home
  database peraturan
  http://ngada.org
  e-mail

   help 
UU ke MKProlegnasLNBNTabel LNTabel BN Home


>> Lihat Instansi: [Semua] • [pilih]
BN Tahun 2009
- Hukum Dan HAM
- Agama
- Kepolisian
- Pertahanan
- Perindustrian
- Kehutanan
- Perumahan
- BKPM
- Keuangan
- ESDM
- Lemsaneg
- Pertanian
- Nakertrans
- PP-PA
- LPSK
- Perdagangan
- DPR
- PPATK
- Dalam Negeri
- BNN
- SKB
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.
- biru muda = BN Pengundangan utk pengumuman

cData: 562
Hlm: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
#InstansiJudulBN Diundangkan#
41.Perindustrian
No: 31/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 91/M-IND/Per/11/2008 Tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula41 16-03-2009 
42.Perindustrian
No: 32/M-IND/
PER/3/2009
Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan SNI Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib42 16-03-2009 
43.Perindustrian
No: 33/M-IND/
PER/3/2009
Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Dan Pengawasan SNI Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.LAS) Secara Wajib43 16-03-2009 
44.BKPM
No: 1/P/2009
Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan BKPM44 16-03-2009 
45.BKPM
No: 2/P/2009
Penempatan Pejabat Promosi Investasi BKPM Di Luar Negeri45 24-03-2009 
46.ESDM
No: 05 Thn 2009
Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain46 24-03-2009 
47.Kehutanan
No: P.17/Menhut-
II/2009
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu47 24-03-2009 
48.Kehutanan
No: P.18/Menhut-
II/2009
Perubahan Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan48 24-03-2009 
49.Kehutanan
No: P.19/Menhut-
II/2009
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional49 24-03-2009 
50.Kehutanan
No: P.20/Menhut-
II/2009
Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree)50 24-03-2009 
51.Kehutanan
No: P.21/Menhut-
II/2009
Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan51 24-03-2009 
52.Hukum Dan HAM
No: M.HH-10.OT.01.
01 Thn 2009
Perubahan Kedua Permenkumham No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dep. Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI52 27-03-2009 
53.Perindustrian
No: 36/M-IND/
PER/3/2009
Pemberlakuan SNI Baterai Primer Secara Wajib53 27-03-2009 
54.Perindustrian
No: 37/M-IND/
PER/3/2009
Pemberlakuan SNI Sepatu Pengaman Secara Wajib54 27-03-2009 
55.Perindustrian
No: 38/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 01/M-IND/PER/1/2009 Tentang Pemberlakuan SNI Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib55 27-03-2009 
56.Perindustrian
No: 39/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2009 Tentang Pemberlakuan SNI Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.LAS) Secara Wajib56 27-03-2009 
57.Perumahan
No: 01/PERMEN/
M/2009
Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan57 27-03-2009 
58.Kepolisian
No: 3 Thn 2009
Sistem Operasi Kepolisian Negara RI58 31-03-2009 
59.BKPM
No: 4/P/2009
Perubahan Peraturan Kepala BKPM No. 90/SK/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM59 07-04-2009 
60.Kehutanan
No: P.22/Menhut-
II/2009
Perubahan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2005 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan60 07-04-2009 
61.Kehutanan
No: P.23/Menhut-
II/2009
Tata Cara Penyerahan kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir61 07-04-2009 
62.Kehutanan
No: P.24/Menhut-
II/2009
Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu62 07-04-2009 
63.Kehutanan
No: P.25/Menhut-
II/2009
Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA)63 07-04-2009 
64.Keuangan
No: 61/PMK.05/2009
Penerapan Treasury National Pooling Pada Rekening Bendahara Pengeluaran64 07-04-2009 
65.Keuangan
No: 71/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 200965 08-04-2009-
66.Keuangan
No: 72/PMK.07/2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 200966 08-04-2009-
67.Keuangan
No: 75/PMK.08/2009
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)67 17-04-2009-
68.Kehutanan
No: P.26/Menhut-
II/2009
Perubahan Permenhut No. P.4B/Menhut-II/2007 Tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat68 17-04-2009 
69.Kehutanan
No: P.27/Menhut-
II/2009
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Dep. Kehutanan69 17-04-2009 
70.Kehutanan
No: P.28/Menhut-
II/2009
Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah70 20-04-2009 
71.Kepolisian
No: 4 Thn 2009
Dewan Diklat Kepolisian Negara RI71 20-04-2009 
72.Keuangan
No: 79/PMK.010/2009
Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi-Perusahaan-Reasuransi, Atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi72 22-04-2009 
73.Keuangan
No: 76/PMK.01/2009
Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Dep. Keuangan73 22-04-2009 
74.Keuangan
No: 77/PMK.05/2009
Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum74 22-04-2009 
75.Perindustrian
No: 40/M-IND/
PER/3/2009
Perubahan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib75 22-04-2009 
76.Lemsaneg
No: 1 Thn 2009
Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian76 22-04-2009 
77.Keuangan
No: 84/PMK.07/2009
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD77 23-04-2009 
78.Keuangan
No: 85/PMK.07/2009
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 200978 23-04-2009-
79.Kepolisian
No: 5 Thn 2009
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara RI79 23-04-2009 
80.ESDM
No: 06 Thn 2009
Penetapan dan Pemeberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Diklat Tenaga Listrik80 28-04-2009 



[tulis] » komentar « [baca]
© LDj - 2010 • ke atas