home
database peraturan
http://ngada.org


   help 
UU ke MK daftar prolegnas tabel LN LN tabel BN BN Home


>>> Tampilkan Instansi: [Semua] • [pilih]
BN Tahun 2010
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- LAN
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Nakertrans
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- KLH
- Dalam Negeri
- Ombudsman
- BNN
- Dikbud
- BWI
- Ristek
- SKB
- KIP
- BMKG
- KPU
- BPOM
- BATAN
- Kominfo
- Kesehatan
- Bawaslu
- PU
- KUKM
- BSN
 
- warna merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 740
Hlm:  1   [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  
#InstansiJudulBN Diundangkan#
01.Perindustrian
No: 01/M-IND/
PER/1/2010
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib1 04-01-2010 
02.Kehutanan
No: P.01/MENHUT-II/2010
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal2 05-01-2010 
03.Kehutanan
No: P.02/MENHUT-II/2010
Sistem Informasi Kehutanan3 05-01-2010 
04.Kehutanan
No: P.03/MENHUT-II/2010
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan TA 20104 05-01-2010 
05.Keuangan
No: 01/PMK.01/2010
Pencabutan Kepmenkeu No. 406/KMK.06/ 2004 Tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas5 08-01-2010 
06.Keuangan
No: 02/PMK.03/2010
Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto6 08-01-2010 
07.Keuangan
No: 03/PMK.05/2010
Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah7 08-01-2010 
08.Keuangan
No: 04/PMK.06/2010
Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara8 08-01-2010 
09.Keuangan
No: 05/PMK.05/2010
Perubahan Permenkeu No. 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja9 08-01-2010 
10.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.GR.01.01
Thn 2010
Perubahan Permenkumham No. M.HH-06.GR.01.01 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengenaan Tarif RP0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing Yang Terkena Biaya Beban, Dan Surat Perjalanan RI10 11-01-2010 
11.Keuangan
No: 06/PMK.07/2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 201011 11-01-2010 
12.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01-GR.01.06
Thn 2010
Visa Kunjungan Saat Kedatangan12 12-01-2010 
13.LPSK
No: 1 Thn 2010
Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban13 13-01-2010 
14.LPSK
No: 2 Thn 2010
Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Kompensasi14 13-01-2010 
15.Kehutanan
No: P.04/Menhut-II/2010
Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan15 13-01-2010 
16.Kehutanan
No: P.05/Menhut-II/2010
Standar Peralatan Polisi Kehutanan16 13-01-2010 
17.Keuangan
No: 07/PMK.011/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk TA 201017 18-01-2010 
18.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.PH.02.05
Thn 2010
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus,Aqcuired Immunedeficiency Syndrome Dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2010-201418 18-01-2010 
19.Perindustrian
No: 04/M-IND/PER/
1/2010
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran Secara Wajib19 18-01-2010 
20.Perumahan
No: 01/PERMEN/
M/2010
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perumahan Dan Pemukiman20 18-01-2010 
21.PPATK
No: PER-01/1.02/
PPATK/11/2010
Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan21 18-01-2010 
22.ESDM
No: 1 Thn 2010
Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral22 22-01-2010 
23.Kepolisian
No: 1 Thn 2010
Pengelolaan Dan Pemeliharaan Kesehatan Di Lingkungan Kepolisian Negara RI23 22-01-2010 
24.Kepolisian
No: 2 Thn 2010
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara24 22-01-2010 
25.Keuangan
No: 8/PMK.05/2010
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Bendahara Umum Negara25 25-01-2010 
26.Keuangan
No: 9/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 212/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 200926 25-01-2010 
27.Keuangan
No: 10/PMK.07/2010
Perubahan Permenkeu No. 203/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TA 200927 25-01-2010 
28.Keuangan
No: 11/PMK.07/2010
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah28 25-01-2010 
29.Keuangan
No: 12/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 201029 25-01-2010 
30.Keuangan
No: 13/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 201030 25-01-2010 
31.Keuangan
No: 14/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat TA 201031 25-01-2010 
32.Keuangan
No: 15/PMK.03/2010
Perubahan Permenkeu No. 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan32 25-01-2010 
33.Keuangan
No: 16/PMK.03/2010
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus33 25-01-2010 
34.Keuangan
No: 17/PMK.03/2010
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi34 25-01-2010 
35.Keuangan
No: 18/PMK.03/2010
Penerapan Prinsip Dasar Penyeleggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah35 25-01-2010 
36.Keuangan
No: 19/PMK.01/2010
Tenaga Pengkaji Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan36 25-01-2010 
37.Keuangan
No: 20/PMK.07/2010
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 201037 25-01-2010 
38.Hukum Dan HAM
No: M.HH-01.
PR.01.01 Thn 2010
Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-201438 25-01-2010-
39.Lemsaneg
No: 1 Thn 2010
Logo Dan Bendera Pataka Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara Dan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bumi Sanapati Lembaga Sandi Negara39 25-01-2010 
40.Lemsaneg
No: 2 Thn 2010
Pedoman Pemakaian Tanda Jabatan Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara40 25-01-2010 

Hlm:  1   [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas