196.Keuangan
No: 68/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2011197 05-04-2011-
197.Keuangan
No: 69/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2011198 05-04-2011-
198.Keuangan
No: 70/PMK.07/2011
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 2011199 05-04-2011-
199.Keuangan
No: 71/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2011200 05-04-2011-
200.Keuangan
No: 72/PMK.07/2011
Pedoman Umum Dan Alokasi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota TA 2011201 05-04-2011-



[tulis] » komentar « [baca]